Single Billing Atasi Dwelling Time, Konsistensi Kebijakan yang Paling Penting

Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Humas Pelindo III)
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Humas Pelindo III)

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan menerapkan single billing untuk mengatasi dwelling time.

“Selama ini, permasalahan dwelling time yang menjadi problem sampai harus dibuat Pansus menjadi perhatian masyarakat. Sudah hampir dua tahun dari awal Presiden Jokowi dilantik sampai Kemenko Maritim sudah diganti, bahkan sampai dwelling time dibawa ke Rapat Kabinet, bagaimana efektivitas tim-tim dan berbagai langkah taktis yang sudah dijalankan selama ini?” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/1/2016), di Jakarta.

Ia berpandangan report dan progress kebijakan terkait harus dipublikasikan, karena masyarakat memerlukannya.

“Jangan sampai lagi-lagi kita bicara masalah konseptual, namun lemah dalam kontekstualisasi. Pemerintah harus fokus dalam menangani permasalahan pelabuhan, terutama dwelling time,” tutur Ahlan.

Single billing atau penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik, sambungnya, secara konsep, bisa diimplementasikan.

“Namun, bisa berjalan secara konsisten dan komitmen atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Jangan hanya kita bicara di tataran wacana. Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah masuk eranya saat ini. Ketika pelabuhan belum juga mampu menjawab problemnya, mau tunggu sampai kapan lagi?” ucap Ahlan.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui, berapa lama waktu bongkar muat di lapangan, baik ekspor maupun impor; berapa kapasitas inventory yang tersedia; dan berapa cepat prosedur bisa diurus.

“Perlu diingat, negara tetangga sudah tumbuh dan menjadikan pelabuhan sebagai ujung tombak negaranya. Bahkan Singapura menjadi pelabuhan tersibuk di dunia. Jika kita tidak fokus dan terus berkutat dengan konsepsi dan wacana, sampai kapan permasalahan pelabuhan akan selesai?” tegasnya.

Ahlan menambahkan, hal ini menjadi evaluasi besar.

“Jangan bicara Poros Maritim jika pemerintah belum mampu meletakkan pelabuhan sebagai organ terpenting dalam distribusi logistik nasional,” pungkasnya.

Sosialisasi

Pada tempat dan kesempatan berbeda, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Muhammad Zulficar Mochtar, menilai, tantangan besar kebijakan single billing ada pada tahap implementasi.

“Pasti tidak mudah, tapi targetnya pasti efisiensi dan transparansi proses. Mencoba memutus rantai yang tidak perlu. Betulkah lebih efisien? Jangan sampai, begitu dioperasionalkan, ternyata tidak seperti yang digambarkan,” paparnya.

Zul berpandangan, gejolak dan pro-kontra atas kebijakan pasti akan ada. Meski demikian, pemerintah dapat menjalankannya, dengan sosialisasi yang cukup.

“Mungkin tidak perlu terlalu banyak negosiasi. Kalau pemerintah yakin single billing memang membawa efisiensi, menjalankan undang-undang, dan bisa membawa lebih banyak manfaat, konsisten saja dijalankan, dengan workplan dan proses yang jelas dan tegas. Tim Humas yang harus menyosialisasikan dengan baik, sehingga para pihak tidak kaget dengan perubahan yang ada,” tutur Zul.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menyatukan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (single billing) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan, sebagai penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Single billing termasuk dalam 5 deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi IX yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2016).