Kepemimpinan TNI AL Era Kepemimpinan Maritim

Para Perwira Mahasiswa Seskoal saat sesi foto bersama Kepala Bakamla, Laksdya Bakamla Achmad Taufiqoerrochman, Jumat (17/5/2019). (Foto: Penerangan Seskoal)

Bersamaan dengan tekad Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kecenderungan kepemimpinan nasional untuk berorientasi pada isu kemaritiman, terus membesar. Dalam beberapa tahap lagi, kepemimpinan nasional yang berorientasi pada sumber daya kemaritiman, dapat disebut sebagai kepemimpinan maritim.

TNI Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan utama kepemimpinan maritim pun diharapkan terus berbenah. Apalagi kini, angkatan laut di berbagai negara tengah menghadapi tantangan sulit. Tantangan tersebut adalah mempertahankan kemampuan yang ada serta membangun kemampuan baru dengan keterbatasan anggaran pertahanan.

Kemampuan militer yang dibutuhkan suatu negara bergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran negara, persepsi ancaman, kemampuan ekonomi, basis teknologi, SDM, ketegasan politik, dan proses pemerintahan.

Perubahan ancaman, kemajuan teknologi, dan penyusutan anggaran menjadi tantangan bagi militer sebagai pengguna peralatan untuk melakukan tugas yang semakin banyak dengan sumber daya yang semakin sedikit dan biaya yang terbatas.

Bukan hanya itu, proses pengadaan peralatan modern sering terkendala regulasi, sehingga menghambat pencapaian sasaran. Berbagai hal tersebut harus dipertimbangkan, agar dapat dilakukan pengadaan yang sesuai ketersediaan anggaran dan sejalan dengan kebutuhan kemampuan.

Best practice dan inovasi sangat diperlukan dalam proses pengadaan peralatan angkatan laut untuk menjawab kebutuhan masa depan secara efektif dan efisien.

Pengadaan, baik itu desain, pengembangan, evaluasi, induksi, dan dukungan masa hidup peralatan, berbeda dengan pembelian. Proses pengadaan bergantung pada kemampuan industri pertahanan lokal dan batasan anggaran yang dihadapi. Hal itu menentukan, apakah produk jadi yang akan dibeli atau melakukan investasi pengadaan jangka panjang.

Australian Defence Force (ADF), misalnya. Mereka berencana melaksanakan investasi besar sesuai keputusan pemerintah dalam Defence White Paper 2016 untuk meningkatkan daya tempur, jarak jangkau, dan kapasitas kemampuan maritim.

Tugas Chief of Royal Australian Navy (RAN) adalah menjamin seluruh pemangku kepentingan untuk memahami tujuan strategis, konsep operasional, dan kebutuhan kemampuan yang dibutuhkan RAN. Australia memilih untuk tidak hanya membeli produk yang tersedia di pasaran, melainkan pengadaan berbasis kemampuan, arah strategis, dan desain kekuatan yang jelas.

Penguatan RAN membutuhkan kepemimpinan yang kuat, visi strategis yang jelas, dan komunikasi berkelanjutan dengan semua pihak. Strategi pembangunan kekuatan RAN dituangkan dalam PLAN PELORUS yang menjadi panduan proses modernisasi.

Pada belahan dunia lain, dalam proses pengadaan dengan mendukung riset dan pengembangan serta pembangunan kapal oleh galangan lokal, Angkatan Laut India (Indian Navy) tengah mengalami kemajuan. Selain itu, sejak 2002, pemerintah India telah membentuk Badan Pengadaan Pertahanan dan Staf Gabungan untuk menjamin keterpaduan dan mengarahkan proses pembangunan kemampuan pertahanan.

Untuk menghemat anggaran, angkatan laut India melaksanakan Service Life Extension Program dengan memodernisasi sistem senjata dan sensor di kapal yang ada menggunakan sistem yang lebih modern. Perubahan proses pengadaan pertahanan di India merupakan proses yang terus berlanjut untuk mencapai kemandirian dan dituangkan dalam dokumen Long Term Integrated Perspective Plans.

Konsep Operasional TNI AL

TNI Angkatan Laut juga berhadapan dengan tantangan yang kurang lebih sama dengan angkatan laut negara lain. Pada satu sisi, dihadapkan pada ancaman yang semakin kompleks, TNI AL harus dapat mempertahankan kemampuan dan melanjutkan modernisasi, sementara di sisi lain, anggaran yang tersedia, terbatas.

Proses modernisasi TNI AL tidak terlepas dari Perencanaan Gabungan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Karena itu, berbagai upaya TNI Angkatan Laut dalam pembangunan kekuatan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, strategi pertahanan negara, dan konsep operasi TNI.

Untuk menghadapi tantangan pembangunan kekuatan, TNI Angkatan Laut telah melakukan upaya berupa perubahan konsep operasional yang sejalan dengan strategi pertahanan negara, yakni sebagai berikut.

Pertama, menyongsong musuh sebelum memasuki wilayah NKRI sambil melindungi Sea Lines of Communication (SLOC) internal.

Kedua, melakukan perlindungan kedaulatan wilayah, hukum, dan sumber daya sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah dan meningkatkan jangkauan operasional.

