Pushidrosal Sosialisasikan Penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok pada EAHC-SC Meeting di Jepang 

Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H saat menyosialisasikan penetapan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di selat Sunda dan selat Lombok pada pertemuan ke-7 East Asia Hydrographic Commission (EAHC) Steering Committee di Aomi Government Building, Tokyo Jepang beberapa waktu lalu. (Foto: Humas Pushidrosal)

Tokyo – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menyosialisasikan penetapan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di selat Sunda dan selat Lombok pada pertemuan ke-7 East Asia Hydrographic Commission (EAHC) Steering Committee di Aomi Government Building, Tokyo Jepang beberapa waktu lalu.

Pada pertemuan tesebut, delegasi  Indonesia diwakili oleh Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H yang didampingi oleh Dirpamkersamtas Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono, Kadispeta Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana. P, dan Kasubdis Petmilsus Letkol Laut (KH) Moh. Qisthi Amarona.

Pada kesempatan itu, Kapushidrosal menyampaikan presentasi tentang sosialisasi kesiapan adopsi Traffic Separation Scheme (TSS) di kedua selat tersebut oleh IMO pada bulan Juni 2019 yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2020.

Menurut Kapushidrosal yang juga merupakan Chief Hydrographer Indonesia, forum tersebut merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan sosialisasi TSS, karena perwakilan negara anggota yang hadir merupakan pemangku utama dalam aspek keselamatan navigasi kepada negaranya dan mereka memiliki kemampuan untuk  meneruskan informasi tentang keberadaan kedua TSS tersebut kepada pemilik kapal, serta komunitas pelaut dinegaranya yang akan berlayar melintasi Selat Lombok dan Selat Sunda.

“Selat Lombok dan selat Sunda merupakan chokepoint strategis, bagian dari ALKI dan Selat yang dilewati oleh pelayaran internasional, sehingga penetapan TSS di kedua selat tersebut akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian program kebijakan kelautan Indonesia” kata Kapushidrosal yang juga penulis buku The Spearhead of Sea Power ini.

Dalam hal penetapan TSS di kedua selat tersebut Pushidrosal merupakan pendukung teknis penyiapan data hidrografi dan oseanografi dari proses survei hidrografi, penyiapan peta hingga penggambaran design TSS di atas peta.

TSS untuk Selat Lain

Menanggapi sosialisasi  Pushidrosal tentang penetapan TSS kedua selat tersebut, delegasi Malaysia mengusulkan agar Indonesia juga membuat TSS lain di selat lain yang ramai lalu lintas pelayaran seperti selat Makassar dan selat Karimata.

Hal ini sehubungan dengan rencana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Diharapkan dengan membuat TSS baru tersebut dapat mengantisipasi peningkatan jalur transportasi laut dari dan ke ibukota baru.

Pertemuan ke-7  EAHC ini dihadiri oleh  Jepang sebagai tuan rumah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, China, Korea Selatan, Korea Utara dan Brunei Darussalam.

Turut  hadir pula  perwakilan negara observer EAHC yaitu Amerika Serikat, Inggris, Vietnam dan Kamboja selain juga perwakilan dari IHO secretariat yang kali ini diwakili oleh IHO Director Capt. Abri Kampfer dengan jumlah total peserta yang hadir 50 orang.

Isu penting yang di bahas pada pertemuan ini adalah permaasalahan overlapping ENC antar negara yang memerlukan prioritas untuk dapat segera disepakati solusinya untuk menghindari ketidakpastian interpretasi dalam bernavigasi oleh para pelaut pengguna sehubungan dengan adanya duplikasi data.

Terkait dengan permasalahan tersebut, juga disampaikan bahwa IHO telah membangun system yang dinamakan INToGIS yang diharapkan dapat membantu dalam memonitor adanya overlapping ENC antar negara produsen ENC.

Selain itu, agenda yang tidak kalah penting adalah review kapasitas Lembaga hidrografi di masing-masing negara sesuai standar IHO C-5.