Forum Rektor 2016, Presiden Jokowi Singgung TPP dan Daerah Perbatasan

Presiden Jokowi membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016. (Foto: Humas Setkab/Dani K)
Presiden Jokowi membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016. (Foto: Humas Setkab/Dani K)

Yogyakarta, MAROBS ** Saat membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (29/1/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tentang perlu atau tidaknya Indonesia masuk ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP), juga pentingnya perguruan tinggi mengawal daerah perbatasan.

“Dalam waktu yang sangat dekat, akan saya putuskan, kita masuk atau tidak masuk (TPP). Dengan kalkulasi. Dengan perhitungan yang detail, apa untungnya apa ruginya. Tapi yang jelas, kalau kita enggak masuk, saya berikan contoh TPP. Kita enggak masuk Blok Amerika, garmen kita, tekstil kita, masuk ke sana, kena pajak 15 persen, kena pajak 20 persen,” ujar Jokowi.

Ia mencontohkan, sesama negara ASEAN yang telah masuk ke dalam TPP adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Brunei.

Presiden berpandangan, untuk memenangkan era kompetisi antar-negara dan antar-kawasan seperti sekarang, tidak dapat menggunakan pola-pola lama. Presiden mengingatkan pentingnya produktivitas, etos kerja, daya saing, dan efisiensi.

“Efisiensi itu yang harus kita perhatikan. Tidak bisa lagi kita dengan pola-pola lama. Tradisi-tradisi lama masih kita pakai, sudah tidak bisa,” ucapnya, dirilis Humas Sekretariat Kabinet (Setkab).

Begitu salah mengambil keputusan, sambung Jokowi, Indonesia terancam menjadi pecundang dan sulit memenangkan kompetisi.

“Kalau Bapak-Ibu lihat di gambar, kepala negara, kepala pemerintahan di ASEAN bergandengan seperti –itu. Tapi kalau kita lihat secara dalam, mereka itu adalah bukan teman, tetapi pesaing-pesaing kita,” tutur Presiden.

Riset Penguat Inovasi dan Mengawal Perbatasan

Presiden menegaskan, Indonesia tengah adu cepat dengan negara lain. Ia meminta riset-riset yang memperkuat inovasi dan memperkuat daya saing bangsa harus terus dilakukan. Selain itu, perguruan tinggi perlu menguatkan manajemen yang responsif dan mampu mencari pendanaan kreatif.

“Bisa saja kita temukan dengan Kementerian BUMN yang berkaitan. Misalnya, biofuel, biodiesel, sudah mungkin dengan Pertamina. Yang berkaitan dengan obat dengan kesehatan, mungkin dengan BUMN kita, agar bisa cepat semuanya; dengan Kimia Farma dan lainnya,” terangnya.

Jokowi yakin, ada banyak cara yang bisa dilakukan asal hasil riset tersebut konkret dan bermanfaat bagi negara. Ia berharap, perguruan tinggi bermitra dengan pemerintah, BUMN, dan dunia usaha.

“Itulah yang kita harapkan ke depan. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terdepan, daerah perbatasan,” pinta Jokowi.

Desa-desa tersebut, tambahnya, memerlukan dukungan perguruan tinggi, baik untuk memperbaiki manajemen mereka, atau dalam pendampingan.

“Sehingga betul-betul kita bekerja dan bergerak bersama-sama dan menghasilkan daya saing, produktivitas, etos kerja, semuanya bisa berubah,” tegasnya.