Pushidrosal dan Pertamina Lakukan Survei Verifikasi Pipa Gas Bawah Laut

Proses Survei Verifikasi Pipa Gas Bawah Laut perairan Banteng hingga kepulauan Seribu oleh tim Pushidrosal ( 09/03/2019). (Foto : @Pushidrosal)

Banten- Pertamina Hulu Energi Ocean South East Sumatera (PHE-OSES) yang telah menjadi operator baru menggantikan CNOOC menggandeng Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal)  melaksanakan kerjasama survei verifikasi pipa gas bawah laut di perairan Banten (09/03/2019).

Pushidrosal selama 50 hari menggelar operasi survei Hidro-Oseanografi di perairan Banten hingga Pulau Pabelokan untuk melaksanakan  Verifikasi Pipa Gas bawah laut pasca perbaikan kebocoran pipa gas.

Pasca terjadinya kebocoran pipa gas bawah laut PHE OSES (sebelumnya CNOOC) yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 lalu, Pushidrosal telah melaksanakan Survei Investigasi kebocoran pipa gas dengan mengirimkan Unit Survei Tanggap Segera untuk identifikasi penyebab kebocoran pipa gas tersebut. Data survei hasil investigasi ini selain digunakan untuk identifikasi penyebab kebocoran pipa gas digunakan juga untuk perbaikan pipa.

Menurut Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, selain untuk memastikan posisi pipa gas bawah laut yang akan digambarkan pada Peta Laut Indonesia, survei verifikasi yang dilakukan Pushidrosal ini juga bertujuan untuk mendukung keselamatan Navigasi dan Keamanan Pelayaran di perairan sekitaran pipa gas PHE OSES.

Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional  berkewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia termasuk perairan Banten, serta hasil survei  berupa info dan data image pencitraan bawah laut dapat berguna untuk institusi terkait yang memerlukan data tersebut.

Saat ini Pushidrosal telah mengirimkan satu Tim Survei dengan Dantim Survei Mayor Laut (P) Tomy Ronaldi yang bekerja sampai  02 April 2019.  Area survei  memanjang   34 NM  dengan lebar  0,53 NM, dimana tim survei ini melaksanakan Verifikasi Pipa Gas tersebut yang membentang mulai dari Gas Matering System (GMS) Cilegon, Banten hingga ke Pulau Pabelokan di perairan Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Operasi survei ini meliputi akuisisi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hidrografi dan oseanografi serta akan digambarkan pada peta Laut nomor 78 terbaru.

Tim survei selain menggunakan peralatan Multibeam Echosounder juga menggunakan peralatan Magnetometer yang digunakan untuk mendeteksi Anomali logam disepanjang pipa tersebut.

Dari hasil sementara yang sedang berjalan, tim survei berhasil mendapatkan lokasi pipa yang memang sudah tergelar sebagai informasi untuk perbaikan Peta Laut Indonesia Nomor 78.

Permasalahan Jaringan Pipa Migas di Perairan Utara Banten

Perkembangan keberadaan fasilitas infrastruktur migas di perairan utara Banten berkembang cukup pesat. Seiring dengan berkembangnya berbagai kegiatan industri di kawasan Propinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Beberapa fasilitas infrastruktur migas yang terdapat di lokasi perairan ini adalah jaringan pipa transmisi minyak dan gas bawah laut, sumur pemboran dan anjungan migas lepas pantai.

Mengacu pada lampiran Keputusan Menteri ESDM No. 225 K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010 – 2025 di wilayah perairan ini terdapat beberapa fasilitas jaringan pipa migas bawah laut.

Beberapa permasalahan teknis pada jaringan pipa bawah laut muncul terutama terkait dengan kondisi alam dan buatan, seperti kondisi geologi yang berhubungan dengan jalur pipa yang memotong patahan/sesar. Selain itu juga terkait dengan kondisi kegempaan, morfologi dasar laut yang tidak rata (berundulasi) dan sebaran sedimen permukaan dasar laut.

Diuangkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmat, dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun 2011, bahwa keberadaan infrastruktur jaringan kabel bawah laut di sekitar lokasi penggelaran pipa yang bersilangan dengan jalur pipa juga ikut mempengaruhinya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa kondisi arus dan gelombang yang cukup besar, kegiatan pelayaran, kegiatan nelayan dan penggelaran pipa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku juga menjadi salah satu permasalahan. (Tri M)