Pembangunan National Maritime Security System

Plh Dirkerma Bakamla RI Kolonel bakamla Salim saat melaksanakan diskusi dengan materi Geopolitic Dynamics in the Maritime Domain pada kursus a Comprehensive Maritime Security Cooperation Course di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. (Foto: Bakamla RI)

Jakarta–  Pemerintah terus berupaya mewujudkna keamanan maritime. Melalui Bakamla RI, ia diharapkan mampu mewujudkan pembangunan National Maritime Security System.

Sistem ini kemudian diharapkan mampu untuk bersinergi dengan seluruh stakeholders keamanan maritim. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu memberikan data-data yang diperlukan untuk kepentingan Fisheries, Transportation/Shipping, Security maupun Safety.

“Pembanguan Information Fusion Center memerlukan dukungan dari semua pihak dan ketulusan dari stakeholders yang ada untuk mewujudkan Indonesia Maritime Domain Awareness yang dapat diakses realtime, berguna dan tangguh di kawasan, bahkan mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kepentingan dunia internasional,” kata Plh Dirkerma Bakamla RI Kolonel Bakamla Salim dikutip dari keterangan Humas Bakamla RI, Selasa (20/8/2019).

Terkait dinamika di Laut China Selatan, Kolonel Salim memandang hanyalah sebagai teste the water bagi Cina.

“Tujuan utamanya adalah mandala selanjutnya yaitu Samudera Hindia,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, diperlukan penempatan surveillance yang tepat dan benar untuk mendeteksi jalur-jalur bagi kapal selam, kapal tempur permukaan maupun pesawat tempur udara yang melintas wilayah NKRI.

“Selama ini kita tidak memikirkan bahwa mereka tidak akan melintasi jalur pelayaran yang semestinya khususnya bagi kapal selam, namun menggunakan wilayah-wilayah yang memiliki laut paling dalam untuk menghindari survellance detection kita,” kata Kolonel Salim.

Keamanan Sistem Maritim

Keamanan maritim di Indonesia memang perlu ditingkatkan. Peningkatan keamanan ini penting bagi negara-negara dengan industri yang maju. Tujuannya, agar tidak timbul berbagai permasalahan.

“Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah kelautan serta perbatasan,” ujar Guru Besar Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio, Sabtu (28/7).

Menurut dia, keamanan maritim Indonesia sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi perubahan lingkungan strategis.

Sementara itu, menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen dalam hal pertahanan.

Komitmen ini dibuktikan dengan beberapa peningkatan anggaran untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista), membangun kesejahteraan dan profesional prajurit TNI, hingga memperkuat pos perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan untuk perbatasan Kalimantan sudah dilengkapi dengan chips agar dapat dipantau bila ada pergeseran.

Beberapa alutsista TNI yang terbaru adalah Tank Leopard, Rudal Arhanud, Pesawat F-16, Pesawat CN 235 MPA, Kapal Fregat RI RE Martadinata serta Kapal latih KRI Bima Suci.