Kembali ke Laut Demi Kesejahteraan Rakyat

 

Plh. Direktur Kerjasama Bakamla RI, Kolonel Bakamla Salim. (Rajasamudera.com)

“Konsekuensi tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dihadapkan pada wilayah laut kita yang luas maka proses membangun kelautan Indonesia tidak cukup dengan satu dua rezim pemerintahan saja, namun diperlukan keberlanjutan pembangunan  yang bervisi maritim.”

Siklus 7 abad kejayaan maritim nusantara diawali Kerajaan Sriwijaya pada abad 6-7, Majapahit pada abad ke 13 -14, dan Indonesia saat ini abad 20–21. Visi presiden ke-7 Republik Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan tonggak sejarah lanjutan dalam menyongsong kebangkitan dan kejayaan Bangsa Indonesia. Setidaknya ada beberapa milestone dalam visi maritim Presiden Jokowi sejak diberi mandat sebagai Presiden RI dengan akhir pidato pengangkatannya mengucapkan “Jalesveva Jayamahe”.

Memang belum sempurna, akan tetapi pondasi itu telah dibangun untuk keberlanjutan pembangunan maritim. Jangkar pertama dengan adanya kebijakan kelautan Indonesia. Hampir 73 tahun merdeka Indonesia tidak memiliki roadmap atau peta jalan yang jelas. Baru kali ini Indonesia memiliki dokumen sebagai guide atau pemandu pembangunan kelautan dengan diluncurkannya Perpres  Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Policy).

Jangkar kedua adanya konektivitas laut. Konsep konektivitas laut ini sebenarnya pengejahwantahan dari sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selama ini pembangun dipusatkan di Pulau Jawa yang telah melupakan pulau–pulau terdepan maupun terpencil sehingga lambat laut ketimpangan pembangunan kian terasa tidak hanya bagi rakyat, tapi juga bagi negara. Ketimpangan tersebut khususnya transportasi antar wilayah maupun pulau dan biaya hidup maupun barang.

Jangkar ketiga sebagai pondasi pembangun maritim Presiden Jokowi telah dapat menyelamatkan kekayaan sumber daya laut, tidak terkecuali perikanan. Salah satu dari 9 Srikandi dalam pemerintahan Jokowi adalah Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti yang tidak hanya akan dirasakan manfaatnya oleh nelayan maupun rakyat Indonesia akan tetapi telah diakui oleh dunia Internasional baik perorangan maupun atas nama negara. Berpuluh-puluh tahun lautan Indonesia sebagai ajang perampok mencuri ikan yang juga dilakukan oleh mafia baik dalam dan luar negeri. Namun selama pemerintahan Jokowi, mereka keok dan tidak mudah lagi melakukan aksinya meski masih ada celah untuk dilakukan.

Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyebutkan mulai dari November 2014 hingga Agustus 2018 sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Saat ini, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, potensi lestari ikan di laut Indonesia mencapai 12,5 juta ton. Dimana sebelumnya potensi ikan Indonesia berpuluh-puluh tahun sekitar 5, 6 atau 7 saja.

Kelanjutan Visi Maritim

Pilpres telah berlangsung meskipun visi maritim dalam debat presiden tidak dijadikan materi utama, namun rakyat akan menunggu kelanjutan visi maritim negara untuk menyongsong kejayaan bangsa Indonesai sebagai negara maritim yang besar. Siapapun presidennya visi maritim harus terus dikumandangkan. Beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia antara lain:

Pertama, dihadapakan pada perkembangan lingkungan strategis regional maupun global khususnya menghadapi Belt And Road Initiative yang diluncurkan oleh China dan konsep Indo Pasifik oleh Amerika. Terkait maritime security maka dalam keadaan damai berkepanjangan Indonesia harus mengedepankan law enforcement khususnya di wilayah perairan Indonesia yang sering mengalami sengketa. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) yang mengemban fungsi Coast Guard (Maritime Security, Maritime Safety, Maritime Defence) bukanlah suatu kemewahan akan tetapi suatu kewajiban untuk meneggakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kedua, dampak dari maritime security adalah kita harus dapat memastikan bahwasannya diplomasi maritim kian strategis baik dalam kontek kawasan maupun multinasional. Diplomasi maritim akan sangat terkait dalam menjaga perdamaian kawasan terutama penyelesaian perjanjian batas wilayah dengan negara tetangga, serta memperluas dan menekan bea masuk produk-produk perikanan dan kelautan Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor. Dalam konteks multinasional Indonsia dengan kekuatan maritimnya akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terciptanya perdamaian dunia.

Ketiga, peningkatan kesejahteran masyarakat maupun nelayan dengan memperkuat kreativitas masyarakat khususnya nelayan guna meningkatkan nilai dari produk-produk kelautan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari total 17,9 juta hektar potensi lahan untuk kegiatan perikanan budidaya di darat maupun laut, baru 1,3 juta hektar yang termanfaatkan, itupun dengan produktivitas yang rendah. Oleh karena itu, kedepannya perlu peningkatan agar  kita bisa mengambil peluang untuk kesejahteraan rakyat.