Rencana Tata Ruang Laut Nasional, Pemerintah Perlu Perhatikan Peranan Masyarakat Pesisir

Pegiat Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Jawa Tengah, Hendra Wiguna. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Pegiat Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Jawa Tengah, Hendra Wiguna. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Semarang, MAROBS ** Pegiat Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Jawa Tengah, Hendra Wiguna, memaparkan pentingnya perhatian pemerintah kepada peranan masyarakat pesisir dalam menyusun Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN).

“Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hampir seluruh kehidupannya bergantung kepada aktivitas dan sumberdaya laut. Merekalah yang nantinya sangat terkena dampak kebijakan tata ruang laut ini,” ujar Hendra, Rabu (20/1/2016), di Semarang.

Selain ketergantungan akan laut, sambungnya, masyarakat pesisir memiliki potensi pendukung berjalannya RTRLN, yaitu kearifan lokal.

“Kearifan lokal adalah suatu adat-istiadat yang bisa digunakan sebagai pendukung RTRLN, terutama mengenai konservasi, di mana setiap daerah memiliki pantangan dalam hal melakukan aktivitas di laut,” terang Hendra.

Ia menerangkan, kearifan lokal tampak pada Hukum Adat Laot, Mane’e, Sulawesi Utara; Lamafa (penjaga ikan paus) di Lamalera NTT; Sasi di Maluku; Labuhan Kraton di Yogyakarta.

Beberapa adat-istiadat tersebut, menurut Hendra, memiliki nilai pengelolaan sumberdaya kelautan yang tinggi. Masih ada beberapa nilai kearifan lokal yang mengarah pada pengelolaan kelautan dengan bijak dan arif.

“Selanjutnya, tinggal bagaimana pemerintah dapat menjadikan hal tersebut sinkron dengan kebijakannya, sebagai upaya pengelolaan kelautan,” ucapnya.

Kesiapan Terima Kebijakan

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan, masyarakat pesisir harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang laut, agar kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima secara sosial serta ada kesiapan.

“Masyarakat dapat mulai diarahkan kepada kegiatan pengolahan dan inovasi untuk menurunkan jumlah eksploitasi dan dapat meningkatkan nilai produk perikanan. Keberlanjutan sumberdaya pun tetap terjaga tanpa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pengolahan dan inovasi dapat menyerap tenaga kerja serta menambah nilai suatu produk,” katanya.

Hendra berpandangan peran masyarakat pesisir harus dilibatkan dalam bidang wisata bahari. Bidang ini akan menjadi sektor yang perlu perhatian lebih, terutama mengenai kepemilikan dan pengelolaan wisata.

“Pihak pengelola wajib melibatkan masyarakat pesisir, baik sebagai tenaga kerja atau pun sebagai obyek wisata melalui pengenalan budaya. Sudah selayaknya budaya masyarakat dipertunjukkan dalam wahana wisata bahari, sebagai penguatan nilai-nilai budaya, agar tidak tergerus oleh budaya yang dibawa oleh wisatawan serta menjadi ciri khas dari setiap obyek wisata bahari,” ungkapnya.

Hendra menambahkan, adanya peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk perikanan, apabila tidak dibarengi dengan kebijakan produksi yang benar-benar memanajemeni pengelolaan, akan terjadi eksploitasi berlebih.