Spatially Enabled Government, Kepemimpinan Ideal Negara Maritim Berkesadaran Geografis

Analis geospasial rute maritim, Fika Monika. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Analis geospasial rute maritim, Fika Monika. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Yogyakarta, MAROBS ** Analis geospasial rute maritim, Fika Monika, berpandangan, pemahaman geospasial tidak berarti tanpa adanya visi geopolitik yang kuat. Indonesia telah cukup memiliki lembaga negara yang bertugas sebagai data producer, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL.

Meski demikian, keberadaan data spasial saja belum cukup. Diperlukan kesadaran dan paradigma yang kuat dari para policy maker untuk mengelola aset-aset geografisnya.

“Kepemimpinan yang ideal adalah mereka yang memiliki kesadaran geografis tinggi, atau memiliki budaya spasial dan memiliki visi geopolitik, dikenal dengan istilah spatially enabled government,” ujar Fika, Selasa (15/3/2016), di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia menjelaskan, sebuah negara besar, kuat, dan terdepan memiliki pemerintahan dan struktur masyarakat yang kuat dan bervisi besar. Salah satu penunjang visi besar itu adalah penguasaan aspek geopolitik atau geospasial. Menurutnya, di negara-negara maju, 80 persen pengambilan kebijakan telah didasarkan pada informasi geospasial.

Sayangnya, ungkap Fika, sering kali terjadi kurang koordinasi di antara lembaga-lembaga negara yang sama-sama bergerak di bidang maritim.

“Ini kembali pada poin tadi, yakni kepemimpinan nasional yang berperan filling the gap, menyatukan visi dan misi kesemua lembaga tersebut,” papar Fika.

Namun demikian, ia menilai, narasi kebijakan poros maritim dalam konteks ini sudah bisa dipandang positif sebagai perekat yang fokus membina koordinasi kuat dan sinergis, demi visi besar tersebut selama pijakan ideologinya jelas.

Berikutnya, lanjutnya, masalah yang muncul, sering kali kurangnya perspektif outward looking dalam pembangunan kemaritiman.

“Para pengambil kebijakan negeri ini perlu sadar betul bahwa posisi Indonesia ini sangatlah memikat dan seksi. Indonesia memiliki posisi intersecting dalam jalur laut dunia yang telah membuat negara-negara besar sangat berkepentingan dengan Indonesia, sehingga kehati-hatian dan kejelian dengan berbagai tawaran kerja sama dari asing perlu terus dipertajam, agar kedaulatan maritim dan kesejahteraan rakyat tidak menjadi taruhan,” tutur Fika.

Prioritas Geospasial

Fika berpendapat, kini diperlukan pembangunan kekuatan kemaritiman, baik secara infrastruktur maupun sosial ekonomi yang berlandaskan perencanaan tata ruang laut jelas dan juga berorientasi pada rakyat, bukan bisnis semata.

“Secara geospasial juga sangat mendesak untuk menata rute maritim kita. Poros Utara-Selatan ALKI (ALur Laut Kepulauan Indonesia) adalah rute pelayaran internasional, di mana kapal-kapal asing berukuran besar, baik kapal niaga maupun militer, diberi hak lintas damai di perairan Indonesia,” ucapnya.

Sementara urat nadi perekonomian domestik melalui poros Barat-Timur, yakni rute Tol Laut, melalui jaringan pelabuhan nasional dengan ukuran kapal yang tidak sebesar kapal-kapal pelintas ALKI. Realitas adanya dua poros rute maritim ini perlu dioptimalkan agar Indonesia sebagai Negara Maritim justru bisa mengambil manfaat yang besar dari kekayaan rute maritimnya.

“Pembangunan infrastruktur pelabuhan besar di titik-titik strategis rute tol laut di tujuh pelabuhan besar, yakni Kuala Tanjung, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong, bisa menjadi jawaban, hanya perlu didesain agar pembangunannya semakin memudahkan distribusi kebutuhan pokok rakyat dari Barat ke Timur, bukan semata menyenangkan para investor,” pungkas Fika.