Merancang Kesuksesan Diplomasi Maritim

Jaga Diplomasi Maritim. LIPI

Detak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 lalu, menyiratkan tabir kejayaan maritim Nusantara era Sriwijaya dan Majapahit masih begitu menggema di telinga. Keberhasilan delegasi Indonesia dalam menduniakan konsep Archipelagic State pada Konvensi Hukum Laut PBB di Jamaika, 10 Desember 1982, masih segar diingatan. Catatan manis itu tetap menjadi pemantik untuk mengulangi kesuksesan diplomasi maritim saat ini dalam laju visi poros maritim dunia.

Masuk sebagai pilar pembangunan maritim, diplomasi maritim menjadi tolok ukur keberhasilan visi luhur poros maritim dunia, terutama di kancah internasional. Terlepas dari cita-cita tersebut, Indonesia masih dihadapkan dengan sejuta permasalahan kontemporer yang menyangkut diplomasi maritim.

Ada variabel yang masih belum tuntas baik pada konsep maupun implementasi diplomasi maritim saat ini, dalam menghadapi situasi global yang kian memanas. Seluruh stakeholder maritim tentu memilki tanggung jawab moral soal sumbang saran terhadap rumusan diplomasi maritim yang holistic.

Tidak terkecuali TNI Angkatan Laut, sebagai salah satu matra di TNI, korps bermotto Jalesveva Jayamahe itu memiliki peran universal yang salah satunya adalah melakukan diplomasi. Bertempat di Auditorium Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta (20/12), TNI AL melalui Dinas Operasi dan Latihan TNI AL (Disopslatal) menggelar Focus Discussion Group (FGD) bertajuk ‘Peningkatan Diplomasi Maritim Guna Memperkuat Pertahanan NKRI dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’.

FGD yang dibuka oleh Kadisopslatal Laksma TNI Abdul Rasyid K, S.E., M.M ini menekankan rumusan konsep diplomasi maritim sebagai guidelines yang digunakan dalam berdiplomasi dengan negara lain. Ia berharap agar FGD ini menghasilkan pemikiran yang komprehensif dan konseptual tentang strategi peningkatan diplomasi maritim.

Tak hanya itu, implementasi yang lebih efektif, efisien, dan bersinergi antara setiap stakeholder maritim juga diharapkan oleh Kadisopslatal dalam sambutannya mengawali jalannya FGD.

Ketua penyelenggra FGD, Kolonel Laut (P) Salim selanjutnya memaparkan garis besar diplomasi maritim dan alur berjalannya FGD. Sejarah panjang diplomasi Indonesia hingga permasalahan kontemporer dijabarkan oleh Pamen TNI AL yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis strategi, taktik, dan operasi Mabes TNI AL ini. Di antaranya kasus sipadan-ligitan, ambalat, kasus MV Sinar Kudus, perompakan di Selat Malaka dan Laut Sulu, serta kasus illegal (Transnational Crime) yang terjadi.

Agak berbeda dengan forum diskusi kebanyakan, peserta pada FGD ini dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing menyusun rumusan yang efektif dalam diplomasi maritim. Kedua kelompok kemudian saling melempar rumusan yang telah disusunnya dengan skema tanya jawab.

Naval Diplomasi

Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa TNI AL juga memiliki fungsi diplomasi dalam pertahanan maritim. Kolonel Laut (P) Salim menjabarkan diplomasi maritim oleh angkatan laut juga menyangkut kekuatan maritim, ekonomi maritim, operasi maritim dan pertahanan maritim yang semuanya ditujukan untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Namun, sebelum melangkah ke sana, lulusan AAL tahun 1995 ini mengingatkan bahwa hingga saat ini Indonesia juga belum memiliki doktrin dan strategi maritim hingga strategi pertahanan maritim yang komprehensif. Sehingga diplomasi maritim yang dijalankan terkesan tak ada pijakan yang kuat.

Sementara itu, Staf Perencanaan dan Anggaran Koarmatim, Letkol Laut (P) Dickry Rizanny mengungkapkan bahwa ciri dari diplomasi yang dilakukan oleh TNI AL disebut sebagai gunboat diplomacy.

Menurutnya, Gunboat diplomacy bukanlah suatu aktivitas atau taktik kuno yang telah ketinggalan zaman. Saat ini, diplomasi ini masih digunakan baik oleh negara yang sudah maju maupun negara berkembang dalam mendukung tujuan nasional mereka.

Dengan berkembangnya taktik kolonialisme dan berlakunya hukum internasional yang mengikat, prinsip gunboat diplomacy tetap digunakan dengan mempertahankan relevansi terhadap tujuannya, yaitu untuk mengejar atau mendapatkan suatu tujuan atau kepentingan suatu negara dengan cara memaksa negara lain, tanpa menimbulkan konflik berskala besar dan menggunakan anggaran yang besar.

Pada kenyataannya, gunboat diplomacy tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah berubah secara prinsip, namun yang berubah adalah karakternya atau strateginya, itulah yang perlu digagas dalam FGD ini .

