MEA Dibuka, Suryo AB: Indonesia Dapat Perankan Diri sebagai ‘Big Brother’

Analis geopolitik, Suryo AB. (Foto: Akun Twitter @suryoab)
Analis geopolitik, Suryo AB. (Foto: Akun Twitter @suryoab)

Jakarta, MAROBS ** Masyarakat Ekonomi ASEAN telah dibuka. Siap atau tidak siap, perlahan tapi pasti, konstelasi kawasan pun mulai berubah. Bagaimanapun, Indonesia memiliki nilai tawar tinggi, meski banyak hal yang harus terus dibenahi.

“Kita posisikan diri sebagai ‘Big Brother’ di kawasan. Dengan sendirinya, kita masih mampu, kok. Dan percaya atau tidak, harga tawar Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia, bahkan keputusan kebijakan politik luar negeri Indonesia, sangat mempengaruhi kawasan. Bukan saja di ASEAN, tapi kawasan Asia Pasifik,” ujar analis geopolitik, Suryo AB, di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Sayangnya, menurut lulusan Institute Francais Geopolitique Université Paris 8 Sorbonne tersebut, pemerintah belum benar-benar siap.

“Buat kita, (hal) yang sudah siap dalam memasuki MEA adalah niat dan keinginan. Karena, kalau bicara persiapan dan kesiapan, selama ini tidak ada parameter jelas dalam perencanaan menghadapi MEA. Sejak pertama kali MEA ditandatangani, para analis dan pengamat ekonomi sudah mengingatkan akan parameter kesiapan dan persiapan menghadapi MEA,” terang Suryo.

Ia tidak menyalahkan pemerintahan saat ini, tetapi bagi siapa pun pemerintahnya, apabila persiapan dan kesiapan memasuki MEA dilakukan instan, Indonesia tidak akan sanggup.

“Saya ambil contoh yang paling mudah. Sosialisasi kepada masyarakat saja tidak pernah dilakukan dalam cara-cara yang benar. Tidak ada sosialisasi tentang dampak positif dan negatif MEA, jika pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat tidak mempersiapkan kesiapan institusi dan dirinya masing masing,” jelas Dosen FISIP-HI Universitas Nasional ini.

Perhatian Pemerintah, sambungnya, kalau sejak pertama kali, seharusnya adalah sosialisasi. Namun, untuk saat ini, pemerintah dapat mempersiapkan regulasi dan kemudahan bagi pelaku bisnis dalam negeri terutama akses dana, misalnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pemerintah dapat mengadakan percepatan pertumbuhan jumlah wirausaha. Dengan kata lain, sumberdaya manusianya,” ucap Suryo.

Penerima Penghargaan Garuda Emas dari Negara sebagai Tokoh yang Menyebarkan dan Menyosialisasikan Budaya Indonesia di Eropa Barat itu menilai, kalangan yang paling concern pada persiapan Indonesia menghadapi MEA adalah kalangan pelajar, akademisi, dan aktivis mikroekonomi.

“Sejak 2004, mereka berkeliling melakukan pelatihan-pelatihan dan kampanye ke semua kalangan tentang dampak positif maupun negatif MEA. Bahkan (ada yang) membentuk koperasi-BMT dan asosiasi-asosiasi yang menaungi para pelaku bisnis kecil, UMKM, dan atau mem-promote pelaku bisnis baru di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda,” katanya.

Kesiapan Negara Lain

Negara-negara di ASEAN, lanjut Wakil Ketua Umum Bidang Geopolitik Asosiasi Pengusaha Maritim Indonesia itu, mempersiapkan diri dengan cara bermacam.

“Dalam kacamata saya, (negara) yang paling siap dengan kategori terendah, karena saya yakin tidak ada negara ASEAN yang benar-benar siap, adalah Thailand. Contoh sederhana, bagaimana misalnya para pedagang pasar tradisional saja bisa berbicara melayu, yang berarti (sasaran mereka) mencakup pasar Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, di samping Bahasa Inggris dan bahasa lain, tentunya,” ungkap Suryo.

Malaysia, menurutnya, memberikan pelatihan-pelatihan Character Building secara gratis, bahkan dengan trainer dan motivator dari Indonesia. Sementara Singapura, jika dilihat dalam pelaksanaan ketaatan regulasi dan proteksi pasar dalam negeri, dalam hal ini kontrak tenaga kerja asing, tutur Suryo, telah terbiasa menghadapi gempuran tenaga ahli dari luar.

“Dampaknya baru benar-benar akan terasa jika benar dilaksanakan dan terlaksana. Kita tidak bisa menjadi Tuan di tanah sendiri. Bahkan di beberapa kalangan menengah ke atas saja, Asisten Rumah Tangga sudah menggunakan para pekerja dari Filipina. Alasannya, mereka lebih siap dan punya niat bekerja, baik dari pengetahuan dasar dan tanggung jawab, karen secara psikologis, jauh dari Tanah Airnya. Masih banyak lagi contohnya,” papar Suryo.

Ia menilai, ditambah dengan kegaduhan politik nasional, menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dan bangsa ini dalam menghadapi MEA, sementara negara lain sibuk dan gaduh dalam menghadapi MEA.

Perbatasan dan Diplomasi Maritim

Suryo merekomendasikan isu diplomasi maritim yang penting ditempuh kini, yakni pembentukan kesamaan ASEAN sebagai satu kesatuan wilayah; pembentukan kesadaran sebagai satu bangsa dan satu ruang hidup.

“Indonesia harus berani mengambil peran dan jadi leader di kawasan. Harga tawar kita sangat tinggi secara geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi di kawasan Asia Pasifik,” tegasnya.

Soal perbatasan, tambahnya, ternyata tidak mempengaruhi MEA, kecuali jika persoalan perbatasan itu menyentuh masing-masing wilayah negara anggota ASEAN sendiri. Semangat MEA masih sama dengan semangat ASEAN, yaitu di mana masing-masing negara nyaris tidak peduli dengan garis batas negara anggota lainnya.

“Maka pertaruhan wilayah negara-negara besar hanya akan berpengaruh bagi negara yang terkena dampaknya langsung,” pungkasnya.