Eksploitasi 35 Juta Kubik Pasir Pulau Tunda, Sekjen GPMI: Infrastruktur Kehidupan Masyarakat Runtuh

Kunjungan Gerakan Pemuda Maritim Indonesia (GPMI) ke Pulau Tunda. (Foto: GPMI)
Kunjungan Gerakan Pemuda Maritim Indonesia (GPMI) ke Pulau Tunda. (Foto: GPMI)

Serang, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Maritim Indonesia (GPMI), Muhammad Nasir, mengungkapkan, selama 3 tahun terakhir, tambang pasir beroperasi di Perairan Banten, tepatnya di sekitaran Pulau Tunda.

Pada kurun waktu tersebut, tidak kurang dari 7 Surat Perintah Kerja (SPK) dengan 35 juta kubik pasir telah disedot untuk kepentingan beberapa proyek nasional.

“Setiap operasi tambang pasir, ada kompensasi bagi 1728 jiwa. (Usia) 17 tahun ke atas rata-rata mendapatkan Rp700-800 ribu per bulan. (Usia) 17 tahun ke bawah mendapat setengah dari Rp700-800 ribu tersebut. Ada banyak yang mengaitkannya dengan proyek Reklamasi Jakarta,” rilis Nasir kepada redaksi, Selasa (15/3/2016).

Menurutnya, masyarakat Pulau Tunda yang dikenal mayoritas berprofesi sebagai nelayan beralih dan banyak yang memilih berhenti, sejak menerima kompensasi tambang pasir.

Saat ini, masyarakat telah tergantung pada kompensasi. Hal ini terbukti, karena beberapa hari terakhir, masyarakat mulai bergejolak, karena tidak menerima kompensasi yang mengakibatkan perputaran ekonomi sangat lemah.

“Sistem utang piutang di masyarakat pesisir tentu sangat wajar adanya. Namun, pada kondisi demikian, masyarakat dengan tanpa ragu berutang lantaran kepastian kompensasi,” ujar Nasir.

Akibat kompensasi, sambungnya, muncul kecurigaan, saling tidak percaya, dan saling bergunjing, oleh karena sistem dan tata kelola keuangan kompensasi sering kali tidak sesuai harapan. Ada keterlambatan, ada pengurangan, dan lain sebagainya.

“35 juta kubik tersebut sudah jelas merusak kondisi alam, merusak mata rantai ekosistem pesisir, dan kemungkinan dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan internasional, yang penting untuk dunia ketahui,” tandas Nasir.

Aktivitas ini, tuturnya, juga telah mengakibatkan salah satu sisi perairan yang memiliki kondisi terumbu karang baik, mengalami kerusakan. Kerusakan itu berupa terumbu karang yang berbentuk meja dengan kondisi terbalik. Aktivitas tersebut tidak memberikan konpensasi atas kondisi lingkungan sekitar.

“Inilah yang kami sebut dengan runtuhnya infrastruktur kehidupan. Merusak segala lini kehidupan masyarakat, berhenti bekerja dan tidak berpenghasilan, saling tidak percaya, merusak alam, hingga mengakibatkan generasi mereka ketakutan dan dibayangi ketidakpastian masa depan akan kondisi pulaunya,” papar Sekjen GPMI.

Ia berpandangan, hal ini bukan lagi tentang persoalan sektoral lingkungan, sektoral ekonomi, atau sektoral pembangunan manusia, melainkan persoalan tatanan hidup masyarakat yang perlu secara bersama dan beriringan, diselesaikan.

Pembangunan Manusia Pulau Tunda

Nasir mengatakan, dua tahun berlalu sejak awal interaksi dengan masyarakat Pulau Tunda, tepatnya Februari 2014, GPMI terlibat dalam banyak proses, di antaranya mengenai pendidikan, lingkungan, bakat, dan skill serta kepekaan sosial para pemuda untuk peduli terhadap lingkungan.

“Kami menyebutnya, kegiatan Pembangunan Manusia, khususnya bagi pemuda, untuk mandiri dalam lingkungannya, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki,” ucapnya.

Hingga Maret 2016, paparnya, banyak perubahan yang ditemui. Para pemuda Pulau Tunda telah banyak berperan. Mereka membangun pulau sebagai lokasi wisata ekologi, menciptakan lapangan kerja dengan membangun galangan kapal tradisional, bahkan ada yang terlibat dalam pemerintahan desa dengan kompleksitas permasalahan sosial beragam.