Implementasi Peta Laut S-100, Tantangan Pushidrosal Menuju World Class Hydrographer

IHO menggelar S-100 Working Group di Taunton, Inggris, pada 3-6 Maret 2020. (Foto: IHO)

Pada 2024, Peta Laut S-100 akan diberlakukan dunia. Peta Laut S-100, sebuah standar data hidrografi masa depan, disiapkan untuk menghadapi tantangan industri 4.0, Artificial Intelligence, Geo-Bigdata, Cyber-security, serta Autonomous Ship. Pemberlakuan S-100 secara internasional menjadi tantangan bagi setiap lembaga hidrografi di seluruh dunia.

Peta Laut S-100 adalah standarisasi baru model data hidrografi yang universal serta struktur kerangka geospasial yang sangat luas, tidak spesifik untuk Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) atau navigasi saja, tetapi dapat mengakomodasi dan melayani berbagai macam jenis data, produk, dan kepentingan, seperti mendukung data pusat-pusat informasi, portal kemaritiman, serta sistem berbasis web dengan tetap mempertahankan kualitas data dan tampilan khas peta laut.

Sebelum pemberlakuannya, dibutuhkan masa transisi dengan konsep yang dinamakan dual-fuel, yaitu penggunaan ENC S-57 dengan S-101 secara bersamaan dalam ECDIS S-100.

Pemberlakuan S-100 secara internasional menjadi tantangan bagi setiap lembaga hidrografi di seluruh dunia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan demand dunia kemaritiman, dalam hal ini International Maritime Organization (IMO), serta dunia geospasial melahirkan S-100 yang dianggap lebih representatif menjawab banyak kebutuhan kemaritiman.

Pada 3-6 Maret 2020 lalu, International Hydrographic Organization (IHO) menggelar S-100 Working Group di Taunton, Inggris, dengan United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) sebagai tuan rumah.

S-100 Working Group terdiri dari delegasi dari berbagai negara, di antaranya Belanda, Chile, Denmark, Finlandia, Jerman, Indonesia, Italia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Portugal, Rumania, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, hadir pula stakeholders, seperti IHO, lembaga hidrografi, pengguna Electronic Navigational Charts (ENC), dan pabrikan ECDIS.

Dalam pertemuan tersebut, wakil Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), sebagai delegasi Indonesia, menyampaikan rencana konversi dan migrasi Mallaca and Singapore Straits Electronic Navigational Charts (MSS-ENC) menuju implementasi S-100.

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Indonesia sebagai Koordinator MSS-ENC, mewakili Malaysia, Singapura, dan Jepang, telah menyiapkan rencana penerapan standar S-100 dengan konsep dual-fuel sebagai jaminan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pertemuan S-100 Working Group merupakan kegiatan teknis paling penting di IHO, karena berdampak strategis pada masa depan peta elektronik (ENC) sebagai basis navigasi, sesuai mandat IMO tentang e-navigation serta dapat menjadi solusi teknis dan standar data kemaritiman di Indonesia.

Manfaat yang tidak kalah pentingnya dari pertemuan ini adalah penyiapan standar teknis S-100 untuk penyediaan dan akses data spasial kelautan untuk berbagai kepentingan sebagai kontribusi dunia hidrografi kepada komunitas geospasial yang terus mengalami kemajuan pesat dengan banyaknya inisiatif Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) dan portal data spasial kelautan di seluruh dunia.

Khususnya di Indonesia, implementasi S-100 sejalan dengan Kebijakan Satu Peta, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia.

World Class Hydrographer

Pushidrosal telah bertekad menjadi Lembaga Hidrografi Nasional dan Pusat Informasi Geospasial Kelautan Terbaik di Dunia. Pushidrosal seperti ‘wajah baru’ diplomasi maritim melalui kehidrografian dan keoseanografian di lingkup internasional. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di mata dunia dapat direpresentasi oleh kemampuan diplomasi hidrografi yang diperankan Pushidrosal.

Pada forum IHO, sebagai wakil pemerintah Indonesia di bidang hidrografi, Pushidrosal telah memainkan perannya dengan baik. Sejak April 2017, Indonesia bukan sekadar anggota biasa. Setelah melalui proses penyiapan yang cukup matang melalui jalur Komisi Hidrografi Regional Asia Timur (EAHC)—untuk meyakinkan mereka tentang kesiapan Pushidrosal menjadi anggota Dewan di IHO—akhirnya Pushidrosal, dalam hal ini Kapushidrosal, dipercaya duduk sebagai Anggota Dewan IHO.

Diperolehnya posisi Anggota Dewan bukan semata-mata hanya keinginan Pushidros (TNI AL) dalam mendukung visi Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada pilar penguatan Diplomasi Maritim Nasional, tetapi juga atas dukungan Komisi Hidrografi Regional Asia Timur (EAHC). Dukungan EAHC didasarkan pada prestasi yang telah ditunjukkan Pushidrosal dalam memberikan kontribusi positif, perihal pembangunan kapasitas hidrografi, baik pada lingkup nasional maupun regional.

Indonesia, dalam hal ini Pushidrosal, sekarang memiliki enam hak suara dalam forum IHO, seperti halnya Amerika Serikat. Artinya, Indonesia memiliki hak untuk memimpin IHO. Tidak menutup kemungkinan, bila dikehendaki, paling lambat dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang, perwakilan Indonesia dapat duduk sebagai Direktur atau Sekretaris Jenderal IHO.

Untuk itu, Pushidrosal perlu memperluas pengaruhnya di wilayah regional untuk mendapat dukungan yang lebih luas. Bukan hanya kepercayaan untuk menjadi wakil EAHC di keanggotaan Dewan IHO, namun saat ini, Pushidrosal juga dipercaya menjadi Vice Chairman East Asia Hydrographic Commission (EAHC) untuk kurun waktu tiga tahun, sejak 2018. Artinya, pada 2021, Pushidrosal akan memegang jabatan Chairman EAHC.

Kepercayaan EAHC terhadap Pushidrosal tidak berhenti sampai di situ. Indonesia ditunjuk sebagai Vice Chairman Charting and Hidrographic Committee (CHC-EAHC), juga Training Research and Development Committee (TRDC-EAHC). Berarti, Pushidrosal menjadi kandidat Chairman pada periode berikutnya.

Selanjutnya, Pushidrosal terbukti bukan hanya menjadi wakil negara di komunitas hidrografi regional Asia Timur. Pushidrosal juga telah diterima menjadi anggota North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) pada 2017. Baru dua tahun berkiprah, Pushidrosal dipercaya menyandang jabatan Vice Chairman NIOHC untuk masa jabatan satu tahun, sejak 2019. Artinya, Pushidrosal akan menjadi Chairman pada periode berikutnya.

Keterlibatan Pushidrosal di komunitas hidrografi kawasan memiliki arti penting bagi diplomasi maritim Indonesia, baik regional maupun internasional, termasuk salah satunya dalam proses penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga.

Bukan hanya sebagai anggota EAHC dan NIOHC, Pushidrosal telah secara resmi pula menjadi anggota South West Pacific Hydrographic Commission (SWPHC) sejak 2018. Dalam kerja sama pengelolaan Electronic Navigational Chart (ENC) Selat Malaka dan Selat Singapura oleh empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Jepang, sejak 2018, Pushidrosal dipercaya memegang jabatan Chairman sekaligus Administrator Malacca Singapore Strait Electronic Navigational Charts (MSS ENC) yang dari 2005 dipegang oleh Singapura.

Beranjak dari semua itu, Pushidrosal dapat menyempurnakan perannya dalam memperkuat pengaruh di ketiga kawasan, serta diharapkan dapat menopang kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.