2016, Himapikani: KKP Jangan Hanya Urus Perikanan Tangkap

Seminar Internasional, Lokakarya, dan Advokasi Perikanan Himapikani, di GOR ACC Cunda. (Foto: BPHP Himapikani)
Seminar Internasional, Lokakarya, dan Advokasi Perikanan Himapikani, di GOR ACC Cunda. (Foto: BPHP Himapikani)

Lhokseumawe, MAROBS ** Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) memberi rekomendasi penting teruntuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2016. Salah satunya, KKP diharapkan tidak hanya mengurus perikanan tangkap.

“Himapikani merekomendasikan pembangunan perikanan di sektor lain. Karena, sampai saat ini, KKP terkesan hanya berkutat dengan urusan perikanan tangkap,” ujar Sekretaris Jenderal Himapikani, M. Miftah Khoirul Fahmi, usai Seminar Internasional, Lokakarya, dan Advokasi Perikanan, di GOR ACC Cunda, akhir tahun lalu.

Miftah menegaskan, sumberdaya perikanan di Indonesia tidak hanya berasal dari perikanan tangkap, melainkan juga perikanan budidaya, bioteknologi, dan lain-lain, dengan nilai ekonomi mencapai Rp380 triliun per tahun.

Himapikani juga memandang penting Revolusi Mental pegawai perikanan, terutama di daerah, untuk menumbuhkan sikap disiplin. Secara keseluruhan, Revolusi Mental mencakup integritas, etos kerja, dan gotong royong.

“Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan bangsa. Mempersiapkan dan mendidik pemuda sebagai pilar penerus kehidupan bangsa harus dimulai sejak dini,” tutur Miftah.

Selanjutnya, Himapikani mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk permodalan sektor perikanan, agar pihak perbankan berani memberikan modal.

Pro-Nelayan Tradisional

Menyoal usaha pemerintah dalam memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Himapikani sepenuhnya mendukungnya. Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, karena terkesan setengah-setengah. Misal, Peraturan Menteri tentang pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik dalam Permen KP 02 2015.

“Segera diambil alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kemudian diganti dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta dibuatlah info resmi standar alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi di perairan Indonesia,” tegas Miftah.

Penggantian alat tangkap, sambungnya, harus disesuaikan kebutuhan nelayan, sehingga tidak salah sasaran. Misalnya, nelayan membutuhkan pancing, tapi malahan diberi jaring, atau sebaliknya.

“Untuk pengadaan alat tangkap sesuai dengan program prioritas 2016 tentu harus ada survei lapangan yang kuat. Jangan sampai terjadi seperti pengadaan Kapal Inka Mina yang pada akhirnya kapal tidak terpakai,” ucap mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut.

Rekomendasi penting selanjutnya adalah membangun dan mengaktifkan kembali Pertamina di pelabuhan untuk mengontrol subsidi BBM agar tepat sasaran, serta perlu dibangun cold storage dan pabrik pengolahan ikan di setiap daerah untuk menstabilkan harga ikan.

Hentikan Bakar Kapal Ikan Ilegal

Himapikani meminta pemerintah untuk melanjutkan proses hukum terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan aktivitas perikanan illegal. Jika terbukti bersalah maka harus ditagihkan serta dikembalikan kerugian negara dan nelayan. Sebaliknya, jika tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana maka hak-hak para tersangka harus dipulihkan.

“Tentang pembakaran kapal asing, kita juga punya pemikiran lain. Daripada dibakar di tengah laut yang membuat sampah, mungkin opsi yang dapat dilakukan, yakni dengan melelang kapal yang tidak ber-SIUP untuk kepentingan yang lebih bermanfaat, seperti halnya memberikan kapal tersebut kepada nelayan, atau kepada pihak universitas, untuk lahan praktik mahasiswa,” terang Miftah.

Hal yang tidak kalah penting, tambahnya, adalah meningkatkan kapasitas Badan Keamanan Laut dalam patroli keamanan dan keselamatan di laut, sesuai Undang-Undang Kelautan.