Wujudkan Kesejahteraan Pasca-Moratorium, Menteri Susi: Nelayan Harus Rukun

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Foto: KKP)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Foto: KKP)

Jakarta, MAROBS ** Setelah kapal asing dilarang menangkap ikan di perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap, nelayan dan organisasi nelayan harus rukun, agar semua proses dapat berjalan lancar.

“Dulu kan asing boleh tangkap. Sekarang tidak boleh sama sekali. Saya perlu bantuan Bapak/Ibu semua, supaya kita bisa lari lebih kencang. Jadi, bisa nyari ikan yang banyak. Semua organisasi, KUD dan nelayan, harus rukun dan optimis; harus bisa dan mampu,” ujarnya di hadapan para nelayan dan pengusaha kapal dari Jawa Tengah dan sekitarnya, di Gedung Mina Bahari I Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurutnya, pasca-diterapkannya kebijakan moratorium kapal eks-asing melalui Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 yang berdampak pada melimpahnya ikan hasil tangkapan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong nelayan Indonesia untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap dengan memberikan beberapa stimulus.

“Pemerintah memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan kapal (SIUP dan SIPI/SIKPI), seperti dibangunnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sekarang harus terbuka semuanya. Informasi dan semuanya, termasuk perizinan, sudah ada pelayanan terpadu satu pintu,” terang Susi.

KKP berencana membangun fasilitas pelabuhan melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dengan beberapa perbankan nasional, seperti BRI dan BNI.

“BRI siap bangun 5 koridor untuk 1000 meter, lebarnya 3 meter di pinggir dermaga,” tuturnya.

Tujuan dibangunnya koridor, sambung Susi, untuk mengantisipasi antrean kapal yang lama di dermaga, terutama kegiatan bongkar muatan kapal. Untuk menampung lebih dari 100 kapal secara bersamaan, diperlukan perluasan lahan, membangun koridor ini.

KKP berencana pula membangun cold storage di 10 pulau seluruh Indonesia untuk mempermudah proses bagi nelayan dan industri perikanan dalam mengelola hasil tangkapan.

“Kita akan bangun di 10 pulau. Jadi, ada cold storage, mesin es, supaya ada yang jual. Tapi tidak boleh jual di tengah laut. Nanti kami tangkap, kemudian kami tenggelamkan kapalnya,” tegas Susi.

Pengupayaan KUD

Susi mengatakan, Unit Pengolahan Ikan (UPI) tidak diperbolehkan langsung membeli ikan dari nelayan. Semua hasil tangkapan harus dibeli dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Ini yang benar, supaya bisa ada KUD. Nelayan punya simpanan. Jadi, saat paceklik, bisa punya simpanan,” ucapnya.

Ia berharap, tahun ini dapat menyejahterakan nelayan di berbagai wilayah dengan menghentikan kapal-kapal yang menggunakan cantrang. Dengan banyaknya penangkapan kapal asing yang mengeksploitasi sumberdaya laut Indonesia secara besar-besaran di wilayah Laut Arafuru dan Natuna, menurut Menteri Susi, sumberdaya laut kini menjadi berlimpah dan berdampak positif pada keberlangsungan hidup nelayan Indonesia.

Susi juga berharap, nelayan beralih ke alat tangkap yang go blue seperti gillnet atau pun purse seine agar para nelayan mendapatkan lebih banyak hasil tangkapan.