Dinamika Jalur Sutra Kian Bergejolak

Tambang minyak dan gas bumi. MIGAS

Lembaga dunia terkait dengan pendataan laut dan samudera, International Hydrographic Organization (IHO), dalam buku terbitannya Limits of Ocean and Seas edisi ketiga tahun 1953 menetapkan wilayah laut seluas sekitar 3,5 juta km persegi yang berbatasan dengan Republik Rakyat China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Vietnam sebagai South China Sea (Laut China Selatan).

Nama Laut China Selatan mulanya diberikan oleh para pedagang Eropa pada abad ke-16 untuk menandai lintasan laut dari Eropa menuju Asia Timur dan China. Dari pihak China sendiri, sejak zaman Dinasti Zhou Timur (771- 221 SM) wilayah laut ini disebut Nan Hai (South Sea atau Laut Selatan). Sempat berubah nama beberapa kali, namun pada Dinasti Qing (1644-1912) sebagai dinasti terakhir di China, namanya kembali menjadi Nan Hai (Laut Selatan).

Selain nama South China Sea, sebagian besar laut tersebut pernah juga disebut Sea of Champa, mengambil nama Kerajaan Champa yang pernah memerintah di wilayah Indochina abad 2 sampai 17.

Sejumlah nama lain yang dibuat oleh negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan, antara lain adalah East Sea (Laut Timur) dari arah Vietnam, West Philippines Sea (sebagian wilayah perairan maupun pulau karang di Laut China Selatan yang berada dalam ZEE Philipina), North Natuna Sea (Laut Natuna Utara) yaitu wilayah perairan yang berada antara Pulau Natuna dan daerah ZEE Vietnam.

Sementara itu, buku revisi Limits of Oceans and Seas edisi ke-4 tahun 1986 telah mengubah batas Laut China Selatan di ujung selatan dari Bangka Belitung ke Pulau Natuna.

Adanya beberapa sebutan lain di samping nama Laut China Selatan, menunjukkan bahwa penamaan tidak lebih untuk mengidentifikasi bahwa laut tersebut berada dekat dengan lokasi tertentu, dalam hal ini di sekitar wilayah China.

Dengan alasan yang sama, kita mengenal sejumlah nama laut atau teluk mengikuti wilayah atau negara terdekatnya, seperti Samudra Hindia, Laut Jepang, Laut Filipina, Laut Arab, Laut Persia, Laut Jawa, dan sebagainya.

Dengan demikian jelas bahwa nama Laut China Selatan sama sekali tidak berarti milik China, karena bisa dibayangkan dengan menggunakan logika serupa, India akan memiliki wilayah perairan terluas di dunia melalui Samudra Hindia.

Klaim Batas Laut Tumpang Tindih

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan tersibuk senilai sekitar US$ 5 triliun per tahun, menyumbang 10 persen kebutuhan ikan dunia, serta kaya dengan sumber alam seperti minyak bumi sebesar 11 miliar barel, gas alam sebesar 190 triliun kaki kubik, maupun bahan tambang lainnya.

Dalam tiga dekade terakhir, Laut China Selatan menjadi perhatian dunia bukan saja disebabkan potensi sumber alamnya yang melimpah. Tetapi karena wilayah perairan ini menjadi bergejolak diperebutkan kepemilikannya oleh negara-negara yang berbatasan langsung atau yang berpantai dengan Laut China Selatan, seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Indonesia tidak menjadi pihak pengklaim gugusan pulau karang di Laut China Selatan, namun terlibat sengketa dengan China pada garis Nine-Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang berada di wilayah perairan Natuna.

Klaim Republik Rakyat China (RRC) terhadap kepemilikan Laut China Selatan didasarkan pada garis yang dibuat oleh pemerintah Republic of China (sekarang Taiwan) pada tahun 1947. Ketika pemerintahan komunis RRC berdiri pada tahun 1949, mereka menjadikan garis Sembilan Garis Putus-putus sebagai dasar untuk mengklaim sekitar 80 persen luas Laut China Selatan.

Dalam Edaran Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri RRC tahun 2011 disebutkan bahwa klaim China terhadap wilayah Laut China Selatan sepanjang Sembilan Garis Putus-putus yang membentuk huruf U antara lain karena berdasarkan sejarah (historical basis). Di mana wilayah perairan yang mengelilingi gugusan pulau karang, terumbu karang, gundukan lumpur, gundukan pasir tersebut merupakan ‘traditional fishing grounds’ para nelayan China sejak berabad lampau.

Vietnam sebagai salah satu pengklaim Laut China Selatan terlibat konflik dengan China dalam memperebutkan penguasaan Kepulauan Paracel. Sejak kontak senjata tahun 1974 yang menimbulkan korban di kedua belah pihak, tentara China telah menguasai Kepulauan Paracel.

Guna mengukuhkan kontrol sepenuhnya gugusan Kepulauan Paracel, pemerintah China pada tahun 2013 menempatkan menara pengeboran minyak lepas pantai serta membangun helipad dan menempatkan peluru kendali darat ke udara di pulau tersebut.

Di gugusan Kepulauan Spratly, China hanya mengontrol lima karang, sementara Vietnam menguasai sekitar 30 karang. Guna memperkuat kehadirannya di bagian ini, tahun 2014 China melakukan reklamasi untuk dijadikan landasan terbang pesawat militer serta sistem pertahanan rudal.

Tribunal Arbitrase Internasional di Den Haag pertengahan tahun 2016 telah mengabulkan tuntutan Filipina terhadap kepemilikan tujuh gundukan lumpur di Kepulauan Scarborough. Putusan tersebut menyebutkan tidak adanya bukti bahwa China dalam sejarahnya pernah melakukan kontrol perairan maupun sumber-sumber di dalamnya.

Dengan demikian juga tidak ada dasar hukumnya bagi China untuk melakukan klaim terhadap wilayah perairan di dalam ‘Nine-dash line’. Tribunal tersebut juga mengkritik proyek-proyek reklamasi serta pembangunan pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly, karena bisa menimbulkan kerusakan pada lingkungan terumbu karang.

China langsung menolak putusan Tribunal yang disebutnya sebagai tidak beralasan atau lemah argumennya. Taiwan yang menguasai Pulau Taiping di gugusan kepulauan tersebut juga menolak putusan Tribunal.

Berhubung sengketa kepemilikan sebagian atau keseluruhan wilayah perairan Laut China Selatan melibatkan lima negara anggota ASEAN, maka masalah ini menjadi salah satu agenda penting pada sidang-sidang ASEAN sejak awal 1990-an terutama setelah pihak-pihak sengketa meningkatkan aktivitasnya di Laut China Selatan.

Aktivitas dilakukan mulai dari pembuatan tanda-tanda kepemilikan, pengiriman kapal patroli, reklamasi di atas gugusan karang atau pasir untuk landasan pacu pesawat dan basis persenjataan peluru kendali, kontak senjata dari tentara para pihak, sampai membawa kasus sengketa ke Pengadilan Internasional.

Dalam KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh 2012, para pihak pengklaim Laut China Selatan (China, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam) diserahi untuk menyusun Code of Conduct (COC).

Awal Agustus 2018 Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, menyebutkan bahwa meskipun sejumlah isu sensitif seperti geographic scope, dispute settlement mechanism, dan rincian tentang resource exploration and development masih merupakan masalah yang sulit diselesaikan. Para pihak terkait telah menyepakati draf tunggal COC.

Hal ini menimbulkan optimisme untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan melalui mekanisme diplomasi. Beberapa komponen penting yang perlu disepakati dalam COC adalah: Freedom of Navigation and Overflight, penyelesaian sengketa secara damai, tidak menduduki atau membangun fasilitas di Laut China Selatan,

Tidak hanya itu sejumlah kerja sama juga perlu dilakukan seperti meningkatkan keselamatan navigasi, kerja sama untuk mengatasi transnational crimes, kerja sama dalam penelitian ilmiah, memulai perundingan tentang pemeliharaan lingkungan, manajemen perikanan, serta upaya pengembangan minyak dan gas bumi.