Nilai Investasi Rp75-140 Triliun, Pemerintah Putuskan Skema KPBU Biayai Proyek Kilang Bontang

Kilang Bontang Kalimantan Timur. (Foto: Setkab)
Kilang Bontang Kalimantan Timur. (Foto: Setkab)

Jakarta, MAROBS ** Memiliki nilai investasi Rp75-140 triliun, Proyek Kilang Bontang Kalimantan Timur akan dibiayai dengan skema Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kilang Bontang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 dan Daftar Proyek Prioritas dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015.

Pembangunan konstruksi akan mulai dilaksanakan pada 2018 dan direncanakan beroperasi pada 2022. Kilang minyak Bontang merupakan proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 235 ribu barel per hari.

Dirilis Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2016), pemerintah memutuskan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan Proyek Kilang Bontang tersebut berlandaskan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Salah satu butir keputusan tersebut lahir dalam Rapat Koordinasi Kantor Kementerian Bidang Perekonomian yang membahas tindak lanjut pembangunan Kilang Bontang.

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR), dan PT Pertamina.

Laporan Outline Business Case (OBC) yang menjadi landasan penentuan skema KPBU saat ini telah selesai. Laporan itu mencakup seluruh persyaratan yang diperlukan.

Putusan lain yang dihasilkan Rakor adalah persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bontang. Persetujuan ini diperlukan untuk penyelesaian sertifikasi lahan yang tersisa, sekitar 300 Ha. RDTR diperlukan untuk menetapkan lokasi kilang oleh Gubernur Kalimantan Timur. Penetapan lokasi merupakan syarat agar pelelangan KPBU pembangunan Kilang Bontang bisa dilakukan.

Putusan ketiga tentang Konsultan Internasional Badan Usaha Pendamping (transaction advisor) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.

Blok Masela

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah menteri Kabinet Kerja, Senin (1/2/2016), seluruh argumen mengenai pengelolaan gas abadi Blok Masela, baik di laut (offshore) maupun darat (onshore) telah dikemukakan terbuka.

“Presiden pasti akan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa, bagi pembangunan daerah, bagi pertumbuhan ekonomi wilayah daerah,” tutur Menteri ESDM Sudirman Said.

Presiden berpesan, apa pun keputusan yang dipilih, pertumbuhan ekonomi setempat merupakan hal utama.  Sementara Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan, hal yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat Maluku.