Pembatasan Sosial Berskala Besar, Kementerian Perhubungan Siapkan Permen

Kementerian Perhubungan akan menerbitkan Peraturan Menteri pasca-ditetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). IPC

(Marobscom) Tidak lama lagi, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen), pasca-keluarnya Peraturan Pemerintah No. 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menuturkan, permen ini akan mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, pengendalian kegiatan transportasi pada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB, serta pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020.

“Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik. Jika ada yang berkeras akan mudik, semuanya harus memenuhi persyaratan dan protokol yang ketat. Untuk itu, kami juga tengah memfinalisasi Buku Panduan atau Petunjuk Teknis Mudik 2020, yang harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari suatu daerah, terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB maupun perjalanan mudik, mulai dari tempat asal, dalam perjalanan hingga sampai tujuan,” ujar Adita, seperti dirilis Kemenhub, Rabu (8/4/2020).

Masyarakat yang bersikeras tetap mudik, terutama berasal dari wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB, jelas Adita, diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya, serta 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perhubungan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berikut keluarganya untuk mudik.

Survei secara online dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) terhadap 42 ribu responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentang pengaruh wabah Covid-19 terhadap penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2020. Hasilnya, sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak akan mudik, 37 persen menyatakan belum memutuskan untuk mudik, dan 7 persen menyatakan sudah mudik.

Bersama kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan berkoordinasi menyusun aturan dan petunjuk mudik di masa pandemik Covid-19, dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beberapa pimpinan daerah telah melakukan imbauan kepada warganya yang bekerja di luar kota untuk tidak mudik tahun ini.

Beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik, di antaranya pengaturan jarak fisik (physical distancing) pada angkutan umum. Jaga jarak fisik, salah satunya, dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Untuk kendaraan pribadi, diberlakukan pula pengaturan jarak fisik. Sepeda motor tidak dapat membawa penumpang, sedangkan mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

“Kami berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antar-kota, khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB, termasuk untuk mudik, yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran Covid-19,” terang Adita.

Penetapan Status PSBB

Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, pada Selasa (7/4/2020). Penetapan PSBB di DKI Jakarta diputuskan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Penetapan PSBB diusulkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Rabu (1/4/2020). Kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah wilayah DKI Jakarta dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, menjadi alasan kuat penetapan PSBB.

Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang, apabila masih terdapat bukti penyebaran.