Letkol Laut (P) Salim: Perjuangkan Kemerdekaan Palestina, OKI Perlu Dorong Peran Sentral Rusia

Pembukaan KTT Luar Biasa OKI 2016. (Foto: Sekretariat Kabinet)
Pembukaan KTT Luar Biasa OKI 2016. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Jakarta, MAROBS ** Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim, menilai, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-5 2016 mampu mendorong peran sentral Rusia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Rusia bertindak sebagai pihak yang berperan aktif dan berpengaruh di arena internasional. Di antara keberhasilan Rusia adalah realisasi Konferensi Internasional Jenewa-1 dan Jenewa-2, proses penghancuran senjata kimia di Suriah, dan perjanjian mengenai isu nuklir Iran,” ujarnya, Senin (7/3/2016), di Jakarta.

Menurutnya, Rusia dapat memainkan peran sentral di Timur Tengah, karena Rusia adalah kekuatan besar, anggota dari kwartet Internasional tentang penyelesaian Timur Tengah, di samping Rusia adalah bangsa yang ramah terhadap Palestina.

“Rusia juga memiliki kepentingan nasional terhadap wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Palestina saat bertemu Presiden Putin, pertengahan Maret 2013 yang lalu,” ungkap Salim.

Indonesia memiliki bargaining sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia serta leading sector di kawasan ASEAN, sambungnya, harus dapat menegakkan perdamaian di atas dunia, sesuai amanah UUD 45. Sementara Rusia memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kekuatan besar lain di dunia.

“Kolaborasi dua kekuatan ini harusnya mampu membantu Palestina yang sampai saat ini masih hidup dalam desingan peluru Israel,” tandasnya.

Perwira TNI AL yang concern pada diplomasi pertahanan maritim ini memaparkan kedekatan Indonesia dengan Rusia selama ini.

“Dulu, Rusia memberikan dukungan politik kepada Indonesia. Pertama-tama dengan pengakuan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang, lebih ditingkatkan, khususnya dalam sektor pertahanan,” terangnya.

Hubungan pertahanan Indonesia-Rusia, lanjut Salim, dapat dilihat dari sejarah hubungan di era Bung Karno.

“Kita melaksanakan Operasi Pembebasan Irian Barat. Waktu itu, kekuatan pertahananan kita mampu menggetarkan dunia, termasuk juga Amerika dan koloninya. Berbagai jenis kapal canggih dan modern pada masanya serta kapal selam bantuan Rusia saat itu mampu sebagai penggetar lawan,” jelas penulis buku Path Way to Indonesia Maritime Future itu.

Rusia dan Indonesia, kata Salim, juga berpengalaman positif dalam kerja sama bidang militer sejak 2000, di mana TNI menerima beberapa modifikasi jet tempur Su, helicopter mi-17 IV dan Mi -35, BTR -80 A, BMP-3F, serta senjata AK-101 dan AK-102.

Selain itu, tuturnya, merespons keinginan Indonesia yang ingin mengembangkan teknologi nuklir damai, pada 2016, universitas-universitas teknik Rusia berencana menerima 20 mahasiswa dari Provinsi Kalimantan Timur yang akan mempelajari energi atom di Rusia.

Dunia Polisentris

Lebih lanjut, Salim membedah konstelasi dengan merujuk pada situasi setelah berakhirnya Perang Dingin akhir 1980 dan awal 1990. Pengganti sistem konfrontasi ideologi bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membagi dunia ke dalam dua kubu berlawanan, dibentuklah sistem multipolar.

Sistem ini merupakan bentuk tatanan dunia yang baru, adil, polisentris, dan berkelanjutan. Sistem multipolar menghormati keragaman budaya dan peradaban bangsa, memberikan hak bagi masyarakat dunia untuk berkembang dengan caranya masing-masing, serta menyelesaikan masalah internasional secara kolektif berdasarkan hukum internasional.

“Hal ini berarti perjuangan terhadap hubungan internasional yang lebih demokratis membebaskan mereka atas kediktatoran negara adidaya pada masa perang dingin berhasi dimenangkan oleh masyarakat internasional,” kata Salim.

Sistem politik multipolar, menurutnya, sangat bertabrakan dengan kubu Barat yang dipimpin oleh Amerika serikat. Mereka terus mengejar kepentingan bertujuan untuk menjamin kepemimpinan dan keinklusifan Amerika Serikat di gelanggang internasional dan berusaha membentuk suatu sistem global berdasarkan standar-standar universal Barat.

“Karena itulah, dengan segala cara, Amerika Serikat dan sekutunya berupaya mempertahankan hegemoni mereka di dunia. Dari sinilah kecenderungan mereka untuk bertindak secara sepihak berakar, termasuk sikap maniak untuk menghukum negara-negara yang berbeda pandang dengan mereka,” ungkap Salim.

Dengan melihat tujuan politik dua negara yang sangat bertentangan, tambahnya, diplomasi adalah ujung tombak sebuah perjuangan.

“Kita harus bersyukur bahwa negeri ini dilahirkan dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan politik bebas aktif. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan  perikemanusiaan dan perikeadilan. Kita tidak akan mendukung Rusia maupun Amerika Serikat, akan tetapi mendukung kebenaran, demi terciptanya perdamaian abadi dan keadilan sosial,” pungkas Salim.