Bahas Penegakan Hukum Maritim Kawasan, Bakamla Hadiri CBSOM 2019

Plh. Direktur Kerjasama Bakamla, Kolonel Bakamla Salim (kanan), saat menghadiri CBSOM 2019 di Hanoi, Vietnam. (Foto: Bakamla)

HANOI, Vietnam – Pertemuan Capacity Building Senior Officers’s Meeting (CBSOM 2019) yang dilaksanakan pada Senin-Kamis (9-12/12/2019) di Hanoi Vietnam diinisiasi oleh The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) dan Vietnam Coast Guard dihadiri oleh 17 negara yang yaitu; Australia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, Hongkong, India, Inggris Raya, Japang, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Fillipina, Singapura, Srilanka, Thailand, dan Vietnam. Sementara dua negara observer berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) hadir mewakili Indonesia pada pertemuan akbar tersebut. Meskipun Indonesia dan Malaysia bukan merupakan anggota, namun kedua negara aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ReCAAP sebagai observer. Hal itu merupakan bentuk capacity building antara penegak hukum dengan organisasi-organisasi bergerak dalam bidang keamanan maritim.

Indonesia yang diwakili oleh Kolonel Bakamla Salim memaparkan tentang peningkatan Maritime Domain Awareness (MDA) dengan rencana pembangunan Indonesia Maritime Security Integrated System

Pada sesi pemaparan update situasi perampokan di laut yang dilakukan oleh ReCAAP menyatakan bahwa situasi terbaru antara bulan Januari sampai bulan November 2019 jumlah kejadian sebanyak 21 yaitu 12 insiden di Selat Malaka, 2 insiden di wilayah Jakarta, dan 1 insiden di Kalimantan Selatan.

Salim menanggapi data perampokan di wilayah kelautan Indonesia. Banyak ketidaksesuaian data ReCAAP dengan data yang riil di lapangan. Ia menduga ketidaksesuaian data terjadi karena adanya laporan palsu (false report) dibuat oleh para pengguna laut melewati perairan Indonesia.

“Terdapat banyaknya ketidaksesuaian data. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kemungkinan duplikasi laporan, false report yang dibuat oleh pengguna laut yang melewati perairan Indonesia, dan terakhir adalah belum adanya verifikasi data yang benar dengan pusat informasi kendali (command center) pihak penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia,” kata pemilik laman rajasamudera.com.

Ia mengimbau, pada masa yang akan datang ReCAAP lebih berhati-hati dalam menyajikan data-data jumlah pelanggaran kejadian di laut.

“Seharusnya juga dikonfirmasi terlebih dahulu ke beberapa penegak hukum di laut pada suatu negara tersebut, agar tidak terjadi pandangan yang negatif dari dunia kepada suatu wilayah perairan tertentu,” tegas penulis buku Kodrat Maritim Nusantara.

Salim menilai, prioritas pembangunan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut (Puskodal) dan Coastal Surveillance adalah kebijakan yang tepat, sehingga nantinya akan diperoleh data-data tindak kejahatan di laut secara akurat, real time, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu, lanjut Salim, harus diiringi dengan percepatan Undang-Undang Keamanan Laut dan keputusan dari Pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Bakamla sebagai Coast Guard di Indonesia sehingga verifikasi berita-berita insiden yang menyudutkan Indonesia seperti yang ditemukan oleh ReCAAP dapat segera diklarifikasi dengan adanya sistem komando dan kendali yang jelas.

“Berita-berita insiden yang menyudutkan Indonesia seperti yang ditemukan oleh ReCAAP dapat segera diklarifikasi dengan adanya sistem komando dan kendali yang jelas,” tuturnya.

Dampak positif dari pertemuan dan diskusi ini adalah semakin eratnya hubungan maritime law enforcement agencies di Kawasan, antara Bakamla dengan negara-negara yang hadir, khususnya Vietnam Coast Guard.

“Solusi-solusi terbaik yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi terjaganya kawasan yang aman dan stabil. Satu langkah yang dilakukan oleh 20 negara akan lebih kuat dibandingkan dengan 20 langkah yang dilakukan oleh tiap-tiap negara,” pungkas Salim