Anggaran Rp250 T, Letkol Laut (P) Salim: Pertahanan Maritim Butuh Maritime State Framework

Letkol Laut (P) Salim melakukan kunjungan ke perbatasan Papua awal 2016. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Letkol Laut (P) Salim melakukan kunjungan ke perbatasan Papua awal 2016. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Jakarta, MAROBS ** Untuk mengalokasikan anggaran TNI yang diperkirakan mencapai Rp250 triliun, Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim, memberikan pandangannya seputar efektivitas anggaran untuk mendukung pertahanan Negara Maritim.

“Menurut saya, berapa pun anggaran yang turun, hal yang lebih penting adalah semangat atau spirit mewujudkan pertahanan Indonesia sebagai maritime power. Karena, percuma kita membangun infrastruktur pertahanan dan alutsista yang kuat, bila tidak diikuti dengan pembenahan peranti lunak,” ujarnya, Minggu (28/2/2016), di Jakarta.

Peranti lunak, sambungnya, dalam arti penerapan Maritime State Framework atau pembenahan stratifikasi doktrin dan Strategi Pertahanan Maritim dari level Grand Strategy sampai dengan level operasional maupun taktik.

“Sementara ini, kita belum memiliki doktrin maritim dan strategi maritim Indonesia. Hal ini juga yang harus kita perjuangkan sebagai bagian dari pembentukan Indonesia Maritime Power,” tutur penulis buku Path Way to Indonesia Maritime Future tersebut.

Salim mengutip teori AT Mahan, “Untuk membangun kekuatan maritim, di antaranya ada National Character, Character of Government, dan Character of the people, yang semuanya itu ada kandungan sejarah dan spirit yang kuat untuk membangun Megara Maritim.”

Pamen penggelora semangat membangun Negara Maritim ini memaparkan, tujuan utama peranti lunak tersebut, salah satunya, adalah menyamakan visi pembangunan pertahanan maritim antar-TNI, kementerian, dan lembaga.

“Apabila tidak dibenahi, ya sama pengertiannya dengan kita pingin membangun villa, tetapi yang dibangun adalah homestay. Sama tempat tinggalnya, tapi wujudnya kan berbeda,” ungkapnya.

Diplomasi Maritim

Salim sangat mengapresiasi ide Panglima TNI untuk memberdayakan pembinaan potensi maritim serta konsep pembangunan kekuatan di pulau terluar, khususnya yang berbatasan langsung dengan negara lain (RDTL, Australia, Palau). Hal tersebut, menurut Salim, merupakan bagian dari cara mendongkrak bargain diplomasi maritim Indonesia.

“Diplomasi maritim menjadi relevan ketika di kawasan, khususnya Laut Tiongkok Selatan, disebut sebagai Zhengleng Jingri (dingin politik, panas ekonomi). Di satu sisi, situasi dan kondisi akibat ancaman politik berbagai pihak terus berlangsung, tetapi di sisi lain, mempertahankan kerja sama yang erat di bidang perdagangan dan investasi,” jelasnya.

Diplomasi maritim pada kebijakan Poros Maritim Dunia, lanjut Salim, perlu dirumuskan sesuai lingstra saat ini yang mengikuti nilai norma hukum internasional dan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak dengan mudah berubah menjadi gunboat diplomacy.

“Mengutamakan kepentingan negara dengan menjadikan laut dan samudera sebagai jalur strategis pembangunan kekuatan maritim dan pembangunan kekuatan ekonomi berbasis maritim,” katanya.

Diplomasi maritim, tambahnya, bertujuan pula mendongkrak peningkatan bidang kerja sama bilateral maupun kawasan yang lebih komprehensif dalam peningkatan kemitraan strategis terkait kerja sama  bidang politik, ekonomi, perdagangan, keuangan, atau pun pertahanan.

“Kegiatan tersebut harus bermanfaat bagi Indonesia untuk melakukan perubahan besar dan sangat strategis, yaitu mengubah Indonesia sebagai Poros Maritim dunia,” tegas Salim.

Kesinambungan Program

Soal angka Rp250 triliun, Salim menilai, secara umum, tidak ada teori yang menjelaskan bagaimana anggaran pertahanan harus dirumuskan, akan tetapi sesuai dengan economic behavior, perencanaan anggaran dapat dilakukan.

“Anggaran Pertahanan merupakan hubungan tarik-menarik yang khas, antara dimensi politik, ekonomi, militer, teknik, sosial, dan tekanan administratif, yakni tawar- menawar atau negosiasi pengambil kebijakan terkait anggaran pertahanan,” tuturnya.

Sementara pijakan lain adalah persoalan perkembangan teknologi dan kondisi militer serta lingkungan strategis. Pengaruh ancaman tersebut akan mempengaruhi strategi pertahanan yang akan diterapkan serta berdampak langsung pada pembelanjaan alutsista atau cost expenditures.

“Anggaran adalah konsekuensi dukungan suatu kegiatan dan manfaat. Keuntungan, efektivitas, atau kapabilitas, biasanya menjadi kriteria untuk menentukan seberapa besar anggaran. Misalnya, ada beberapa alternatif postur kekuatan militer nasional yang akan dibangun,” ucap Salim,

Ia mengatakan, dalam menyusun dan menetapkan anggaran untuk postur kekuatan nasional, termasuk kekuatan pertahanan maritim, dapat menggunakan konsep Capabilities Based Planning (CBP) yang kemudian dilanjutkan dengan Activity Based Cost (ABC).

“Akhirnya, dalam penetapan suatu anggaran pertahanan hendaknya ditentukan dulu kegiatan atau kebutuhan apa yang akan dibangun. Kalau sudah, baru anggarannya dicari. Selama ini, yang terjadi sebaliknya; anggaran dulu ditetapkan, baru kegiatannya mengikuti anggaran. Kalau begitu, ya kita seperti ini terus,” katanya.

Untuk menjaga kesinambungan program, tambah Salim, dibutuhkan komitmen dan semangat membangun pertahanan Indonesia yang benar-benar disesuaikan dengan perencanaan jangka panjang.

“Benar-benar komitmen dan semangat tersebut guna kepentingan pertahanan untuk melindungi rakyat bangsa dan negara,” pungkasnya.