Menyorot Potensi Pertahanan Maritim Ibu Kota Baru

Menko Luhut Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru. MARITIM

Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Ibu Kota RI yang baru pada 2024 mendatang. Wacana tersebut sebelumnya telah mengundang polemik serta pro kontra dari berbagai kalangan terkait beberapa aspek.

Dana sebesar Rp 466 triliun rencana akan digelontorkan untuk membangun segala keperluan terkait pemindahan ibu kota tersebut. Mulai dari kantor pemerintah, akses transportasi, perumahan pegawai, hingga instalasi pertahanan dan keamanan akan dibangun di kabupaten pesisir Kalimantan Timur tersebut.

Di tepi Selat Makassar, yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan sebagai salah satu daerah choke points dunia, keberadaan Ibu Kota RI nantinya sangat strategis. Dalam aspek pertahanan, beberapa analisa dari para pakar, pemindahan ibu kota ke Kaltim dianggap keputusan tepat dan memiliki dampak besar bagi geopolitik kawasan.

Ibu Kota di Kaltim ini secara geografi sangat dekat dengan titik api konflik dunia yang saat ini berada di Laut China Selatan (LCS). Sejak 2009 eskalasi di LCS terus meningkat hari ini antara China dengan negara-negara sekitar (claimant state) seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Kendati Indonesia bukan sebagai negara claimant state, namun tetap sebagai negara yang terkena dampak besar dari adanya konflik tersebut.

Belum lagi ketegangan itu turut ditengarai dari adu hegemoni antara China dan Amerika Serikat lewat Kemitraan TransPasifik (TPP). Posisi Indonesia sepertinya tepat berada di tengah tumbukan dua kekuatan besar tersebut. Secara sejarah, Indonesia merupakan penggagas Gerakan Non Blok sudah berpengalaman dalam memainkan arus dunia tersebut lewat berbagai kebijakannya.

Boleh jadi, wacana pemindahan ibu kota ini merupakan bagian dari mengayuh di antara dua karang tersebut, dengan mencari titik tengah yang strategis. Secara geografis titik tengah persilangan Kepulauan Indonesia memang berada antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Artinya dengan pemindahan ibu kota itu memang memudahkan dalam mengontrol rumah bear NKRI di antara dua bandul dunia.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, bahwasannya pemindahan ibu kota ini bagian dari deterrence effect, utamanya di titik api LCS.” Kalau saya melihat tantangan ke depan lebih kepada berhadapan dengan China di Laut China Selatan, ada bagusnya juga antara Indonesia, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam bekerja sama membangun pangkalan bersama. Apalagi ibu kota ada di Kalimantan, jadi sangat tepat itu,” kata Tamliha, Senin lalu (2/9).

Anggota DPR Fraksi PPP ini sangat setuju dengan pemindahan ibu kota dengan mempertimbangkan sisi positif untuk meredam konflik yang terjadi. Selain LCS, ia juga menyebut konflik di Filipina Selatan sangat besar imbasnya ke Indonesia. Tercatat, banyak jaringan teroris di Palu dan Poso berafiliasi ke Marawi, Kepulauan Sulu, dan Filipina.

Tamliha melihat dalam aspek pertahanan maritim, ibu kota baru ini berada di antara Lantamal XIII Tarakan dan Lantamal VI Makassar. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pangkalan selam TNI AL di Palu membuat ibu kota sangat aman dari sisi serangan dari laut. Bahkan sangat memungkinkan untuk membangun pangkalan baru di ibu kota baru karena masih banyaknya ketersediaan lahan.

Untuk pertahanan darat Anggota DPR asal Kalsel sebagai daerah ibu kota dekat dengan Kodam Mulawarman dan area perhutanan, di mana TNI AD yang memiliki keunggulan dalam perang gerilya. Jadi sudah sangat tepat bila ibu kota di Kaltim dalam sisi pertahanan, geopolitik dan geostrategis. Tinggal Komisi I mengkaji lebih dalam soal anggaran pertahanan yang ideal buat negara. Memang idealnya itu 3 % dari GDP atau sekitar Rp 300 triliun.

Center of Gravity

Apresiasi pemindahan ibu kota ke Kaltim itu juga datang dari pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati. Menurut Nuning, memindahkan ibu kota suatu hal yang tidak salah. Namun harus ditunjang dari aspek kesiapan infrastruktur dan kesiapan masyarakatnya juga harus diperhatikan.

“Kekuatan pertahanan kita tak lepas dari kondisi geografi, etnografi dan lain sebagainya. Kaltim akan lebih memudahkan pelaksanaan gelar bagi sistem pertahanan kita,” tambah Nuning dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, pada Senin lalu (26/8).

Infrastruktur lain seperti jaringan IT juga harus sudah siap. Secara budaya, menurut Nuning masyarakat Kaltim lebih terbuka terhadap hadirnya orang baru dan akulturasi budaya. Hal ini memudahkan sistem pertahanan yang membutuhkan dukungan masyarakat setempat. Letak Kaltim yang ada di tengah juga memudahkan jangkauan operasi bagi matra laut udara maupun darat.

Mantan Anggota Komisi I DPR itu menyebutkan dari perspektif ilmu pertahanan. Maka salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah pengendalian keamanan nasional, termasuk di dalamnya pengendalian pertahanan negara. ibu kota suatu negara akan menjadi Markas Komando Militer yang mampu bereaksi menghadang kekuatan musuh saat bergerak memasuki wilayah terluar. Posisi Kaltim lebih mendekati center of gravity dari segi geografis Indonesia melalui perhitungan silang garis hubung Sabang-Merauke dan garis hubung Pulau Miangas-Pulau Rote sehingga relatif semua media komunikasi mulai radio low frequency hingga ultra high frequency dapat mengendalikan Alutsista di darat, laut dan udara.

Di akhir penjelasan, doktrin Sishankamrata juga lebih tepat diterapkan dengan Kaltim-PPU sebagai pusat rekrutmen komponen cadangan dan komponen pendukung untuk komponen utama. Pola penggelaran dan pengerahan kekuatan juga dianggap lebih fleksibel dalam implementasi Strategi Pertahanan Laut Nusantara dan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia. Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memang tepat untuk menerapkan taktik archipelagic warfare sesuai lapisan pertahanan. Benteng pertahanan terakhir adalah Balikpapan dan PPU sebagai kantong utama gerilya laut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *