Dampak Perang Dagang AS-China terhadap Negara Lain

Escalating conflicts between China and the US. ORFONLINE

Isu perang dagang AS dan China marak terdengar hingga kini. Masalah semakin merambah ke berbagai hal dan berdampak pada negara lain. terutama di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. China merasa dilecehkan dan diperlakukan tidak adil oleh Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya. Ketika Presiden Richard Nixon dan PM Zhou Enlai menandatangani Joint Communiques AS-China pada tahun 1972, di mana AS setuju dengan prinsip One China Policy, yang hanya mengakui pemerintah Beijing sebagai satu-satunya negara China.

Problem di Taiwan

Seperempat abad kemudian, saat timbul krisis China-Taiwan tahun 1996, China menuduh AS tidak konsisten dengan One China Policy ketika kapal induk AS USS Nimitz memasuki Selat Taiwan. Ketika kekuatan Angkatan Laut China mampu melakukan patroli rutin di Selat Taiwan sampai Laut China Selatan, Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa pemerintah Beijing akan terus berupaya melakukan reunifikasi dengan Taiwan, sebagai bagian tak terpisahkan dari RRC bahkan dengan kekuatan militer.

Bertambahnya subsidi anggaran militer dan peningkatan kemampuan Angkatan Laut serta persenjataan peluru-peluru kendali berteknologi tinggi, Angkatan Bersenjata China diprediksi sudah siap melakukan ‘konflik militer terbatas di laut’.

Sejak hubungan diplomatik AS-China resmi dibuka pada tahun 1979. AS tetap melanjutkan hubungan tidak resmi dengan Taiwan melalui kantor ‘American Institute’ di Taipei. Pada tahun yang sama Kongres AS mengeluarkan Taiwan Relations Act (TRA) yang menjamin dukungan AS kepada Taiwan untuk membela diri, sehingga memberikan landasan hukum bagi AS untuk melanjutkan bantuan dan penjualan persenjataan kepada Taiwan.

Setiap upaya penentuan masa depan Taiwan dengan jalan kekerasan, dapat dianggap sebagai ancaman perdamaian dan keamanan di wilayah Pasifik Barat. Hal itu menjadi keprihatinan yang mendalam bagi Amerika Serikat. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dari Democratic Progressive Party (DPP) yang menentang keras ide reunifikasi dengan China ternyata mendapatkan mandat memimpin Taiwan untuk kedua kalinya dengan kemenangan mutlak 75 persen.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas rakyat Taiwan tidak menghendaki penyatuan negaranya ke dalam satu China di bawah pemerintahan yang berideologi sosialis-komunis. Apalagi setelah diberlakukannya National Security Law untuk Hongkong yang dianggap mengingkari prinsip ‘One Country two Systems’ yang dijanjikan untuk wilayah Hongkong SAR hingga tahun 2047 mendatang.

Kedua negara tersebut (AS-China) juga sedang memainkan kartu Hongkong. Tujuannya sebagai barometer AS dan dunia internasional untuk melihat strategi China memperlakukan Taiwan yang menjadi agenda terakhir dalam reunifikasi damai dengan semua wilayah, yang akhirnya diklaim sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintah Beijing. Polemik panas AS-China terjadi setelah Parlemen RRC, KRN (Kongres Rakyat Nasional) mengesahkan ‘National Security Law’ untuk Hongkong pada akhir Mei 2020 lalu.

Donald Trump kemudian merespon dengan menandatangani ‘Hongkong Human Rights and Democracy Act’, berupa pembatalan pemberian status ‘Preferential Treatment’ kepada wilayah Hongkong dalam bentuk pembebasan bea masuk, kemudahan visa bagi pemegang paspor Hongkong, pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi serta pengaturan tentang ekspor ‘dual-use technologies’.

Ancaman Trump segera ditanggapi oleh Juru bicara Kemlu China Zhao Lijian, sebagai campur tangan urusan dalam negeri China dan merusak hubungan kedua negara. Menlu China Wang Yi bahkan secara tegas menyebutkan bahwa negaranya akan melakukan perlawanan terhadap penghinaan yang dilancarkan secara sengaja sebagai bentuk untuk mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa. Pemerintah AS diminta menghentikan khayalannya untuk mengubah China dan mencegah 1.4 milyar penduduk China bergerak maju.

