Kemenko Marves Lakukan Kajian Pentingnya Pertumbuhan PDB Maritim Indonesia

Kemenko Marves saat rapat progres kegiatan PDB Maritim tahun 2019 (Foto: Kemenko Marves RI)

Jakarta — Dalam rangka menindaklanjuti capaian kinerja penghitungan PDB Maritim tahun 2019, Kemenko Marves melaksanakan rapat progres kegiatan PDB Maritim tahun 2019 di Kantor Maritim dan Investasi pada Rabu, (18/12/2019). Rapat ini dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Informasi (Karorein), Arif Rahman.

Karorein, Arif saat membuka rapat menegaskan bahwa kontribusi PDB Maritim ini sangat memengaruhi perekonomian, khususnya perekonomian maritim.

“Hari ini mari kita bersama-sama membahas bagaimana capaian/ progres PDB Maritim Tahun 2019. Kita harus sama-sama cermati bahwa PDB Maritim itu begitu penting untuk pedoman/ pegangan ekonomi maritim,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa Kemenko Marves bekerja sama dengan Dikti dan LIPI, dengan hasil nantinya dapat dijadikan dasar acuan.

“Dan hal paling dekat lainnya bahwa hasil PDB Maritim ini di Renstra (Rencana Strategi) kita tertulis sebagai salah satu kinerja maritim,” ujarnya.

Pertumbuhan PDB Maritim

Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim (SAM) Kemenko Marves, Sugeng Stantoso menjelaskan bahwa, pada Renstra Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019 mencantumkan pertumbuhan PDB Maritim sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk perspektif stakeholder.

“Perlu dipertimbangkan dan kesepakatan apakah hasil kajian pengukuran ekonomi kemaritiman ini bisa digunakan untuk menjawab target IKU ini,” jelasnya.

Sebelumnya telah dilakukan kajian awal indikator ekonomi maritim Indonesia tentang penghitungan kontribusi PDB Maritim Indonesia terhadap PDB Nasional, Tenaga Kerja Maritim Indonesia dan Ekspor Barang Maritim Indonesia 2010-2016 yang merupakan kerja sama antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan BPS.

Pada tahun 2019, Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan studi untuk melengkapi kajian awal 2016 dengan melibatkan akademisi lintas perguruan tinggi dan Kementerian atau Lembaga terkait yang mengusulkan perluasan cakupan aktivitas ekonomi maritim berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, UU No. 6 Tahun 1966 Tentang Perairan, UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan penambahan perhitungan ekonomi maritim dari 9 menjadi 11 klaster.

“Adapun sebelas klaster kemaritiman tersebut yakni, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya non-konvensional, industri bioteknologi, industri kemaritiman, jasa kemaritiman, pariwisata,  perhubungan, dan bangunan laut, serta pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut,”ungkap Sugeng.

Menurutnya, ekonomi maritim merupakan suatu kegiatan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi di kawasan perairan dan di luar kawasan perairan, yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, untuk dimanfaatkan di perairan.

“Perhitungan ekonomi maritim pada tingkat Nasional diperlukan untuk menilai secara obyektif besaran ekonomi maritim Indonesia secara menyeluruh, termasuk kontribusi sektor Maritim pada Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan kemaritiman ,” pungkasnya.