Menghadirkan ‘Kedaulatan’ di Natuna

NEGARA HADIR — Presiden Jokowi bertemu dengan ratusan nelayan di SKPT Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, pada Rabu (8/1/2020) siang. (Foto: BPMI Setpres)

Belum tiga bulan pemerintahan Joko ‘Jokowi’ Widodo periode kedua berkuasa, kedaulatan Indonesia mendapat tantangan tak terduga di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Sejak akhir 2019 hingga awal 2020 ini, Laut Natuna Utara diramaikan dengan pencurian ikan dan provokasi kapal-kapal nelayan asing ilegal dari Vietnam dan China, termasuk kapal penjaga pantai China (China Coast Guard).

Pemerintah Republik Indonesia merespons hal tersebut dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Pulau Natuna. Kunjungan itu memberikan beberapa makna strategis bagi kedaulatan Indonesia atas wilayahnya.

Pertama, kunjungan Presiden menegaskan strategi diplomasi kedaulatan RI di pulau terluar itu bahwa negara ‘hadir’. Kehadiran negara melalui kunjungan Presiden dan jajaran pemerintah sangat urgen di tengah hiruk-pikuk wacana kemampuan RI mengamankan wilayah lautnya.

Kedua, kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian protes pemerintah RI melalui pernyataan Menteri Luar Negeri. Sebagai sebuah kelaziman dalam dunia diplomasi, pernyataan red notice juga menjadi bentuk strategis dari negara ‘hadir’. Kunjungan Presiden dan pernyataan protes ini bersifat saling melengkapi.

Ketiga, respons menarik yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah menawarkan investasi di wilayah Natuna kepada negara lain, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Strategi investasi di wilayah Pulau Natuna menjadi langkah diplomasi ekonomi yang sangat efektif untuk menegaskan kedaulatan RI.

Ketiga makna dari kedaulatan RI tersebut mencerminkan kebijakan riil pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan persoalan di wilayah darat dan laut terluar Indonesia. Masalah pengelolaan sumber daya alam, keamanan wilayah (laut, darat, dan udara), kehadiran riil (real presence), dan kesejahteraan masyarakat merupakan isu-isu mendesak yang saling terkait dan biasanya mewarnai persoalan di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia.

Tata Kelola Perbatasan

Di atas permukaan, ‘serbuan’ kapal nelayan asing ilegal dan ‘pengawalan’ kapal patroli pantai China seolah tampak hanya menyentuh isu keamanan laut RI. Padahal, insiden itu juga menyangkut isu-isu lain yang bersifat lebih jangka panjang dalam rangka tata kelola wilayah perbatasan RI.

Isu pertama adalah hubungan bilateral RI dan Republik Rakyat China (RRC). Diplomasi RI tampaknya tidak mengarah ke tahap penarikan duta besar RI dari Beijing. Walau dimungkinkan, strategi ini mungkin dianggap berpotensi menyentuh masalah bilateral lain bagi hubungan RI-RRC yang mencapai usia 70 tahun pada 2020.

Pada kenyataannya, pemerintah China lebih provokatif terhadap wilayah kedaulatan RI, sedangkan RI banyak menahan diri dengan pertimbangan faktor hubungan bilateral. Sikap Kemlu RI perlu diapresiasi dalam koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain dalam penyampaian nota protes kepada Beijing.

Isu kedua terkait dengan ‘hiruk-pikuk’ masyarakat dalam wacana keamanan laut Indonesia, khususnya di media sosial Twitter. Analisis data Drone Emprit Academic (DEA) yang bekerja sama dengan UII Yogyakarta menunjukkan netizen di Twitter sejak tanggal 6 hingga 12 Januari 2020 melakukan sebanyak 10.571 percakapan tentang keamanan laut Indonesia.

Sementara itu, frekuensi dan intensitas percakapan tentang keamanan wilayah maritim ternyata bersifat jangka pendek saja atau situasional. Kecenderungan ini terkait juga dengan berkurangnya berita-berita mengenai insiden pencurian ikan dan patroli kapal penjaga pantai di Laut Natuna di berbagai media.

Meskipun demikian, pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang keamanan laut RI tetap perlu memberikan perhatian lebih intens dalam pemberdayaan kelembagaan, variasi kebijakan, dan koordinasi dengan lembaga terkait lain.

Pada akhir 2014 dan awal 2015, keamanan laut diramaikan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penangkapan, penembakan, dan penenggelaman kapal nelayan asing ilegal. Pemerintah Indonesia disibukkan dengan protes negara-negara tetangga yang kapalnya menjadi ‘korban’ kebijakan.

Situasi pada saat itu yang dipenuhi dengan kebanggaan atas kemampuan kita mengamankan laut di berbagai wilayah RI perlu dilanjutkan sebagai bagian dari keberlanjutan kebijakan keamanan laut.

Apalagi keamanan laut di Pulau Natuna juga akan terkait dengan perlindungan atas aset-aset ekonomi Indonesia. Pemberian izin investasi dan pembangunan Pulau Natuna secara langsung menjawab isu real presence Indonesia. Isu ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk pembangunan di kawasan perbatasan lain.

Bagaimanapun juga isu kedaulatan atau negara ‘hadir’ di wilayah perbatasan pada masa kini tidak sekadar dilihat dari keberadaan alutsista atau personel militer, namun juga aktivitas ekonomi yang menyejahterakan masyarakat di wilayah itu.