Pelabuhan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung Hendak Dibangun, Pelindo I Gelar Workshop Audit

Presiden Jokowi saat groundbreaking 7 proyek di kawasan industri Sei Mangkei, Selasa (27/1/2015). (Foto: Setkab)
Presiden Jokowi saat groundbreaking 7 proyek di kawasan industri Sei Mangkei, Selasa (27/1/2015). (Foto: Setkab)

Medan, MAROBS ** Pembangunan Pelabuhan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung termasuk dalam 10 proyek strategis nasional yang akan dilakukan di Sumatera Utara. Untuk meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menggelar Workshop Proses dan Prosedur Audit.

“Tentunya dibutuhkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengerjaan proyek ini, sehingga dapat terhindar dari bentuk penyimpangan,” ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Mulyana, Rabu (24/2/2016).

Ia menjelaskan, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi oleh seluruh stakeholder Pelindo I.

“Dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2016 ini, BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek-proyek strategis nasional tidak akan gamang lagi, karena akan dikawal oleh paling tidak 3 instansi, yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan BPKP,” jelas Mulyana.

Workshop Proses dan Prosedur Audit dilaksanakan pada 24 -26 Februari 2016, bertempat di Kantor Pusat Pelindo 1 Medan, serta diikuti oleh pegawai pada bidang Satuan Pengendalian Internal (SPI).

Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana, mengatakan, proses pengendalian internal di perusahaan sangat diperlukan untuk menghindarkan tindak pidana yang masuk kategori korupsi.

“Melalui workshop ini akan dijelaskan secara tuntas tentang proses dan prosedur audit dalam sebuah perusahaan,” tuturnya saat membuka workshop.

Bambang menyampaikan bahwa nantinya seluruh pegawai pada level struktural harus mendapatkan pelatihan dasar-dasar perencanaan audit, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian dapat dimulai dari para penanggung jawab program.

Ia mengapresiasi pendampingan BPKP Provinsi Sumatera Utara, sehingga proses manajemen Pelindo I semakin baik.

“Hal ini membuktikan bahwa dalam perjalanan Pelindo 1, BPKP memiliki peranan yang besar dalam mendukung proses manajemen yang lebih baik,” ucap Bambang.

Workshop dihadiri anggota Dewan Komisaris Pelindo I, yaitu Icu Zukafril dan Zulfahmi Rizal, serta anggota Komite Audit dan Resiko Pelindo I.

Pelabuhan Terbesar di Indonesia Bagian Barat

Pada Selasa (27/1/2015), Presiden Joko Widodo mencanangkan dimulainya pembangunan tujuh proyek strategis di Sumatera Utara yang dipusatkan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Proyek itu meliputi pembangunan pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei, proyek diversifikasi aluminium, serta jalan tol Medan-Binjai.

Kawasan industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei berdiri di areal seluas 2000 hektar, di luar pelabuhan seluas 200 hektar. Ditargetkan pada 2017, proyek selesai dan diresmikan.

Setelah proyek selesai, Presiden berjanji akan mendorong masuk ke dalam zona industri ke kawasan industri di Sei Mangkei.  Ia berharap, kawasan ini menjadi kawasan pertama pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia bagian Barat dengan kapasitas akhir, 60 juta TEUs per tahun, sementara Tanjung Priok baru mencapai kurang lebih 15 juta TEUs setelah 2 tahun.

Dengan adanya kawasan industri sekaligus didukung pelabuhan yang menjadikan kawasan Sei Mengkei sebagai kawasan besar, Presiden Jokowi berharap, ekspor bahan mentah yang ada di kawasan Indonesia bagian Barat tidak ada lagi.

“Semuanya sudah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dan kita ingin ekspornya juga naik, dan pada akhirnya nanti neraca perdagangan kita menjadi sebuah neraca perdagangan yang surplus yang positif, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi kita akan bisa melompat naik setinggi-tingginya,” tegas Jokowi.