Evaluasi Tol Laut dan Layanan Logistik Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP

Konsep tol laut memasuki tahun ke-6, namun pada tahun ke-3 dianggap belum berjalan optimal oleh beberapa kalangan. Dengan kata lain masih banyak kendala-kendala implementasi konsep tol laut. Ada pula Kendala lain yang dihadapi, baik oleh pemerintah, operator, dan para pelaku usaha dalam mencapai hasil yang maksimal serta signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) melakukan evaluasi perjalanan tol laut yang berkaitan dengan SDM, infrastruktur dan arus logistik melalui sebuah Focus Group Discussion (FGD) di Kantor BKI, Jakarta Utara (6/10).

Dalam FGD yang dimoderatori oleh Raja Oloan Saut Gurning tersebut menghadirkan para pembicara di antaranya Presiden Direktur New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) Supardjo Kasnadi, Dirut BKI Rudiyanto, Dekan FTK ITS Prof Daniel Rosyid dan Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) Marsetio. Pemapar pertama yakni Presiden Direktur New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) Suparjo Kasnadi mengulas soal keunggulan tol laut sebagai suatu solusi untuk mengatasi kemacetan distribusi saat ini. Menurutnya, tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif menghubungkan pulau-pulau di kepulauan Indonesia.

Supardjo menyebutkan bahwa tol laut ditandai dengan adanya layanan kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Di bagian barat ada hub port international Kuala Tanjung dan di timur ada Bitung, ini akan menghubungkan hinterland dengan melewati daerah-daerah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ia mengurai elemen pendukung tol laut yakni pelabuhan yang andal dan siap operasi, inland akses yang efektif, shipping industry, dan pelayaran yang rutin serta berjadwal. Maka dari itu, untuk mengoptimalisasi konsep tersebut diperlukan sinergitas yang di antara stakeholder terkait.

Dalam infrastruktur pelabuhan yang andal, kebutuhan seperti kapasitas yang terpasang, produktivitas, dokumentasi, data, dan sistem informasi, inland transport dan institusi pendukung lainnya harus terpenuhi seluruhnya. Inland transport yang menghubungkan antara akses darat seperti jalan raya dan jalur kereta api atau sungai bahkan pipa juga harus terpenuhi sebagai syarat keunggulan dari pelabuhan bertaraf internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Supardjo juga mengurai perkembangan pelabuhan Tanjung Priok Kalibaru (New Priok), saat ini tengah beroperasi melayani kontainer dalam ukuran besar. Sapardjo juga menambahkan bahwa mereka akan terus berbenah untuk menjadi efisiensi logistic cost, yang salah satunya melalui pelayaran rutin yang berjadwal menggunakan inaportnet atau sistem berbasi IT.

Layanan Logistik Kurang Memuaskan

Berbeda dari Presdir NPCT1, Dekan FTK ITS Prof Daniel Rosyid lebih menilai kepada belum memuaskannya layanan logistik nasional saat ini. Hal itu berdasarkan indeks gini ratio 0.4, yang menyebutkan masih banyak ketimpangan spasial pembangunan nasional.

Danis menyatakan bahwa kinerja angkutan laut nasional buruk karena lingkungan bisnis angkutan laut tidak kondusif, ditandai dengan belum berkembangnya galangan kapal kita dan masih banyak komponen yang diperoleh dari impor. Hingga saat ini, Indonesia masih membutuhkan banyak kapal untuk memperlancar operasional dan memuluskan konsep tol laut. Namun ada yang lebih lebih diutamakan, yaitu peningkatan industri galangan dalam negeri dan penerapan asas cabotage.

Menurut Daniel bahwa dalam implementasi, konsep ini tidak berjalan dengan baik, disebabkan masih adanya tumpang tindih kewenangan beberapa instansi pemerintah yang membuat ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi. Selain itu, kondisi yang terjadi saat ini adalah perusahaan angkutan laut nasional belum mampu mengadakan armada baru. Mereka masih tidak lama mengadakan kapal-kapal bekas dari luar negeri, sehingga perairan kita dipenuhi oleh kapal-kapal bekas.

Dari kondisi tersebut, diketahui tingkat pemeliharaan armada juga tidak memuaskan sehingga jaminan keselamatan pelayaran jauh dari meyakinkan. Daniel pun menilai kondisi ini telah terjadi di negara kita selama puluhan tahun. Di mana, masih banyak kawasan kepulauan yang terasing karena konektivitas yang buruk. Banyak daerah-daerah yang ditinggalkan, belum lagi ditambah dengan kompetensi insan angkutan laut yang diragukan dan birokrasi yang tidak profesional. Jadi, selama 40 tahun lebih sektor angkutan laut terbengkalai oleh obsesi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menelantarkan pemerataan.

Obsesi tersebut biasanya menjebak komoditi-komoditi andalan seperti sawit, karet, tambang dan lain sebagainya. Hal itu akhirnya berimplikasi pada terlantarnya pengelolaan ruang dan logistiknya. Akhirnya hal-hal yang menyangkut kepentingan maritim nasional menjadi terbengkalai. Daniel menganggap bahwa saat ini visi maritim pemerintah adalah visi ruang, sebagai koreksi atas visi komoditi. Namun para perencana pembangunan belum dibekali dengan mindset dan tools baru yang sesuai sehingga perjalanan visi ini masih setengah hati.

Alternatif Problem

Masih kata Daniel, pemerintah perlu menyiapkan SDM transportasi (laut) dengan jumlah dan mutu yang memadai. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan armada kapal nasional sebagai infrastruktur Tol Laut. Daniel juga meyakini, usaha angkutan laut akan lebih kondusif jika melalui peningkatan iklim. Kinerja keuangan perusahaan angkutan laut akan membaik sehingga mampu mengadakan armada baru dengan jaminan keselamatan yang lebih baik.

Daniel menutup pemaparannya dengan nada optimis bahwa visi tol laut yang merupakan visi ruang atau spasial kemungkinan besar mencapai keseimbangan yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional. Keseimbangan spasial juga akan meningkatkan layanan logistik maritim nasional.Sementara itu, Dirut PT BKI Rudiyanto selaku tuan rumah menyatakan pembangunan SDM untuk memperkuat konsep pengembangan industri maritim memiliki goal yakni turunnya biaya pembuatan kapal di Indonesia. Kita harus optimalisasi industri galangan nasional, tumbuhnya industri material dan komponen marine nasional.

Rudi memaparkan lebih lanjut bahwa pentingnya membangun BKI Academy sebagai Maritime Centre of Excellent yang mencetak SDM berkompeten. Pentingnya kualitas SDM bagi bisnis BKI menuntut kita untuk membangun BKI Academy. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan. FGD diselenggarakan dalam rangka pembukaan Program Pendidikan Magister dan Manajemen Transport (MMT) yang merupakan hasil kerjasama antara PT BKI dengan ITS dalam membangun SDM yang berkompeten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *