Empat Tahun Poros Maritim Dunia, Kesinambungan Menjadi Masalah Utama

FGD ‘Rekonstruksi Konsep Poros Maritim Dunia dalam Dimensi Politik Dalam dan Luar Negeri Indonesia’, Jumat malam (9/11/2018), di Omah Njonja Bed & Brasserie, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Maritimeobserver.com/Aziz Abdillah)

SLEMAN, Yogyakarta — Tepat hari ini, empat tahun silam, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tekad menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Global Maritime Fulcrum/GMF).

Poros Maritim Dunia menjamin konektivitas antar-pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.

Selain itu, penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan menjadi program utama mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Jumat malam (9/11/2018), bertempat di Omah Njonja Bed & Brasserie, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, digelar Focus Group Discussion (FGD), mengangkat tema ‘Rekonstruksi Konsep Poros Maritim Dunia dalam Dimensi Politik Dalam dan Luar Negeri Indonesia’. Acara diinisiasi tiga peneliti Universitas Jember (Unej), yakni Agus Trihartono, Abubakar Eby Hara, dan Mohammad Iqbal.

Hadir pada kesempatan ini, Riza Noer Arfani (UGM), Kuskridho Ambardi (Executive Director Lembaga Survei Indonesia), Himawan Bayu Patriadi (Unej), Irawan Jati (UII), Ludiro Madu (UPN), Arif Giyanto (Chairman & Chief Editor maritimeobserver.com).

FGD menyoroti kesinambungan Poros Maritim Dunia sebagai masalah utama. Pada awalnya, gaung Poros Maritim Dunia memang diakui kuat, bahkan dirasionalisasi dengan berbagai macam penulisan buku dan studi yang mendukung. Namun, lama kelamaan, tekad tersebut terkesan meredup, tertutup banyak persoalan yang melingkupinya.

“Tidak mudah berkesimpulan bahwa Poros Maritim Dunia merupakan konsep komprehensif, sejak direncanakan hingga dipraktikkan. Kita hanya bisa membaca titik-titik evolusinya untuk berkesempatan mengevaluasinya dan memberi rekomendasi,” ujar Executive Director Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi, menghangatkan suasana.

Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM ini, menilai, peran Presiden Jokowi dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, sangatlah vital. Meski dipersepsikan bermacam-macam, terutama oleh para akademisi, Jokowi memiliki autentisitas yang dapat diharapkan menjadi kekuatan utama.

Riza Noer Arfani menambahkan, peran para birokrat sebagai penerjemah visi yang digagas Presiden, berpengaruh pada meningkat atau menurunnya perwujudan Poros Maritim Dunia. Meski pada beberapa kasus, tampak ketidaksinkronan antar-stakeholders, tapi pada prinsipnya, upaya ini masih terus menampakkan kemajuan.

“Pembangunan Pelabuhan Patimban, misalnya,” ucap Riza.

Pada tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani sekitar 3.5 juta TEUs dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Tahap kedua, kapasitas pelayanan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUs dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta TEUs.

Rencananya, pelabuhan yang dibangun dengan pinjaman sebesar ¥118,9 juta dari Pemerintah Jepang tersebut dapat melayani jenis muatan peti kemas dan kendaraan bermotor yang diangkut menggunakan kapal ro-ro. Pelabuhan Patimban akan didukung area sarana penunjang (backup area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 ha.

Sementara itu, Ludiro Madu dan Irawan Jati lebih banyak memberi tinjauan seputar perdiplomasian. Kementerian Luar Negeri, sebagai ujung tombak, belum sepenuhnya melakukan diplomasi maritim yang berkesinambungan. Beberapa kebijakan tampak sporadis dan mudah berubah-ubah.

Sea Power: Penegakan Hukum di Laut dan Ketahanan Pangan dari Laut

Pada tataran taktis, Arif Giyanto berpandangan, pentingnya menerjemahkan Sea Power sebagai bagian penting Poros Maritim Dunia, dengan memprioritaskan penegakan hukum di laut dan ketahanan pangan dari laut.

Penegakan hukum di laut tidak hanya tentang tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing), tapi juga pemalsuan dokumen, perdagangan manusia (human trafficking), perbudakan, penyelundupan barang, narkoba, atau satwa liar, termasuk korupsi dan pencucian uang.

“Penegakan hukum di laut yang konsisten dan berbasis pada kelestarian olah-sumberdaya laut serta komitmen dan upaya membangun ketahanan pangan dari laut otomatis dapat berimplikasi pada eksplorasi potensi maritim lainnya, seperti pelayaran, logistik, energi, postur pertahanan, dan diplomasi,” kata Arif.