Problem Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan jalur transportasi penting, menyumbang 10 persen kebutuhan ikan dunia, serta kaya dengan sumber alam seperti minyak bumi sebesar 11 miliar barel, gas alam sebesar 190 triliun kaki kubik, serta bahan tambang lainnya. Dalam dua hingga tiga dekade terakhir, LCS menjadi perhatian dunia, disebabkan potensi sumber alam yang melimpah.

Wilayah perairan Laut China Selatan menjadi bergejolak diperebutkan kepemilikannya baik sebagian ataupun keseluruhannya oleh negara-negara yang berbatasan langsung atau yang berpantai dengan LCS, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia tidak menjadi pihak peng-klaim gugusan pulau karang di LCS. Akan tetapi terlibat sengketa dengan China pada garis ‘Nine-dash line’ yang berada di wilayah perairan Natuna.

Klaim Republik Rakyat China (RRC) terhadap kepemilikan Laut China Selatan didasarkan pada garis yang dibuat oleh pemerintah Republik China (sekarang Taiwan) pada tahun 1947. Ketika pemerintahan komunis RRC berdiri pada tahun 1949, mereka menjadikan garis ‘Nine-dash line’ sebagai dasar untuk meng-klaim sekitar 85 persen luas LCS.

Dalam edaran nota diplomatik Kemlu RRC tahun 2011 lalu menyebutkan, bahwa klaim China terhadap wilayah Laut China Selatan sepanjang Sembilan Garis Putus2/Nine-dash lines yang membentuk huruf U, antara lain karena berdasarkan sejarah (historical basis) di mana wilayah perairan yang mengelilingi gugusan pulau terumbu karang, gundukan lumpur, gundukan pasir tersebut merupakan ‘traditional fishing grounds’ para nelayan China sejak berabad lampau.

Tom Miller, penulis buku ‘China’s Asian Dream’ menyebut alasan utama China melakukan klaim sebagian besar wilayah perairan Laut China Selatan LCS) agar bisa mendapatkan kedudukan strategis dalam mengontrol lalu-lintas kapal-kapal di perairan tersebut. LCS merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan tersibuk senilai sekitar US$ 5 triliun per tahun. Sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia, 60 persen nilai perdagangan China dilakukan melalui laut terutama LCS.

AS bersama Australia, Jepang, dan India menyerukan supaya LCS tetap menjadi perairan internasional, sehingga tetap terjaminnya Freedom of Navigation and Overflight sesuai dengan UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS). Menanggapi sikap bersama tersebut, para pemimpin di Beijing menganggap AS sedang membangun koalisi Anti-China yang melibatkan 3 (tiga) negara di atas dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri China yang proaktif di Asia dengan menawarkan kerjasama perdagangan, investasi untuk infrastruktur dan kebutuhan ekonomi lainnya tersirat pesan agar bisa mengakomodir kepentingan (core interests) China, atau minimal tidak menentangnya.

Inggris dan sejumlah negara Eropa lainnya memberi perhatian khusus terhadap sengketa di perairan LCS dan LCT. Khawatir akan terganggunya kebebasan maritim di kedua wilayah perairan tersebut, Inggris kemudian menyusun kembali Armada Blu Navy-nya untuk dikirim ke daerah-daerah konflik di Samudera Hindia dan Pasifik.

Sehubungan dengan itu pada tahun 2020 Kapal Induk HMS Queen Elizabeth beserta 30 kapal perang lainnya akan beroperasi di Lautan Pasifik. Perancis juga siap meluncurkan Kapal Induk Charles de Gaulle dan armada Blue Navy-nya menuju wilayah perairan Indo-Pasifik. Aliansi Armada Pasifik yang kuat dapat terbentuk, termasuk dari Jepang, Australia, dan Selandia Baru, jika China tetap berniat melakukan tindakan unilateral tanpa mengindahkan hukum atau aturan internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS (UN Convention on the Law of the Sea) serta Freedom of Navigation and Overflight di atas perairan internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *