Kesejahteraan Warga Perbatasan, Kresno Buntoro: Literasi Masalah Perbatasan Mutlak Dilakukan

Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro. (Foto: Arif Giyanto)
Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro. (Foto: Arif Giyanto)

Jakarta, MAROBS ** Masih banyaknya persoalan perbatasan, salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan warga perbatasan akan batas negara, juga teknologi penentu batas negara yang belum memadai. Literasi masalah perbatasan, menjadi salah satu agenda penting.

“Literasi masalah perbatasan sangat mutlak, dan ini sebenarnya menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri,” ujar Sekretaris Dinas Hukum Angkatan Laut, Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro, Senin (18/1/2016), di kantornya.

Ia menjelaskan, pemahaman perbatasan telah dilakukan di beberapa universitas dan beberapa instansi telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi, termasuk Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL dan Badan Informasi Geospasial yang telah menerbitkan peta perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

“Akan tetapi, dengan masih banyaknya persoalan perbatasan maka permasalahan ini harus selalu dikomunikasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Perguruan Tinggi semestinya menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan perbatassn wilayah negara ini,” tutur Kresno.

Perbatasan wilayah, sambungnya, akan menentukan, sejauh mana negara mempunyai kewenangan dan sejauh mana warga negara dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.

“Batas maritim perlu dipahami oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang akan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Pencadangan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat sangat mutlak dengan penentuan batas maritim yang jelas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, perbatasan suatu negara sangat penting, karena dengan adanya perbatasan yang sudah tetap dan jelas maka negara akan tahu, di mana dan sejauh mana kewenangan yang dimiliki. Hal ini termasuk sejauh mana warga negara dapat melakukan aktivitasnya, termasuk pemanfaaan sumberdaya alam.

“Tidak ada hukum perbatasan, yang ada adalah dalam menetapkan perbatasan ada beberapa hukum yang diterapkan, antara lain Hukum laut internasional (UNCLOS 1982) dan hukum internasional lainnya, termasuk putusan-putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ),” terang Kresno.

Penentuan perbatasan laut (maritim), jelasnya, dilakukan dengan negosiasi antar-pemerintah dan setelah disepakati, akan diratifikasi dalam bentuk undang-undang yang mengikat warga negara.

“Warga di perbatasan harus paham di mana batas wilayah Indonesia. Jika tidak, akan timbul pelanggaran wilayah,” ucapnya.

Problem Pemahaman Perbatasan

Selama ini, menurut Kresno, persoalan perbatasan yang ada, antara lain belum semua perbatasan dengan negara lain disepakati. Masih banyak batas yang masih pada taraf negosiasi, sehingga kerap kali muncul overlapping klaim di suatu wilayah, karena negara akan menentukan batas maritimnya secara sepihak (unilateral).

Overlapping claim wilayah perbatasan akan menimbulkan penegakan hukum di wilayah tersebut, yang pada akhirnya banyak warga negara yang melakukan aktivitas di wilayah klaim unilateral ditangkap sebagai bagian dari pelanggaran wilayah,” kata Kresno.

Ia mengungkapkan, biasanya, batas maritim sangat jauh dari daratan. Kontrol wilayah batas laut membutuhkan teknologi tinggi yang cocok. Selanjutnya, patroli untuk pengamanan wilayah tersebut harus tetap dilakukan.

Masalah utama penentuan perbatasan, tambahnya, yakni tidak semua negara mempunyai prioritas yang sama untuk menentukan atau menyelesaikan batas maritimnya. Selain itu, hukum yang digunakan untuk negosiasi juga berbeda.

“Sebagai contoh, ada yang menerapkan UNCLOS ada yang tidak mau menggunakan UNCLOS, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda, serta beberapa hal teknis lainnya,” paparnya.

Merespons pengiriman mahasiswa ke perbatasan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau pemberdayaan masyarakat, Kresno mengatakan, TNI AL akan selalu mendukung upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di wilayah terluar. TNI AL mempunyai program yang sama.

“Adanya program dari beberapa Universitas tersebut perlu mendapat apresiasi dan dukungan, karena masyarakat di daerah membutuhkan atensi dan pengenalan teknologi tepat untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ucapnya.

Selain itu, Kresno berpendapat, mahasiswa akan dapat mengenal lebih jauh wilayah Indonesia yang sangat luar biasa, baik dari segi luas dan potensinya.

“TNI AL mempunyai banyak program terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, sehingga cocok dengan program dari universitas tersebut,” pungkasnya.