Kontestasi di Laut China Selatan, Indonesia Strategis dan Pola Baru Kewilayahan

Dalam waktu dua pekan ini, Laut China Selatan kembali memanas. Diawali dengan UK mengirimkan kapal perang terbesarnya HMS Queen Elizabeth, disusul AS, Jerman, dan India mengirimkan kapal perangnya ke kawasan tersebut. Menjadi menarik karena ini kali pertama Jerman mengirimkan kapal perangnya di kawasan Laut China meningkatnya tensi relasi diplomasi negara-negara tersebut dengan China.

Strategi kewilayahan China dengan pengembangan duabelas pulau artifisial di kawasan yang diklaim sebagai bagian Nine Dash Line menunjukkan perkembangan yang luar biasa dengan kecepatan yang mengagumkan.

Pulau-pulau tersebut sudah berkembang bukan hanya menjadi wilayah layak huni, tetapi telah berkembang dengan sebagai cikal bakal Special Economic Zones atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) milik China yang merupakan perkembangan dari Proyek Great Bay Area. Proyek kewilayahan khusus Pemerintah China dalam mengembangkan wilayahnya berbasis kegiatan industri dan pembangunan ekonomi dengan inovasi dan teknologi begitu mumpuni.

Pada tanggal 1 Juli 2017, langsung disaksikan oleh Presiden Xi Jinping, kerangka kerja sama antara Guangdong, Hongkong, dan Macau ditandatangani di Hongkong sebagai wilayah inti. Dari perjanjian kerja sama ini, kemudian kita melihat bagaimana Hongkong mengalami gejolak dengan tajuk penegakan demokrasi.

Dengan kata lain, aglomerasi kewilayahan berbasis kegiatan ekonomi China berkembang menjadi sangat masif karena keterampilan mereka dalam menyusun strategi multidimensional, kombinasi militer-sipil yang sangat mumpuni dan cerdas.

Kombinasi kekuatan teknologi, pemahaman lintasan sejarah, pemahaman arah tumbuh perekonomian global dan terintegrasi dalam strategi militer sebagai lini depan pertahanan suatu negara telah sangat berkembang.

Hal ini terlihat jelas dari perubahan strategi militer China dalam rentang waktu 2017-2019. Berubah sekali pendekatan mereka. Misalnya dari jenis-jenis industri yang menjadi kanal-kanalnya. Hal ini, terlihat pada strategi mereka di kawasan Afrika.

Kembali ke Laut China Selatan, berkembangnya pengaruhnya China di kawasan yang sangat padat dengan arus perdagangan internasional, tentu membuat negara-negara produsen waspada dan segera mengirimkan kapal-kapal perang mereka.

Beberapa waktu lalu, tepatnya 2 Agustus 2021 India mengirimkan empat kapal perangnya untuk bergabung dengan Operasi Malabar-21: Latihan Gabungan Angkatan Laut Jepang, US, dan Australia di kawasan perairan Pasifik Barat sebagai bagian penegakan perdamaian dan Navigation Act Laut China Selatan.

Di mana pergerakan Beijing dianggap agresif setelah melakukan warning kepada pesawat-pesawat tempur UK yang melakukan ‘patroli’ di Laut China Selatan. Langkah yang sama, terjadi pada kapal perang AS yang membuat ketegangan antara Beijing-Washington mulai naik.

Bagaimana Indonesia? Kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif sejak 1945. Dalam perkembangan ekonomi global dan konstelasi geopolitik di Laut China Selatan, membuat Indonesia menjadi ‘battle field’ perebutan pengaruh US dan China.

Khususnya karena lokasi Indonesia yang sangat strategis dalam jalur perdagangan global yang menghubungkan Perairan Pasifik, melewati jalur-jalur pelayaran utama global: Laut Bengal, Selat Malaka, Lintasan Samudera Hindia, dan Laut China Selatan sendiri.

Arah jalur perdagangan global ini, seiring dengan jalur perkembangan kabel bawah laut yang membuat kita saling terhubung dengan internet dan tempat ekonomi digital terjadi. Sehingga, ini momentum perubahan yang sangat mendasar dan struktural bagi Indonesia, jika kita ingin tetap berdaulat dan bebas aktif ke depan.

Perbaikan strategi kewilayahan Indonesia tak lagi bisa hanya parsial. Koridor pertumbuhan dan koridor pengembangan dalam strategi kewilayahan Indonesia hendaknya didelineasi dengan berbagai value dari berbagai kepentingan yang memandang Indonesia penting.

Di sinilah, identifikasi bebas aktif Indonesia sangat berperan sebagai laju strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Berbasis Kewilayahan, bukan hanya tata ruangnya yang jelas tetapi bagaimana rencana pengelolaan ruang kita ke depan menjadi sangat vital.

Sebagai informasi, World Investment Report (WIR) 2021 dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang merupakan laporan tahunan terhadap arah Foreign Direct Investment (FDI) memiliki tajuk: ‘Investing in Sustainable Recovery’, di mana WIR 2021 merupakan review dan penajaman bagi FDI dengan laporan yang sama tahun 2019 yang bertajuk: Special Economic Zones (WIR 2019).

Kesempatan menjaga kedaulatan Indonesia dan tetap berprinsip bebas aktif itu sangat tergantung pada bagaimana Indonesia terampil menyusun kebijakan kewilayahannya dengan lokasi prioritas pada pengembangan KEK. Tetapi tentunya, dengan memahami Value of Position wilayah dalam konteks jalur perdagangan global atau Global Value Chain.

Di sini, sejarah suatu bangsa menjadi sangat penting. KEK di dunia yang berhasil dan terus bertumbuh adalah KEK yang berada di wilayah dengan sejarah perdagangan panjang berkelindan dengan jejak sejarah perang. Contohnya adalah Great Bay Area China tadi.

Wilayah yang berkembang di era Dinasti Yuan dan lokasi Perang Candu I dan II meruntuhkan kekaisaran China. Di sini, membaca ulang sejarah Nusantara menjadi sangat diperlukan secara objektif, menghindari chauvinisme sempit berbasis kesukuan, apalagi kekeluargaan dan partai politik.

Ditambah semua negara-negara tersebut pun sedang menghadapi pandemi Covid-19 varian Delta yang kembali meningkat di wilayah masing-masing. Tidak menyamakan, tetapi semua negara menghadapi badai yang sama dan krisis fiskal. Tetapi prioritas dan skala kebijakan menjadi strategi suatu negara, yang membedakan posisi negara tersebut pascapandemi Covid-19 ini. Pulih, bangkit atau semakin tergerus mengecil porsinya di rantai global (racing to the bottom).

Bahan Bacaan

United Nations Conference On Trade And Development, World Investment Report 2021 Investing In Sustainable Recovery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *