Bakamla dan KKP Halau Kapal Asing Vietnam yang Berlayar di Laut Indonesia

KN Bintang Laut – 401 Bakamla bersama KP Hui 11 milik Ditjen PSDKP KKP berhasil menghalau kapal ikan asing (KIA) Vietnam yang berlayar di perairan Indonesia dan dispute area. (Foto: Bakamla)

Natuna – KN Bintang Laut – 401 Bakamla bersama KP Hui 11 milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) berhasil menghalau kapal ikan asing (KIA) Vietnam yang diduga memasuki perairan Indonesia melalui wilayah dispute area (wilayah yang belum disepakati) di perairan Natuna, Kamis (11/7/2019).

Pemantauan terhadap aktivitas enam KIA itu dilakukan pada pukul 5 sore di sektor timur Laut Natuna. Bakamla pun melakukan kontak radio dan pengejaran dari perbatasan perairan Indonesia hingga dispute area. KIA yang kemudian diketahui bernama Vietnam Coast Guard (VCG) Vung Tao KN – 219 itu dipersilakan untuk bersandar di lambung kananya. Saat dilakukan perundingan, kedua belah pihak sepakat bahwa KIA yang berada di dispute area akan diminta untuk keluar dari wilayah. Sementara yang berada di wilayah perairan Indonesia tanpa izin akan dilakukan penangkapan.

Saat patroli dilanjutkan, KN Bintang Laut – 401 dan KP Hiu 11 kembali menemukan KIA Vietnam lainnya, yaitu VCG Kiem Ngu KN – 261 pada pukul 10 malam. Kontak radio pun segera dilakukan dan meminta KIA tersebut untuk keluar dari wilayah perairan Indonesia. VCG Kiem Ngu KN – 261 akhirnya langsung mengubah haluan ke utara, menjauh dari laut Indonesia.

Melindungi Sumber Daya Perikanan di Perairan Indonesia

Kesepakatan terkait pemberlakukan KIA yang memasuki wilayah perairan Indonesia dan wilayah dipsute are merupakan kesepakatan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam. Selain kebijakan penghalauan terhadap kapal ikan asing, kebijakan nasional mengenai pemberantasan praktik pencurian ikan atau Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing saat ini tengah diupayakan oleh KKP agar mendapatkan perhatian dan dukungan nasional. Hal tersebut dilakukan lantaran IUU Fishing bersifat lintas negara dan dilakukan oleh kapal-kapal asing yang anggotanya berasal dari berbagai negara.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mengatakan, dukungan tersebut bisa didapatkan dengan giat memanfaatkan berbagai forum kerja sama regional dan internasional. “Kunci untuk pemberantasan IUU Fishing adalah jika negara memiliki kebijakan nasional dan dukungan politik yang kuat untuk memerangi IUU Fishing,” tegasnya dalam forum Konferensi Internasional Blue Economy bertajuk Growing Blue: Sustinable and Shared Use of the Oceans di Maputo, Mozambik, pada Mei lalu.

Ia mengatakan, penanggulangan kejahatan IUU Fishing terbukti dapat meningkatkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya perikanan di perairan Indonesia. “Oleh karena itu, kami mendorong negara-negara maju untuk dapat memberikan bantuan kepada negara berkembang, untuk memperkuat kapasitasnya guna memerangi IUU Fishing dan kegiatan-kegiatan kriminal yang terkait. Mari kita bersama melindungi lautan kita,” imbuhnya.