KKP Upayakan Dukungan Internasional untuk Berantas IUU Fishing

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja berbicara tentang pemberantasan IUU Fishing dalam Konferensi Internasional Blue Economy di Maputo, Mozambik. (Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Maputo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mengupayakan agar kebijakan nasional mengenai pemberantasan praktik pencurian ikan atau Illegal, Unreportet, and Unregulated (IUU) Fishing mendapatkan perhatian dukungan dari internasional. Hal ini dilakukan lantaran IUU Fishing bersifat lintas negara dan dilakukan oleh kapal-kapal asing yang anggotanya berasal dari berbagai negara.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mengatakan, dukungan tersebut bisa didapatkan dengan giat memanfaatkan berbagai forum kerja sama regional dan internasional.

Seperti pada saat selenggaraan Konferensi Internasional Blue Economy bertajuk Growing Blue: Sustinable adn Shared Use of the Oceans di Maputo, Mozambik, Sjarief menyerukan pentingnya dukungan politik, kebijakan nasional, dan kapasitas penegakan hukum dalam pemberantasan praktik IUU Fishing.

“Kunci untuk pemberantasan IUU Fishing adalah jika negara memiliki kebijakan nasional dan dukungan politik yang kuat untuk memerangi IUU Fishing,” tegasnya dalam forum itu.

Sjarief kemudian mendorong negara-negara yang hadir dalam forum untuk membuat kebijakan yang ketat, berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang kuat untuk menutup pintu terjadinya IUU Fishing.

Keberhasilan Indonesia

Di samping itu, ia yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, juga menyampaikan topik mengenai penanggulangan kejahatan IUU Fishing di Indonesia yang berhasil meningkatkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Perang melawan IUU Fishing yang masih digalakkan hingga saat ini, lanjutnya, membuat stok ikan di laut Indonesia bertambah dari 7,31 juta ton di tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016.

“Oleh karena itu, kami mendorong negara-negara maju untuk dapat memberikan bantuan kepada negara berkembang, untuk memperkuat kapasitasnya guna memerangi IUU Fishing dan kegiatan-kegiatan kriminal yang terkait. Mari kita bersama melindungi lautan kita,” imbuhnya.

Dalam konferensi internasional yang dihadiri oleh para pakar kelautan dan perikanan dunia ini tak hanya membahas pengelolaan kelautan dan perikanan, tetapi juga terkait resoluasi terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya SDG14 tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan untuk pembangunan berkelanjutan.

Kehadiran Indonesia melalui Kementerian KKP pada konferensi internasional yang berlangsung pada 23-24 Mei tersebut dalam rangka memenuhi undangan Menteri Kelautan, Perairan Umum, dan Perikanan Mozambique. Hadirnya Indonesia dalam konferensi ini lantaran Indonesia dianggap sukses dalam menangani permasalahan kejahatan perikanan IUU Fishing.