Capability Based Planning, Letkol Laut (P) Salim: Butuh Tim Perencana Permanen

FGD POSTUR TNI AL - FGD Revisi Postur TNI Angkatan Laut Tahun 2005-2024, Rabu (10/2/2016), di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, pendekatan ancaman (threat based planning) harus diganti dengan pendekatan kemampuan (capability based planning). (Foto: Dispen Kolinlamil)
FGD POSTUR TNI AL – FGD Revisi Postur TNI Angkatan Laut Tahun 2005-2024, Rabu (10/2/2016), di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, pendekatan ancaman (threat based planning) harus diganti dengan pendekatan kemampuan (capability based planning). (Foto: Dispen Kolinlamil)

Jakarta, MAROBS ** Pendekatan kemampuan (capability based planning) untuk membangun Postur TNI Angkatan Laut membutuhkan tim perencana permanen. Sebab, capability based planning berada dalam cakupan perencanaan jangka sedang dan jangka panjang.

“Diperlukan suatu tim atau kelompok perencana yang permanen untuk menjaga kesinambungan kegiatan yang ditunjuk langsung oleh pimpinan, yang dengan sendirinya bertanggung jawab juga kepadanya,” ujar Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim, Kamis (11/2/2016), di Jakarta.

Menurutnya, pejabat inti di lingkungan TNI AL yang dapat masuk dalam Tim Perencana adalah Asrena, Aslog, Asops, Aspers, ditambah beberapa Kadis terkait, yang kesemuanya di bawah supervisi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).

“Sebagaimana lazimnya negara demokrasi, terdapat dua kubu besar yang sangat menentukan dalam pengembangan kekuatan militer, yakni pengambil keputusan (domain politik) dan penyusun kemampuan (domain militer) yang sering kali dalam praktiknya berbenturan, karena kepentingan masing-masing,” terang Salim.

TNI AL, sambungnya, berada pada bagian penyusun kemampuan yang lebih tahu secara teperinci tentang segala sesuatu menyangkut elemen-elemen penentu. Hasilnya akan disalurkan secara hierarki ke Mabes TNI, dan selanjutnya diteruskan ke Departemen Pertahanan.

“Mengacu pada kondisi TNI AL saat ini dan dihadapkan pada fundamental inputs di atas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas pengembangan, yaitu pada personel dan sistem, tanpa mengabaikan sama sekali elemen-elemen lain yang untuk saat ini dianggap telah memadai,” papar penulis buku Kodrat Maritim Nusantara tersebut.

Pengembangan Personel

Menurut Salim, diperlukan pembenahan kurikulum pendidikan jenjang perwira yang berkesinambungan dari pendidikan pembentukan sampai yang tertinggi, dengan materi-materi pelajaran yang berkaitan langsung dengan profesionalisme prajurit matra laut.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kurikulum longitudinal untuk menghindari pemberian materi pelajaran yang berulang (tumpang tindih) pada setiap jenjang pendidikan.

Pendidikan setingkat Diklapa II, seyogianya ditambah dengan pengenalan the fourth generation warfare, revolution in military affairs, dan joint operations.

Letkol Laut (P) Salim. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Letkol Laut (P) Salim. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Sementara untuk tingkat Sesko, hendaknya memperdalam policy and strategy, termasuk filosofi perang, international law termasuk hukum perang, national security and decision making, serta employment of naval forces yaitu battlespace/maritime awareness, combined operations, dan naval diplomacy.

Selanjutnya, memperbanyak pengiriman perwira untuk mengikuti pendidikan di luar negeri di semua tingkatan, khususnya ke negara-negara maritim maju. Karena itu, mutlak diperlukan keterampilan berbahasa Inggris.

“Sedapat mungkin mengikuti seminar, simposium, diskusi tentang keangkatan lautan atau pun maritim pada umumnya, baik di dalam maupun di luar negeri,” terang mantan Komandan KRI Untung Suropati tersebut.

Pengembangan Sistem

Pada bidang sistem, yaitu alutsista, penyusunan prioritasnya harus lebih ketat karena terkendala biaya.

“Untuk kapal perang tempur diperlukan tipe frigat, korvet, dan kapal selam dengan persenjataan strategis; kapal patroli cepat; kapal bantu logistik, angkut, dan rumah sakit; serta kapal hidrografi,” ucap Salim.

Ia menambahkan, diperlukan pula pesawat udara intai taktis sebagai kepanjangan tangan dan mata unsur atas air.

“Salah satu faktor yang sangat penting dari semua alutsista ini adalah alat sensor dan komunikasi, yang di samping keandalannya, juga harus diarahkan untuk mampu melaksanakan secara interoperability manakala ikut serta dalam latihan atau pun operasi bersama (combined operations) dengan negara lain,” pungkasnya.