Presiden Jokowi Lantik Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla

Laksamana Madya TNI, Aan Kurnia saat dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/2/2020). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2020.

Aan Kurnia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Keamanan Laut. Keppres pengangkatan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo saat acara pelantikan.

Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1987 tersebut selanjutnya akan menggantikan Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bakamla, Aan menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI sejak Maret 2018 lalu.

Bakamla, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Single Coast Guard

Kepala Negara memiliki visi bahwa ke depannya Bakamla akan menjadi semacam single coast guard yang diberi kewenangan di perairan Indonesia. Saat ini, regulasi terkait hal tersebut sedang dipersiapkan.

Usai pelantikan, Jokowi berharap agar Laksdya Aan Kurnia mampu membawa Bakamla menjadi coast guard-nya Indonesia.

“Saya berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia ke depan yang kita inginkan tadi bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita,” kata Jokowi.

Jika Bakamla mampu menjadi coast guard, maka lembaga lain yang kekinian memunyai kewenangan di laut akan dikembalikan ke instansinya masing-masing. Jokowi ingin semua kewenangan yang berkaitan dengan laut dipegang oleh Bakamla.

“Ya memang kita harapkan ke depan Bakamla menjadi embrio coastguard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut yang diberikan kewenangan hanya Bakamla,” jelasnya.

Namun, untuk merealiasikannya, masih ada beberapa regulasi yang harus ditempuh. Salah satunya, Omnibus Law Keamanan Laut.

“Jadi Bakamla seperti Indonesian coast guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar ada harmonisasi,” tutup Jokowi.