Sidang IMO, Finalisasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok Diperjuangkan

Kolonel Bakamla Salim (berkacamata) menjadi salah satu delegasi Indonesia perwakilan Bakamla dalam Sidang Sidang MSC 101st Session IMO di London. (Bakamla)

IMO, London — International Maritime Organization (IMO) menggelar Sidang Maritime Safety Committte (MSC) 101st Session, pada 5-15 Juni 2019, dihadiri oleh hampir 160 negara dari 172 negara anggota IMO. Finalisasi Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok menjadi agenda prioritas yang diperjuangkan delegasi Republik Indonesia.

“Pada sesi Sidang Navigasi, Delegasi RI akan memperjuangkan dan mengukuhkan kembali finalisasi hak-hak Indonesia dalam menyelenggarakan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Semoga dengan perjuangan ini, bangsa Indonesia akan semakin kuat bargaining position-nya di dunia internasional dalam memperjuangkan wilayah kedaulatan maritim,” ujar Direktur Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kolonel Bakamla Salim, Jumat (7/6/2019) dari kantor IMO di London.

Salim menjadi salah satu delegasi Indonesia, perwakilan Bakamla. Selain Bakamla, delegasi Indonesia didukung pula perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, TNI AL, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).

“(Dengan hak penyelenggaraan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok) Bangsa Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kemajuan dan kejayaan maritim. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada para delegasi dan rakyat Indonesia. Amin ya Rabbal alamin,” tandasnya.

Founder laman kemaritiman rajasamudera.com tersebut menerangkan, pengiriman perwakilan dalam delegasi Indonesia merupakan wujud komitmen Bakamla untuk selalu berperan aktif, baik di dalam dan luar negeri. Tugas dan fungsi Bakamla ini diamanahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Menurut Salim, sesuai bidangnya, Bakamla akan menyuarakan pentingnya langkah-langkah khusus peningkatan keamanan maritim, berhadapan dengan pembajakan dan perampokan kapal, persoalan migrasi melalui laut, dan penilaian terhadap standar keselamatan.

“Dalam peningkatan maritime security Bakamla menjadi leading sector dalam Heads Of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) yang beberapa bulan lalu dilaksanakan dengan menghadirkan 17 negara anggota HACGAM. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini merupakan komitmen Bakamla dalam forum HACGAM,” kata penulis buku Kodrat Maritim Nusantara itu.

Terhitung sejak 2017, sambung Salim, sebagai Indonesian Coast Guard, Bakamla berkomitmen menjadi salah satu lead pilar capacity building agar dapat secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota-anggota HACGAM.

Pada kegiatan lain, yakni Maritime Security Desktop Exercise (MSDE), Bakamla mengundang 22 negara, membahas aspek hukum laut dan permasalahan-permasalahan maritim.

“Perencanaan pembangunan Bakamla ke depan tidak hanya akan mampu dalam capacity building, akan tetapi pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan informasi maupun data-data akurat terhadap aktivitas-aktivitas di laut secara real time dan terhubung dari tiap-tiap coastal station atau mobile station dengan command center yang ada di Markas Bakamla. Tujuannya, dapat menekan pelanggaran atau tindak ilegal di laut. Selain itu, dapat memberikan respons cepat terhadap tindak kejahatan maupun SAR di laut,” papar Salim.

Sidang Dibuka Sekjen IMO

Sidang MSC 101st Session dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal IMO, HE. Kitack Lim, dengan agenda kredensial, keputusan-keputusan dari badan-badan IMO, regulasi pengaturan pelatihan untuk Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), standar konstruksi kapal baru berbasis tujuan (goal-based), pencegahan dan respons terhadap polusi (BBM), peningkatan keselamatan kapal yang berkaitan dengan BBM (fuel oil).

Pada hari pertama, sidang dibagi dalam tiga working group. Semua working group dihadiri oleh perwakilan dari delegasi Indonesia.

Beberapa masukan penting dari delegasi Indonesia dalam pembuatan dokumen MASS adalah pentingnya mempertimbangkan aspek komunikasi, perizinan kepada otoritas pelabuhan, keamanan siber, kualifikasi pelaut, aspek tanggung jawab kapal berikut situasi sulitnya.