Pemerintah akan Satukan Pembayaran Jasa Kepelabuhanan Secara Elektronik

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Setkab)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Setkab)

Jakarta, MAROBS ** Pemerintah akan menyatukan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (single billing) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan, sebagai penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Single billing termasuk dalam 5 deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi IX yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2016).

“Selama ini, pelaku usaha yang menggunakan jasa kepelabuhan, umumnya masih melakukan pembayaran secara parsial dan belum terintegrasi secara elektronik. Ini berdampak terhadap lamanya waktu pemrosesan transaksi (20 persen dari lead time) di pelabuhan,” ujar Darmin, dirilis Sekretariat Kabinet.

Ia menjelaskan, melalui penyatuan pembayaran secara elektronik, efisiensi biaya dan waktu untuk memperlancar arus barang di pelabuhan akan bisa lebih ditingkatkan.

Deregulasi selanjutnya adalah sistem pelayanan terpadu kepelabuhanan secara elektronik.

“Indonesia saat ini sudah memiliki Portal Indonesia National Single Window (INSW) yang menangani kelancaran pergerakan dokumen ekspor-impor. Portal INSW sudah diterapkan di 16 pelabuhan laut dan 5 bandar udara di Indonesia,” ungkap Darmin.

Efektivitas Portal INSW dalam rangka penyelesaian dokumen kepabeanan, sambungnya, belum didukung oleh sistem informasi pergerakan barang di pelabuhan yang terintegrasi (inaportnet), seperti yard planning system, kepabeanan, delivery order, trucking company, hingga billing system.

“Karena belum terpadunya pergerakan barang dan dokumen di pelabuhan maka berpengaruh terhadap lead time barang yang selanjutnya akan berdampak pada dwelling time. Inilah maka perlu pengembangan port system menjadi inaportnet yang terintegrasi ke dalam INSW,” tutur Menko Perekonomian.

Deregulasi ketiga adalah penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi. Pembayaran beberapa kegiatan logistik, seperti transportasi laut dan pergudangan, yang masih menggunakan tarif dalam bentuk mata uang asing, dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah.

Besaran kurs ditentukan oleh masing-masing pemberi jasa atau tidak ada acuan kurs. Pada umumnya, kata Darmin, ketentuan kurs yang digunakan di atas kurs Bank Indonesia.

“Untuk itu, diperlukan kepastian tarif dalam bentuk mata uang Rupiah dengan merevisi Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 2014,” ucapnya.

Semua pembenahan di sektor logistik ini, ucap Darmin, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota.

Pengembangan Pos Komersial dan Sinergi BUMN

Pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial menjadi deregulasi keempat, yakni menyelaraskan ketentuan besaran tarif untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos.

Hal ini dilatari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini dinilai membatasi persaingan pelaku penyelenggara pos komersial.

“Perubahan ini diharapkan mampu mendorong daya saing dan perluasan layanan usaha jasa kiriman yang dapat meningkatkan kegiatan logistik desa-kota secara efisien,” papar Darmin.

Deregulasi kelima adalah sinergi BUMN membangun aggregator atau konsolidator ekspor produk Usaha Kecil Menengah (UKM), geographical indications, dan ekonomi kreatif.

“Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada UKM, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini, beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan, ketika hendak mengekspor produknya,” Menko Perekonomian.

Produk-produk yang memiliki keunggulan tertentu itu, misalnya furnitur, baju muslim, makanan tradisional siap saji, perhiasan, geographical indications (akar wangi, gambir, dan sejenisnya), serta ekonomi kreatif (film, musik, tenun, rajutan, dan sebagainya).

“Perlu ada sinergi, terutama di BUMN, yang bertindak sebagai agregator atau konsolidator ekspor hingga ke tingkat eceran. Pokok kebijakan yang dikeluarkan berupa penugasan Menteri BUMN kepada BUMN logistik agar bersinergi dengan BUMN lainnya untuk membangun aggregator atau konsolidator bagi produk atau komoditas ekspor UKM, geographical indications, dan ekonomi kreatif,” tutur Darmin.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong kreativitas dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah produk UKM dan produk unggulan daerah yang berdampak langsung terhadap ekonomi perdesaan, sekaligus meningkatkan konektivitas ekonomi desa-kota serta ekspor Indonesia ke pasar ASEAN dan global.