Gelombang Besar Bisnis Pelayaran Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP

Kontribusi perekonomian berbasis maritim dalam perekonomian nasional mengalami pertumbuhan, namun dalam batas prosentase di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, satu dasawarsa terakhir sekitar antara 4,63-6, 49 persen. Meski demikian peran perekonomian berbasis maritim hanya mencapai sekitar 23,42 persen.

Kontribusi bidang kelautan dalam struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor pertambangan dan energi sebesar 9,13 persen. Selanjutnya secara berturut-turut industri maritim 4,67 persen, perikanan 2,79 persen, pariwisata bahari 1,52 persen, transportasi laut 1,48 persen, jasa kelautan 1,32 persen, dan bangunan kelautan 1,01 persen. Dengan hadirnya visi Poros Maritim Dunia, seluruhnya menghasilkan peningkatan walaupun belum signifikan. Terutama dalam sektor transportasi laut dan jasa kelautan. Artinya bisnis pelayaran di Indonesia masih dipandang sebelah mata.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menempatkan industri pelayaran sebagai salah satu tumpuan perekonomian nasionalnya. Berdasarkan statistik data Kementerian Perhubungan tahun 2016 lalu, jumlah perusahaan angkutan laut mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2016. Jumlah pelayaran pada tahun 2012 sebanyak 3.155 perusahaan, terdiri dari 2.106 buah perusahaan nasional, 651 buah perusahaan non pelayaran dan selebihnya sebanyak 398 perusahaan pelayaran rakyat.

Pada tahun 2016 lalu, jumlah perusahaan pelayaran meningkat menjadi 4.028 perusahaan, yang terdiri dari 2.896 pelayaran nasional, 665 perusahaan rakyat, dan 467 perusahaan angkutan khusus. Dalam Lasse (2015), produktivitas perusahaan pelayaran dapat dilihat dari besarnya kapasitas muatan yang diangkutnya. Tahun 2012, perusahaan angkutan laut nasional mengangkut muatan sebesar 410.696.721 ton dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 668.249.748 ton.

Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI), Indonesia pada tahun 2018 lalu menempati peringkat 46 dari 160 negara. Sementara pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 63 dari 160 negara. Hal itu diukur berdasarkan enam komponen, pertama efisiensi dari customs and border management clearance. Kedua, kualitas perdagangan dan infrastruktur transportasi. Ketiga, kemudahan dalam menentukan biaya pengangkutan laut yang kompetitif. Keempat, kompetensi dan kualitas pelayanan di bidang logistik. Kelima, kemampuan dalam melacak dan memonitor pengiriman barang. Keenam, frekuensi pelayaran yang memuaskan pengguna jasa (Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Kemenhub, 2019).

Dengan data-data tersebut, sangat memungkinkan jika di masa mendatang Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dalam membangun industri pelayaran dan logistiknya dengan syarat enam variabel di atas dapat meningkat serta disempurnakan. Di samping itu bukan berarti tak ada badai besar yang bakal menerpa pelayaran nasional. Beberapa regulasi dinilai justru malah menghambat berkembangnya pelayaran nasional itu sendiri. Akibatnya kondisi pelayaran nasional pun menjadi diambang ketidakpastian di tengah potensi besar yang ada di depan mata.

Wacana Penghapusan Asas Cabotage

Akhir-akhir ini pemerintah berupaya merevisi peraturan-peraturan yang dianggap menyulitkan masuknya investasi. Puncaknya ketika Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk merevisi peraturan tersebut sebagaimana pernah disebutkan oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan.

Pada tanggal 12 September 2019 lalu, Pak Luhut Menyampaikan adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah dan merevisi 72 Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai konteks. Kendati tidak secara eksplisit menyebutkan penghapusan asas ‘cabotage’ dalam bidang pelayaran, namun pernyataan pemerintah seakan menjadi gayung bersambut setelah adanya wacana DPD RI merevisi UU Pelayaran. Di mana salah satu poin utamanya meninjau kembali soal kewajiban bendera Indonesia pada pelayaran.

Sebelumnya Kemenhub telah mengeluarkan Permenhub No.92 tahun 2018 tentang tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan UU Pelayaran. Walaupun sudah direvisi ke dalam Permenhub No.46 tahun 2019, namun pasal 16 A dalam aturan tersebut masih dipertanyakan oleh pelaku usaha pelayaran dalam negeri.

Wacana tersebut kemudian semakin menggelinding hingga memunculkan kekhawatiran adanya penghapusan asas ‘cabotage’ yang tertera di dalam pasal 8 UU Pelayaran. Para pelaku usaha pelayaran nasional menilai hal ini menjadi kontradiksi dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melalui penguatan pelayaran. Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mempertanyakan bahwa wacana itu muncul atas dasar kepentingan siapa. Menurutnya, pemerintah harus membuat aturan turunan dari UU Pelayaran untuk memperkuat azas ‘cabotage’, bukan sebaliknya.

Seharusnya di tengah fokus pemerintah terhadap sektor kemaritiman, asas ‘cabotage’ yang mengandung aspek kedaulatan maritim mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Apalagi pelayaran nasional memiliki peranan penting, selain terhadap pembangunan ekonomi juga untuk menghadapi masa-masa darurat seperti bencana alam dan kondisi (masa) perang.

Oleh karena itu, Carmelita menjelaskan dukungan pemerintah untuk memperkuat pelayaran nasional di antaranya dengan memberikan infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Ia pun menyebutkan bahwa bisnis pelayaran memiliki banyak turunan yang berdampak jika pelayaran sebagai core utamanya mengalami penurunan.

Carmelita juga menambahkan, bahwa kita (bangsa Indonesia) sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang memindahkan barang atau penumpang dari pulau ke pulau. Paling tidak, terdapat 18 cluster yang menjadi turunan, seperti galangan, bongkar muat pergudangan, asuransi bank, dan lainnya. Jika kita hancur mereka ikut bersama kita. Kita juga butuh pembiayaan seperti infrastruktur yang tenor dan interest rate-nya relatif kompetitif.

Senada dengan INSA, Ketua Dewan Pembina Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia) Bambang Haryo Soekartono menyampaikan bahwa sekitar 25.000 kapal yang kini berlayar berbendera Indonesia perlu dilayani oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tidak semestinya membuat program baru seperti ‘Tol Laut’ yang justru menghambat usaha perkapalan dan pelayaran nasional.

Tanggal 7 Oktober 2019 lalu, Bambang juga ikut menegaskan bahwa iklim usaha perkapalan dan pelayaran tidak boleh diganggu oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa memajukan iklim usaha dunia pelayaran untuk lebih menggeliat kembali dengan cara memberikan insentif dan tidak mengenakan pajak yang besar.

Menurut Bambang, dibandingkan dengan pengusaha transportasi di darat, pemerintah jauh lebih peduli ketimbang pengusaha pelayaran. Ia menyebut hampir tidak pernah pengusaha pelayaran mendapat BBM subsidi seperti pengusaha angkutan di darat. Padahal, angkutan di laut juga berfungsi sebagai jembatan atau infrastruktur selain sebagai alat transportasi. Belum lagi ditambah dengan aneka biaya di pelabuhan yang semakin memberatkan pengusaha pelayaran, sehingga membuat bisnis ini sulit berkembang.

Terkait wacana penghapusan asas ‘cabotage’ mantan Anggota Komisi V DPR RI menyebut bahwa hal itu menjadi ancaman besar bagi dunia pelayaran Indonesia. Asas tersebut memiliki banyak manfaat, utamanya dalam masalah kedaulatan, termasuk dengan keamanan dan penambah devisa negara.

Jika seluruh pengusaha pelayaran di negeri ini tutup semua, dapat menambah kesulitan di dalam negeri. Jika kemudian pengusaha pelayarannya dari asing, kapalnya juga dari asing dan sewaktu-waktu mereka menarik semua armadanya ketika terjadi perang, hal demikian merupakan keadaan berbahaya bagi keamanan Indonesia.

Perusahaan Pelayaran Perlu Membenahi Diri

Terkait hiruk pikuk dalam dunia pelayaran, pengamat maritim Siswanto Rusdi justru memiliki pandangan yang bertolak belakang dari para pengusaha pelayaran. Ia menyebut agar para pengusaha tidak hanya bersembunyi di balik wacana penghapusan asas ‘cabotage’ untuk menutupi kelemahannya. Direktur National Maritime Institute (Namarin) menilai bahwa wacana penghapusan asas ‘cabotage’ melalui revisi UU Pelayaran belum pasti terjadi. Pasalnya, DPD RI selaku institusi yang mengusulkan revisi itu juga belum memasukan agenda itu dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2019 sampai 2024 mendatang.

Tanggal 8 Oktober 2019 lalu, Siswanto menanggapi bahwa belum tentu UU Pelayaran direvisi, karena untuk merevisi undang-undang harus terdaftar dahulu di Prolegnas. Dalam realitanya, pelayaran nasional yang masih terbelakang bisa disebabkan oleh tidak profesionalnya perusahaan pelayaran dalam negeri. Artinya atas sekelumit masalah yang ada, tidak hanya bersumber pada kesalahan pemerintah. Kesalahan ini fifty-fifty antara pemerintah dengan swasta. Satu hal yang harus dibenahi adalah peningkatan mutu perusahaan pelayaran nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing.

Untuk mengembangkan perusahaan pelayaran dalam negeri, salah satu langkah yang harus diperhatikan adalah Bank yang ingin memberi kredit kepada perusahaan harus melihat jeroan-nya perusahaan. Apa saja dan seperti apa cash flow, good corporate governance-nya. Semua itu harus dijadikan introspeksi oleh pengusaha pelayaran lokal.

Menurut pengamatan Siswanto, masih ada perusahaan pelayarannya yang masih jauh dari profesionalitas. Misalnya ketika ada kapalnya yang tenggelam dan menewaskan para ABK-nya, perusahaan cenderung menutup diri yang akhirnya berdampak kepada reputasinya. Sementara dengan getol-nya menggugat pemerintah untuk tidak menghapus azas ‘cabotage’ atas nama nasionalisme, ia mencium agar borok sendiri tidak terungkap.

Polemik-polemik di masa mendatang akan terus bergulir dan menjadi babak penentu perkembangan pelayaran negeri Indonesia semakin berkembang atau sebaliknya. Dukungan penuh dari pemerintah atau sebaliknya akan berimplikasi pada keadaan buruk atau tidaknya keadaan. Terlebih pada posisi bangsa indonesia apakah menjadi tamu di negeri sendiri? Di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan pelayaran dalam negeri untuk membenahi dirinya guna menyongsong kebangkitan maritim bangsa Indonesia.