Ketiga, peningkatan jangkauan dilakukan dengan mengadakan kapal dan pesawat yang memiliki endurance dan seakeeping quality lebih tinggi, didukung pangkalan-pangkalan depan yang terintegrasi di pulau-pulau terluar dan perbatasan.

Modernisasi TNI AL tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang. Proses pembangunan kekuatan TNI AL terus beradaptasi, dengan memetik pelajaran dari international best practices yang diadopsi, sesuai kondisi domestik di Indonesia.

Untuk menutup kebutuhan kemampuan segera, TNI AL berupaya memodernisasi kapal yang sudah ada agar kemampuannya meningkat secara signifikan.

Solusi jangka menengah, TNI AL mengadakan sejumlah peralatan modern dari negara lain disertai proses Training of Trainer (ToT) untuk membangun kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam jangka panjang, TNI AL mendorong dan mendukung terwujudnya kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang disadari bersama, agar dapat melaksanakan tugas pokoknya untuk melaksanakan dan memenangkan pertempuran, TNI AL harus meningkatkan operational readiness yang selama ini, masih terhitung rendah dari semua elemen, baik material, personel, maupun training readiness. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila didukung oleh kepemimpinan yang berkarakter dan cerdas.

Kepemimpinan TNI AL

Kepemimpinan yang berkarakter dan cerdas merujuk pada kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Rasulullah didasari sifat-sifat mulia, atau biasa disebut dengan sifat wajib Rasul, yaitu shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.

Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Dua sifat ini menunjukkan karakter.

Fathonah berarti cerdas, sementara tabligh berarti mampu menyampaikan dan mengajak anak buah serta mampu mengoperasionalkan konsepnya. Dua sifat tersebut menunjukkan kecerdasan.

Sifat-sifat ini tidak dapat diubah urutannya, sehingga kita bisa melihat bahwa karakter lebih utama daripada kecerdasan. Hal ini tersirat pula dalam lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Pembangunan jiwa menjadi yang pertama, disusul pembangunan badan atau fisik. Pembangunan jiwa membentuk karakter, dan pembangunan badan atau fisik menghasilkan kecerdasan

Sifat wajib Rasul tersebut saling berkorelasi. Faktanya, hanya orang jujur (shiddiq) yang bisa dipercaya (amanah). Seseorang dapat melaksanakan kepercayaan apabila memiliki ilmu (fathonah) dan mampu mengoperasionalkannya dengan cara menyampaikan dan mengajak anak buah (tabligh) untuk mencapai tujuan bersama.

Apabila diaplikasikan maka pertama, pemimpin harus demokratis, tapi juga harus otoriter bila keputusan sudah ditetapkan. Saat perencanaan strategi, saya biasa meminta semua prajurit untuk memberikan masukan. Namun, begitu keputusan sudah diambil, semua prajurit harus mematuhinya.

Kedua, pemimpin harus mampu menjalin keakraban dengan para prajurit. Ada pernyataan yang wajib diingat para pemimpin bahwa ketaatan bisa diperintahkan, tetapi kesetiaan harus direbut oleh atasan.

Selanjutnya, ketiga, pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Pemimpin dibutuhkan perannya pada saat-saat yang kritis. Ketika keadaan biasa-biasa saja, semua orang pun bisa memimpin. Pada saat-saat kritis, dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan berani. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas.

Keempat, pemimpin harus berani dalam bertindak dan penuh keyakinan serta berani bertanggung jawab. Karena, elemen utama komando adalah authority dan responsibility. Pemimpin, apalagi pemegang komando, jangan sampai meminta authority, menuntut facility, tetapi saat responsibility, justru menghindar.

Pemimpin tidak perlu berkecil hati atau merasa rendah diri. Ketika memimpin Satgas Duta Samudera untuk membebaskan kapal MV Sinar Kudus berikut krunya di Somalia, saya menjumpai banyak perwakilan tentara asing yang mengawasi keadaan, tetapi tidak berani bertindak, meskipun memiliki mandat PBB.

Awalnya, saya tidak diperbolehkan untuk masuk. Namun, karena dibatasi oleh Rules of Engagement (ROE) dan tidak bertindak, saya pun masuk dan mereka menjadi penonton.

Terbukti, dengan keberanian dan keyakinan, kita sukses dan ditiru negara lain. Jangan merasa minder, apalagi dengan orang asing. Itu tidaklah perlu.

Terakhir, pemimpin harus berpikir jauh ke depan. Segala rencana disertai dengan perencanaan yang baik dan kontinjensi. Komandan pasukan harus tahu betul, siapa musuhnya, dan musuh akan melakukan apa.

TNI AL sebagai faktor utama keberhasilan Poros Maritim Dunia mengemban tugas yang luar biasa kompleks. Kepemimpinan TNI AL yang mampu berkolaborasi dengan kepemimpinan maritim akan dapat memanfaatkan sumberdaya laut untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesejahteraan yang saya maksud adalah kesejahteraan nyata, bukan semu. Kesejahteraan yang tidak dibumbui data-data pemerhalus. Kesejahteraan yang mampu mewakili kekayaan batin, bukan hanya tampak luar. Kesejahteraan yang akan menginisiasi perubahan masif rakyat Indonesia, dengan laut sebagai tumpuan utamanya.

Karena kesejahteraan rakyat Indonesia tidak lain merupakan amanat Konstitusi. Kesejahteraan rakyat dan Konstitusi sejatinya adalah manunggal.