Kunjungi Jepang, Kemenhub Tawarkan Skema STEP Loan dan KPS Bangun Pelabuhan Patimban

Pelabuhan Patimban Subang. (Foto: Kemenhub)
Pelabuhan Patimban Subang. (Foto: Kemenhub)

Tokyo, MAROBS ** Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan rencana pembangunan Pelabuhan Patimban Subang sebagai alternatif Pelabuhan Cilamaya. Pelabuhan tersebut saat ini dikelola Kementerian Perhubungan dengan perkiraan container terminal yang akan beroperasi 7.500.000 TEU’s per tahun dan car terminal berkapasitas 242.500 CBU per tahun.

“Terkait perizinan, karena pelabuhan tersebut sudah beroperasi, maka perizinan yang diperlukan hanya perizinan terkait Analisis mengenai dampak Lingkungan (Amdal). Pembangunannya akan dilakukan dengan 3 tahap dan diharapkan dapat dimulai pada 2017 dan beroperasi pada 2019,” ujar Jonan saat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo Jepang, 23-24 Februari 2016.

Pada kunjungan tersebut, Menhub bertemu dengan pihak pemerintah Jepang yang diwakili Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang Toshihiro Nikai; Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Bidang Infrastruktur Hiroto Izumi; Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Keiichi Ishii; dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang (State Minister for Foreign Affairs) Seiji Kihara.

Selain itu, Menhub bertemu beberapa perwakilan dan lembaga swasta yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, maupun dalam pembiayaan infrastruktur, yaitu Senior Vice President JICA Hideaki Dohmichi; Executive Director JR East Ishiyama Takao; dan Senior Vice President Division COO New Energy & Power Generation Division-Mitsubishi Corperation, Tetsuji Nakagawa.

Skema STEP Loan

Menteri Jonan menjelaskan, karena Pelabuhan Patimban murni milik pemerintah, Indonesia mengusulkan skema pembiayaan dengan Special Terms for Economic Partnership (STEP) Loan dengan jaminan Pemerintah Indonesia.

Sementara pengelolaannya, sambung Menhub, dapat dilakukan gabungan antara Perusahaan Indonesia dengan kepemilikan saham 51 persen dan Perusahaan Jepang dengan kepemilikan saham 49 persen atau dengan bagi hasil seperti Jakarta International Container Terminal (JICT).

Kementerian Perhubungan tengah melakukan studi Pra Feasibility Study (Pra FS) dan Feasibility Study (FS). Jonan menyampaikan, pihak Jepang dapat pula melakukan studi lebih mendalam nantinya.

“Untuk pembiayaan pembangunan Pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia menawarkan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dan dengan skema proyek Turn Key,” katanya.

Pemerintah Indonesia juga menawarkan alternatif pengelolaan proyek yang juga dapat dikerjasamakan antara swasta Indonesia dengan swasta Jepang. Untuk mempercepat prosesnya, akan diusulkan dapat dilaksanakan dengan pemilihan langsung, namun juga tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, di antaranya bahwa porsi Indonesia minimal 51 persen dan asing maksimum 49 persen.

Apabila setuju membantu pembangunan Pelabuhan Patimban, Pemerintah Jepang dapat membantu pembiayaan khususnya untuk porsi pembiayaan Pemerintah melalui G to G dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan penahan gelombang (breakwater), pengerukan dan reklamasi, serta jalan akses pelabuhan.

Fasilitas-fasilitas lain seperti dermaga, peralatan bongkar muat, daerah penunjang, serta pengoperasian pelabuhan akan diserahkan kepada perusahaan swasta, melalui kerja sama swasta Indonesia dan Jepang.

Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan

Menanggapi penjelasan Menhub, pihak Jepang menyampaikan rasa terima kasihnya dan sangat menyambut baik kunjungan Menhub bersama delegasi. Lebih lanjut, pihak Jepang menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Patimban dengan skema KPS.

Untuk kerja sama lebih lanjut, pihak Jepang meminta Pemerintah Indonesia untuk memerhatikan koordinasi antar pemangku kepentingan di Indonesia, kejelasan sub-struktur skema KPS, dan mitigasi risikonya.