Belajar dari Belanda, Penegakan Hukum di Laut Tidak Harus Single Agency

Diskusi Terbatas bertema ‘Penegakan Hukum dalam Pembangunan Maritim: Lesson Learned dari Belanda’. (Foto: Humas Kemenlu)
Diskusi Terbatas bertema ‘Penegakan Hukum dalam Pembangunan Maritim: Lesson Learned dari Belanda’. (Foto: Humas Kemenlu)

Jakarta, MAROBS ** Professor of Public International Law Utrecht University, Profesor Alfred HA. Soons, berpandangan, penegakan hukum di laut tidak harus dilakukan oleh single agency. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman Pemerintah Belanda di wilayah Laut Utara dan Laut Karibia serta situasi di negara-negara lain.

“Menggarisbawahi pentingnya kesamaan visi antar-lembaga dan adanya koordinasi, baik pada tataran kebijakan maupun operasional,” ujar Profesor Soons, saat Diskusi Terbatas bertema ‘Penegakan Hukum dalam Pembangunan Maritim: Lesson Learned dari Belanda’, Rabu (10/2/2016), di Jakarta, dirilis Kementerian Luar Negeri.

Ia menambahkan, penegakan hukum di laut sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai upaya penanggulangan ancaman keamanan, tetapi secara jangka panjang, sebagai langkah penjamin kemakmuran rakyat Indonesia, melalui pengelolaan sumberdaya dan penjagaan kelestarian lingkungan.

Profesor Soons menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif Indonesia, khususnya peran diplomat dan mantan Menteri Luar Negeri RI Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsep Negara Kepulauan untuk diakui dan disahkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

“Pembangunan maritim bukanlah perkara mudah, dan setiap bangsa di dunia memiliki peluang dan tantangannya sendiri.  Hal ini juga dialami Indonesia sebagai konsekuensi dari Negara Kepulauan yang luas tigaperempat wilayahnya adalah lautan,” tuturnya.

Lima Tantangan

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, mengatakan, kondisi geografis Indonesia membawa tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di laut.

Ia menggarisbawahi, setidaknya lima tantangan dalam penegakan hukum di laut, yakni masalah perbatasan yang belum terselesaikan, perbedaan perspektif dalam ancaman keamanan maritim, perbedaan interpretasi dan implementasi hukum internasional, kurangnya kapasitas dalam mencegah dan menangani ancaman keamanan maritim, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

“Sebagai gambaran, permasalahan perbatasan laut Indonesia dengan 9 dari 10 negara belum tuntas pembahasannya,” kata Damos.

Untuk mengatasi perbedaan interpretasi dan implementasi hukum internasional, lanjutnya, diperlukan sebuah perangkat hukum tambahan, seperti provisional arrangement yang disepakati kedua negara.

Contohnya, antara Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) on Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and the Republic of Indonesia.

Diplomasi Maritim

Plt. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P2K2) Amerika dan Eropa, Leonard F. Hutabarat, menjelaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjadikan pembangunan maritim sebagai agenda prioritas. Melalui diplomasi maritim, Kementerian Luar Negeri secara aktif akan berupaya mendorong terjalinnya kerja sama internasional.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Belanda Rob Swartbol, menyatakan kesediaan Belanda untuk membantu Indonesia dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian Belanda di bidang maritim.

Diskusi Terbatas diselenggarakan P2K2 Amerika dan Eropa, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta.