Konflik AS-China dan Dampaknya bagi Indonesia

 

US China Trade War. UNCTAD

Membaca konflik AS-China, konfliknya bersifat multidimensional. Dalam 40 tahun terakhir ekonomi China berkembang pesat, barang-barang produk yang dijual 50 persen dari harga barang produksi Negara Barat telah membanjiri pasar dunia. Tahun 2000 kekuatan ekonomi China sudah menjadi urutan nomor dua terbesar setelah AS, menyalip Jepang dengan target sebagai ekonomi terbesar dunia pada tahun 2050 mendatang.

Sekitar tahun 2000-an China menjadi lebih agresif di Laut China Selatan, kini telah direspon AS dengan mengirim 3 (tiga) Kapal Induknya mendekati perairan tersebut, yaitu Aircraft Carriers USS Theodore Roosevelt, Nimitz, dan Ronald Reagan. Dua negara nuklir AS (6000 misil) dan China (200 misil) diperkirakan tidak ada pihak yang mulai melakukan ‘first strike.’ Namun dengan manuver kedua belah pihak bisa saja terjadi kecelakaan ‘by accident.’

Merebaknya pandemi Covid-19 ternyata berpengaruh dan mematikan iklim globalisasi, utamanya mengganggu ‘free flow of good and services’ antar kawasan. Indonesia sudah harus mengantisipasi perubahan geopolitik dan geoekonomi melalui pemantapan kerjasama ekonomi kawasan, termasuk kesiapan menampung relokasi kepindahan pabrik-pabrik dari China.

Doktrin ‘China Dream’ yang diucapkan oleh Xi Jinping pada November 2012 lalu merupakan tekad untuk menjadikan China sebagai ‘Negara Sosialis modern yang kaya, kuat, demokratis, beradab dan harmonis’. Pemerintah China di bawah kepemimpinan generasi ke-5, tandem Presiden Xi Jinping dan PM Li Keqiang berkewajiban melanjutkan cita-cita para pemimpin sebelumnya, yaitu mewujudkan ‘Masyarakat yang berkecukupan.”

Sedang target China pada tahun 2020-an sejajar dengan negara-negara maju di Eropa dan pertengahan. Abad 21 China berpotensi menggeser posisi Amerika Serikat sebagai ‘Super Power’ pertama dunia. Hubungan dua negara adikuasa mulai bermasalah dengan Trade War (Perang Dagang). Pada pertengahan tahun 2018, pemerintah AS mengenakan tarif atau bea masuk tambahan bagi barang-barang impor dari China, yang segera menimbulkan tindakan balasan dari pemerintah Beijing. Merebaknya virus Corona di awal tahun 2020 telah memperuncing hubungan kedua negara yang menyuguhkan ‘Blame game’, saling tuduh tentang asal-usul virus yang mematikan tersebut.

Perang Dagang Amerika-China

Amerika Serikat di awal pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun 2017, ia menuduh China telah melakukan ‘Unfair trading practices’, meliputi pencurian Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI), pemaksaan transfer teknologi, kurangnya akses pasar barang AS di China, dan pemberian subsidi terhadap produk pertanian. Hal itu mengakibatkan AS selalu mengalami defisit perdagangan dengan China.

Nilai defisit AS tahun 2017 dan 2018 lalu sebesar US$ 375 milyar dan US$ 378 milyar. Dengan alasan ini, pertengahan tahun 2018 AS secara sepihak mengenakan tarif atau bea masuk tambahan barang-barang impor dari China. China juga tidak tinggal diam, ia pun segera membalas sikap pemerintah AS. Pertengahan Januari 2020 lalu, kedua negara ini berhasil ditandatangani Perjanjian Perdagangan Tahap I di Washington antara Presiden Donald Trump dan Wakil PM China Liu He. Namun perjanjian yang mencantumkan persetujuan China membeli barang dan jasa tambahan sebesar US$ 200 miliar dari AS ini tertunda berlakunya, karena pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 200 negara.

Merebaknya wabah Covid-19 sejak awal 2020 lalu semakin memperkeruh hubungan kedua negara, terjadinya saling tuduh tentang asal-usul virus Corona. AS menuduh China tidak transparan dan menutupi sumber wabah penyakit tersebut. Presiden Donald Trump bahkan menyebut virus tersebut sebagai ‘Virus China’ atau ‘Virus Wuhan’. Sebaliknya Jubir Corona Zhao Lijian menuduh Amerika Serikat sebagai sumber virus Corona setelah diselundupkan masuk ke China oleh anggota delegasi tentara AS yang berpartisipasi dalam Military World Games di Wuhan bulan Oktober 2019.

Pernyataan-pernyataan Presiden Trump menyalahkan China, tentang merebaknya wabah Covid-19 tidak terlepas dari upayanya untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilpres AS tahun 2020 lalu. Trump ingin mengulang kesuksesannya di tahun 2016 yang menggunakan ‘Kartu China’ dengan menyebutnya melakukan ‘Unfair trading practices’ terhadap AS. Sementara itu, Presiden Xi Jinping telah menunjukkan kesiapan China bersaing dengan negara Superpower manapun melalui pidatonya tanggal 1 Oktober 2019 lalu, “Tidak ada kekuatan manapun mampu menghentikan langkah maju rakyat dan bangsa China”.

Di bulan April 2020 lalu, ketika dunia masih disibukkan dengan wabah pandemi, China telah melakukan uji-coba pelaksanaan ‘Digital currency E-Renminbi’ di empat kota yaitu Shenzhen, Suzhou, Chengdu dan Xiongan untuk pembayaran biaya transportasi dan pembelian makanan serta barang-barang eceran. Penerapan e-RMB secara nasional diharapkan dapat membantu menekan praktek-praktek penipuan, korupsi dan pemalsuan uang kertas, namun sekaligus akan mempengaruhi bisnis Alibaba dan Tencent yang selama ini kartu digital Alipay dan WeChat telah menjadi transaksi pembayaran di seluruh wilayah China atau bahkan hingga luar negeri.

Penggunaan e-RMB di negara-negara wilayah Afrika, Amerika Latin, Asia dan Timur Tengah yang telah menjalin hubungan strategis di bidang ekonomi dan bisnis dengan China dapat mementahkan tindakan sanksi ekonomi yang selama ini menjadi senjata andalan AS terhadap negara yang menentang kebijakan luar negerinya. Sejumlah pengamat mengkhawatirkan bahwa peningkatan ketegangan AS-China dapat memperluas Perang Dagang dua negara menjadi krisis ekonomi dan krisis keuangan global.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *