Kebijakan Penganggaran Harus Sensitif terhadap Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Muhammad Zulficar Mochtar. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Muhammad Zulficar Mochtar. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Jakarta, MAROBS ** Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Muhammad Zulficar Mochtar, berpandangan, kebijakan penganggaran yang sensitif terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebaiknya menjadi salah satu prioritas fundamental pemerintah.

“Selama ini, kelautan masih selalu dianggap beban. Akibatnya, pesisir dan pulau-pulau kecil selalu dalam kondisi tertinggal dan miskin. Infrastruktur, sarana-prasarana, maupun berbagai kebutuhan dasar (seperti) pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dan penunjang ekonomi, tidak tersedia baik,” ujarnya, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Gap yang sangat besar tersebut, sambungnya, antara lain disebabkan oleh kebijakan anggaran yang belum sensitif terhadap kawasan kepulauan.

“(Kebijakan anggaran) lebih berfokus ke jumlah penduduk dan sering melupakan luasan atau cakupan wilayah laut. Kawasan kepulauan kecil yang luas lautnya besar mendapatkan anggaran sangat kecil, sehingga kadang hanya cukup, bahkan untuk operasional,” terang Zul.

Menurutnya, kebijakan pro-kelautan dengan mempertimbangkan luas laut dan sensitivitas lokasi akan membantu percepatan pembangunan kelautan.

Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah mainstreaming kelautan. Hampir semua bidang dan sektor terkait dengan laut. Zul berpendapat, menggantungkan semua hal kepada Kemenko Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan belumlah cukup.

“Perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan di pesisir dan pulau untuk menjamin masa depan anak pulau. Perlu memastikan kesehatan pesisir dan pulau terpenuhi. Perlu memastikan sanitasi lingkungan pesisir dan pulau menjadi agenda penting. Perlu menata kepemilikan tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan seterusnya,” paparnya.

Untuk itu, sambung Zul, idealnya, setiap kementerian perlu didorong untuk memiliki agenda jelas serta prioritas dan program strategis untuk menjawab isu dan persoalan kelautan yang terkait bidangnya.

“Tidak menyerahkan semuanya ke KKP. Namun, KKP dan Kemenko Maritim tentu bisa menjadi penjahit untuk pengharmonis berbagai inisiatif, kebijakan, dan program ke pesisir dan laut. Jangan sampai kebijakan dan program sektoral yang dilakukan, terkait langsung ke laut, tapi tidak dikonsolidasikan dengan baik, sehingga terjebak sektoral dan parsial,” terangnya.

Tata Ruang Laut Nasional

Lebih jauh, Zulficar menjelaskan, rezim open access dan tata kelola laut serampangan harus diakhiri. Tumpang tindih pemanfaatan laut harus segera dibenahi; antar-sektor, antar-pusat daerah, antar-daerah.

“Saat ini, alokasi ruang laut pertambangan dan migas, pariwisata, perikanan, pertahanan, konservasi, dan lainnya, masih tumpang tindih. Demikian pula belum ada rencana alokasi strategis di atas 12 mil laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). UU No 27 tahun 2007 jo UU No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir, dan UU No 23 baru menjabarkan hingga 12 mil laut. UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan mendorong tata ruang laut ini,” ucapnya.

Adanya tata ruang laut nasional, tutur Zul, akan memberikan fondasi kepastian penataan dan pemanfaatan ruang laut bagi semua pihak, baik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lain, termasuk nelayan tradisional dan masyarakat adat.

Prioritas lain yang perlu digarap pemerintah adalah sertifikasi dan standarisasi jasa kelautan. Menurut Zul, selama ini, banyak kegiatan kelautan yang belum standar. Akibatnya, pembangunan di wilayah pesisir dan pulau dilakukan secara serampangan atau asal-asalan.

“Dibutuhkan mekanisme yang standar dan tersertifikasi, sehingga seluruh kegiatan pembangunan dan jasa bidang kelautan memiliki basis kerja profesional yang memadai,” katanya.

Ia optimis, dalam konteks Poros Maritim Dunia, Indonesia berpotensi diarahkan menjadi Poros Pangan Dunia, Poros Biodiversitas dan Konservasi, Poros Energi Terbarukan, Poros Transportasi Laut, Poros Logistik dan Jasa Kelautan, serta Poros Keamanan dan Keselamatan Laut.