Kampung Nelayan Modern, Ahmad Marthin Hadiwinata: Perlu Pendekatan Lintas Sektor

Ketua Pengembangan dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Ahmad Marthin Hadiwinata. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Ketua Pengembangan dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Ahmad Marthin Hadiwinata. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Jakarta, MAROBS ** Ketua Pengembangan dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Ahmad Marthin Hadiwinata, mengatakan, ide tentang kampung nelayan modern sebaiknya diperjelas konteks modernisasinya.

“Pada dasarnya, kita bersepakat bahwa untuk mengurangi indeks ketimpangan yang terakhir mencapai 0,43 haruslah mengurai masalah di kampung-kampung atau desa pesisir,” ujar Marthin, di Jakarta.

Ia menjelaskan masalah yang dihadapi oleh nelayan dan masyarakat di desa, dimulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi.

“Dan itu harusnya dipecahkan dengan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya Kementerian Koordinator Maritim sendiri,” ucapnya.

Masalah penguasaan alat-alat ekonomi, sambungnya, juga harus menjadi perhatian pemerintah. Semisal, konteks hubungan antara nelayan pemilik dan penggarap di mana Undang-Undang Bagi Hasil tidak diimplementasikan.

“Sementara Koperasi tidak menjadi saka guru perekonomian di desa, yang terjadi adalah koperasi hanya menjadi alat penguasaan segelintir pengurus koperasi, tanpa memastikan anggota yang nelayan menjadi penikmat hasilnya,” ungkap Marthin.

Mengapa selama ini koperasi nelayan susah eksis, menurut Marthin, karena koperasinya lebih dibentuk untuk menjadi koperasi kredit atau simpan pinjam saja.

“Padahal, bentuk koperasi lain, seperti koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi pengolahan, dan lainnya, bisa menjadi alternatif untuk mengurai masalah di tingkat kampung,” pungkasnya.

Role Model

Sebelumnya, Deputi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Sumberdaya, Safri Burhanudin, menginformasikan, pemerintah akan membangun 1000 unit rumah di Kampung Nelayan Modern Indramayu. Rumah diperuntukan bagi buruh nelayan yang sehari-hari hidup di laut.

“Pembangunan Kampung Nelayan Modern bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi terkait sosial, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan, termasuk peningkatan pendidikan,” paparnya dalam Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, di Jakarta, Rabu (20/1/2016), dirilis Humas Kemenko Maritim.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan harapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli, sesuai arahan Presiden, yaitu target 16 juta buruh nelayan yang diberdayakan.

“Pembangunan Kampung Nelayan Modern di Indramayu ini akan menjadi model utama yang akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Oleh karena itu, diharapkan agar desain pembangunannya harus matang,” kata Safri.

Ia menegaskan, harus ada ruang yang cukup luas untuk jalan di setiap rumah. Selain itu, perumahan dibangun berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan kawasan wisata, serta harus memperhatikan area parkir.

“Semua pabrik, seperti pabrik es, harus dekat dengan dermaga. Akan dibuat green housing,” ungkapnya.

Safri menekankan perlunya perhatian terhadap ketersediaan air bersih, sehingga perlu dipertimbangkan agar setiap rumah dibuatkan penyimpanan atau penampungan air. Modelnya bisa satu tangki untuk beberapa rumah, atau satu rumah satu tangki.

“Harus dipertimbangkan pula, rumah tersebut diperuntukkan bagi penduduk TPI Karangsong yang merupakan kelompok nelayan yang sebagian besar memiliki rumah yang tidak layak huni,” katanya.

Safri berharap, pemerintah daerah mempertimbangkan ketersediaan lahan sekitar 10 sampai 15 Ha untuk memindahkan rumah yang tidak layak huni. Selain itu, daerah harus segera melengkapi seluruh syarat yang harus dipenuhi, sesuai regulasi yang ada.