Terlebih dengan perkembangan dimensi peperangan maritim dan peran angkatan laut yang berlainan, diplomasi menjadi salah satu bagian dari peran sejumlah operasi angkatan laut, yaitu penyebutan gunboat diplomacy menjadi coercive maritime diplomacy. Perkembangan karakter diplomasi juga membentuk dua jenis diplomasi maritim lainnya yang berkembang saat ini, yaitu co-operative maritime diplomacy dan persuasive maritime diplomacy.

Tantangan Keamanan Maritim

Sebagaimana hasil ulasan pakar maritim internasional, Kenth Booth, bahwa peran universal angkatan laut yang digambarkan dalam bentuk segitiga (military, diplomacy, constabulary) mengandung pertanyaan, segitiga apakah konsep tersebut? Apakah sama sisi, sama kaki, atau siku-siku? Pertanyaan tersebut belum terjawab hingga saat ini sehingga menimbulkan perspektif yang berbeda-beda di setiap angkatan laut.

Hal itu dikemukakan oleh Sektretaris Dinas Hukum Angkatan Laut (Diskumal) Kolonel Laut (P) Kresno Buntoro S.H.LL.M, Ph.D yang bertindak sebagai narasumber dalam FGD tersebut. Artinya ada peran yang menonjol atau dominan dari segitia peran angkatan laut secara universal.

Ia pun menyebutkan dalam masa damai tentunya, peran diplomacy dan constabulary akan menonjol, sedangkan dalam masa perang tentu lebih menonjol peran military. Maka dari itu, pakar hukum laut yang aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi itu mengulas aspek hukum yang menyangkut peran diplomasi bagi TNI AL.

Selanjutnya, tantangan keamanan maritim saat ini juga menjadi sorotan. Beberapa hal yang dimaksud antara lain, masalah bagaimana meningkatkan kemampuan di tingkat nasional, masalah tindak pidana maritim dengan terorisme, peningkatan kerjasama perbatasan dengan negara tetangga, penyelesaian kesepakatan tentang garis batas maritim dengan negara tetangga dan kerjasama negara tepi dengan negara pengguna selat untuk menumpas pembajakan.

Pamen TNI AL yang aktif menulis buku tersebut juga mengulas bahwa pengamanan keamanan maritim mensyaratkan adanya kerjasama internasional.

“Kita semua tahu penegakan hukum di darat berbeda dengan di laut, kedaulatan di darat juga berbeda dengan di laut maka dari itu diperlukan suatu rumusan khusus soal diplomasi maritim dan naval diplomacy,” kata Kresno.

Sedangkan pembicara lainnya, yakni analis pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakrie menjabarkan lebih kepada masalah ancaman, baik yang berskala global maupun regional. Di mana akan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia dalam perwujudan visi Poros Maritim Dunia.

Connie menegaskan bahwa visi Global Maritime Fulcrum (GMF) ini merupakan aktualisasi bangsa Indonesia di laut. Ini yang menjadi suatu momentum lompatan kembali untuk bagaimana anak bangsa menyadari letak dan posisinya sebagai suatu kekuatan. Kita mau apa dan ke mana dengan posisi kita yang begitu strategis ini?

Dengan kondisi sekarang, ia menganalogikan Indonesia seperti ikan kecil di kolam yang kecil. Di mana ikan kecil tersebut siap menjadi santapan ikan-ikan besar. Kemudian soal diplomasi maritim, menurut Connie perempuan yang aktif mengajar di beberapa instansi ini memaparkan, bahwa diplomasi tidak bisa dilepas dengan prosperity, security dan souveirgnity.

“Sudah saatnya Indonesia kalau ingin mewujudkan GMF harus beraliansi dengan negara-negara kuat. Saya heran kenapa kita saat ini enggan beraliansi untuk membangun kekuatan,” Connie menegaskan.

Ia pun mengusulkan agar konsep politik luar negeri bebas aktif kita perlu ditinjau ulang. Terutama dalam praktiknya di masa Presiden SBY, dengan konsep Thousand Friends, Zero Enemy. Menurut dia hampir tidak mungkin konsep itu dapat berjalan saat ini.

Mantan wakil ketua ILUNI UI ini hanya menaruh harapan besar kepada TNI dalam konsep pertahanan dan diplomasi. Khususnya berkenaan dengan diplomasi maritim, TNI AL menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia.

Apabila China dan Amerika saja bisa mengklaim suatu territorial, mengapa bangsa ini tidak bisa? Poros maritim dunia harus dengan kapasitas dan kapabilitas kekuatan maritim dan dirgantara. TNI AL harus menjadi Blue Water Navy pada 2040 mendatang.

Kesimpulan dari acara FGD tersebut, apabila TNI AL kuat maka diplomasi maritim Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia dapat terwujud. Benar saja apa yang dikatakan oleh seorang pakar, bahwa angkatan laut merupakan jantung dari sebuah negara maritim. Tentunya, TNI AL memiliki posisi urgen sebagai jantung dari poros maritim dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *