Kemenko Maritim Pimpin dan Fasilitasi Uji Kompetensi Pemandu Geowisata

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pemerintah melakukan memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan sertifikasi SDM Kemaritiman Uji Kompetensi Pemandu Geowisata di Lombok. (Foto: maritim.go.id)

Lombok- Pembangunan Indonesia melalui bidang pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pemerintah melakukan memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan sertifikasi SDM Kemaritiman Uji Kompetensi Pemandu Geowisata di Lombok.

Berlangsung di Lombok, NTB, Selasa (17/09), fasilitasi ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman TB Haeru Rahayu. Adapun Kompetensi ini guna mendapatkan linsensi Pemandu Geowisata (Taman Bumi) pertama di Indonesia.

“Jadi ini adalah kegiatan tindak lanjut pasca diselanggarakannya APGN. APGN itu kan yg terkait dengan global geopark/ Unesco Global Geopark (UGG). Nah sukses dari sisi itu kita ada 5 geopark internasionalnya. Tapi selanjutnya kan harus diikuti dengan follow up peningkatan SDM nya,” jelas Haeru.

Menurutnya lagi, objek wisata membutuhkan pemandu wisata. Maka dalam kegiatan ini, mereka melakukan uji kompetensi kepada 78 pemandu agar mendapatkan lisensi pemandu geowisata pertama di Indonesia.

Adapun untuk mendapatkan lisensi tersebut, Asdep TB Haeru memaparkan bahwa para pemandu harus paham kompetensinya di bidang pengetahuan, keterampilan dan attitude. Untuk kompetensinya ini sendiri, sudah dilatihkan pada saat APGN, seperti misalnya paham tentang kompetensi terkait dengan geologis harus paham, kemudian harus paham terkait dengan lingkungan kebersihan dan seterusnya, paham terkait dengan bagaimana me-manage public service (adat, budaya, dst) dan juga paham dalam menyampaikan informasi mulai ngomong, dari intonasi dan seterusnya.

“Intinya saat turis datang, turis itu akan mendapatkan penjelasan informasi segamblang-gamblangnya, sedetail-detailnya dengan jelas, dan turis tersebut merasa happy selama perjalanan dan saat mendapatkan penjelasan tersebut, dan dia akan menceritakan kembali ke teman-temannya dan mengundang mereka untuk datang ke sini,” ujarnya.

Peran Dinas Pariwisata

Asdep TB Haeru, perlu adanya kerja sama antara dinas pariwisata dan pemda. Pelibatan Kemenko Maritim ialah dalam hal lisensinya bagi 78 orang pemandu yang mengikuti uji kompetensi.

Mengenai lisensi ini, lanjut Asdep TB Haeru, dibutuhkannya asesor penguji. Dalam hal ini Kemenko Maritim bekerjasama dengan LSP Pramindo. Namun asesor yang tersedia belum mencukupi, yakni baru 2 orang saja.

“Asesornya itu baru 2. Sekembalinya kami nanti ke Jakarta, kami akan coba koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) supaya ada asesornya. Karena ini kalau mereka ada halangan kan susah, padahal Ini Rinjani nanti ada Toba dll, ada 5 yang harus diperhatikan seperti ini. Kalau masing-masing misal ada 78 orang pemandu begitu, nah ini butuh asesor, kalau nunggu 2 asesor, kapan selesainya? nah ini yang jadi persoalan. Di kita ini persoalannya jumlahnya orangnya ada, tapi kuantitasnya yang menjadi persoalan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Asdep TB Haeru berharap sesegera mungkin asesor bertambah, mengingat pentingnya pemandu geowisata untuk kemajuan pariwisata di Indonesia.

“Karena pemandu ini merupakan duta bangsa Indonesia atau setidaknya duta di daerah tempat ia melakukan tugasnya. Ia jadi tumpuan harapan wisatawan, perusahaan yang memperkerjakannya, bahkan daerah atau negara tempat ia bekerja,” pungkas Asdep TV Haeru.