ICSP UMY 2016, Prof Martin Griffiths: Modernisasi Tiongkok Tak Bisa Samai Amerika Serikat

Guru Besar Flinders University Australia, Prof Martin Griffiths. (Foto: Humas UMY)
Guru Besar Flinders University Australia, Prof Martin Griffiths. (Foto: Humas UMY)

Yogyakarta, MAROBS ** Guru Besar Flinders University Australia, Prof Martin Griffiths, berpandangan, modernisasi Tiongkok tidak dapat menyamai modernisasi Amerika Serikat. Beberapa persoalan dianggap belum dapat terselesaikan.

“Bahkan sekalipun dilihat dari segala sisi, Tiongkok belum mampu menyamai tingkat modernisasi Amerika Serikat. Salah satunya dari segi ekonomi. Walau secara GDP (Gross Domestic Product) Tiongkok lebih unggul daripada Amerika, namun pendapatan per kapita masyarakatnya masih lebih tinggi Amerika,” ujarnya saat menjadi keynote speaker pada International Conference on Social Politics (ICSP) 2016.

Ia menjelaskan, selama dua dekade terakhir perkembangan ekonomi Tiongkok mendorong terjadinya urbanisasi sebanyak 60 persen. Namun, urbanisasi tersebut menyebabkan tiga masalah besar pada Negeri Tirai Bambu.

“Masalah pertama adalah masalah ekonomi. Apakah mereka dapat mempertahankan pertumbuhan perekonomiannya? Karena kalau kita lihat sendiri, produk buatan Tiongkok selalu dijual lebih murah kepada pasar. Apakah hal itu tidak justru merugikan negara itu sendiri,” tutur Martin, dirilis Humas UMY.

Masalah kedua tentang aturan kepemilikan pribadi. Menurutnya, ketika masyarakat Tiongkok banyak yang berurbanisasi, akan menimbulkan masalah property right (hak kepemilikian) antar-penduduk kota dengan pemerintah, sehingga masalah kebijakan pembangunan akan timbul dalam persoalan urbanisasi.

Sementara masalah ketiga adalah bagaimana Tiongkok dapat bertahan menjadi negara superpower.

“Dengan perkembangan Tiongkok yang ingin menjadi negara superpower, yang dipertanyakan adalah akankah mereka menjadi negara superpower yang peaceful atau non-peaceful? Dapatkah mereka menciptakan kedamaian untuk masyarakatnya?” papar Prof Martin.

ICSP diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerja sama dengan Asia Pacific Society For Public Affairs (APSPA), dan dibuka pada Selasa (26/1/2016) di Ruang Sidang AR Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY.

Konferensi diselenggarakan selama tiga hari hingga Kamis (28/1/2016) dan diikuti 200 peserta dari dalam maupun luar negeri.

Klaim Laut Tiongkok Selatan

Pada kesempatan sebelumnya, dalam Kuliah Umum UMY ‘Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Tenggara’, Selasa (6/10/2015), Officer United States (US) Embassy Kyle Fritschle, menjelaskan tentang klaim atas Laut Tiongkok Selatan.

“Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang strategis dan terdapat sumberdaya alam dan minyak bumi yang melimpah, sehingga menimbulkan persaingan klaim di beberapa area oleh negara-negara di sekitarnya,” ucap Fritschle.

Pengklaiman atas beberapa area di kawasan Laut Tiongkok Selatan, sambungnya, tidak terlepas dari pembangunan pulau-pulau buatan dan reklamasi pantai. Hal tersebut dapat merusak sumberdaya alam di sana, seperti karang-karang.

“Pembangunan pulau buatan di Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok dapat memprovokasi negara-negara lain yang terlibat klaim di kawasan tersebut untuk juga melakukan pembuatan pulau-pulau buatan sebagai penanda area milik masing-masing negara. Sedangkan hal tersebut merupakan tindakan yang konfrontatif dan tidak sesuai dengan hukum maritim internasional yang ada,” terangnya.

Amerika Serikat tidak terlibat dalam persaingan klaim yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Menurut Fritschle, Amerika sangat mendukung kebebasan bernavigasi di kawasan Pasifik, sehingga Amerika berharap agar negara yang berseteru selalu berlandaskan kepada Hukum Internasional dalam aksi yang hendak diambil.

“Meskipun negara-negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan saling berselisih dan memperebutkan wilayah, namun perdamaian tetap harus ditegakkan dan aksi provokatif tidak boleh dilakukan. Sebab, hak yang dimiliki oleh masing-masing negara, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tetap harus dihargai,” pungkasnya.