Kunjungi Mabesal, Komisi I DPR Dengarkan Penjelasan tentang Kondisi Alutsista TNI AL

Kasal Laksamana TNI Ade Supandi bersama Komisi I DPR di Ruang Puskodal Mabes TNI AL. (Foto: Dispen Kolinlamil)
Kasal Laksamana TNI Ade Supandi bersama Komisi I DPR di Ruang Puskodal Mabes TNI AL. (Foto: Dispen Kolinlamil)

Jakarta, MAROBS ** Selasa (19/1/2016), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkunjung ke Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting TNI AL untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi alutsista terkini.

“Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi saat menerima kunjungan Komisi I DPR di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) di Cilangkap Jakarta Timur,” ujar Kepala Dispen Kolinlamil, Letkol Laut (KH) Bazisokhi Gea.

Sebagai alat kelengkapan DPR di bidang pertahanan, Komisi I perlu mengetahui perkembangan terkini kondisi alutsista TNI AL secara langsung, sehingga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka mewujudkan postur TNI AL, sesuai rencana strategis yang telah disusun.

Pelaksanaan kunjungan Komisi I diawali dengan penyampaian paparan rencana strategi dan rencana pembangunan kekuatan TNI AL, dilanjutkan peninjauan Pusat Olah Yudha (Pusoyu) Pusat Komando Pengendalian AL (Puskodal), dan diakhiri kegiatan menembak bersama di Lapangan Tembak Antares Mabesal.

Sejumlah 29 orang, Komisi I dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Komisi I, serta anggota Komisi I.

Hadir pula pada kesempatan tersebut, Wakasal Laksdya TNI Widodo, Pangkoarmabar Laksda TNI A. Taufiqoerrochman, Komandan Kormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, dan Komandan Seskoal Laksda TNI Herry Setianegara.

Alutsista Terpadu

Kamis (3/12/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan seputar alutsista TNI. Pada prinsipnya, alutsista TNI harus terpadu.

Arahan pertama Presiden, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan 2015-2019, dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Kedua, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabitas dan transparansi. Ketiga, pengadaan alutsista dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Keempat, pengadaan alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional sistem senjata antar-matra.

Dirilis Sekretariat Kabinet, menurut Presiden, saat ini, hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Negara akan mengupayakan postur pertahanan TNI yang makin kokoh, makin lengkap, dan makin modern.