Optimalisasi Laut Indonesia, Kemenangan dan Masa Depan Bangsa

Optimalisasi Tol Laut di Masa Pandemi. DEPHUB

Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data kementerian kelautan dan perikanan (KKP) tahun 2020 yang memperkirakan potensi ini bisa mencapai USS 1338 miliar atau Rp 19,6 triliun per tahun. Namun, sudahkah potensi laut dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat indonesia? Melihat pada rekam sejarah refleksi perjuangan tanggal 17 Agustus 1945, melalui pidato kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta, bangsa Indonesia secara de facto menyatakan kemerdekaannya.

Implikasi dari pidato Bung Karno yang menyatakan semua daerah kekuasaan Belanda sebelumnya, melepaskan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya, yakni bersatu dalam suatu negara yang disebut Indonesia. Peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dielakkan, berakhir tepat setelah ditandatangani perjanjian Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Namun pada kenyataannya, Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia hanya untuk tanahnya, tidak untuk lautnya. Dalam Perjanjian Meja Bundar, wilayah laut Indonesia dengan mengacu kepada peraturan Hindia Belanda mengatakan bahwa wilayah di Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Wilayah atau pulau tersebut, hanya mempunyai laut sepanjang 3 mil dari tepi pantai di sekelilingnya.

Hal ini membuat laut yang berada di luar jangkauan 3 mil laut pantai Indonesia merupakan laut terbuka yang bisa dilintasi serta dieksploitasi oleh siapapun dan dari manapun. Kenyataan tersebut membuat geram bangsa Indonesia, mayarakat Indonesia berjuang memperoleh pengakuan dunia atas kedaulatan dan kekuasaan wilayah Indonesia.

Pada tahun 13 Desember 1957 pemerintahan Indonesia yang masih menganut sistem politik parlementer melalui perdana menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan deklarasi. Deklarasi tersebut menyatakan semua laut yang berada di dalam, di sekitar, ataupun di antara wilayah negara Indonesia adalah masuk ke dalam satu wilayah kedaulatan negara Indonesia. Pernyataan ini kemudian dituangkan ke dalam UU no.4/PRP/1960.

Hal di atas tersebut kemudian menjadi penyebab kegaduhan besar di dunia internasional. Baik negara tetangga Indonesia maupun para pemilik kekuatan maritim internasional bersama-sama mengecam keputusan pemerintah Indonesia ini. Alasannya, hal demikian sangat mengganggu mobilitas kapal mereka, baik komersial, perikanan maupun militer. Di tengah segala kekurangan, baik finansial maupun militer, pemerintah Indonesia kala itu tetap bergeming atas semuanya. Tetap berpegang teguh pada keputusan yang diawali dengan deklarasi, dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda.

Deklarasi Djuanda merupakan awal dari sebuah perjuangan yang menjadi awal sebuah wilayah yang disebut wilayah perairan Indonesia yang berdaulat. Tanpa banyak ekspose dari pihak luar, perjuangan segenap komponen bangsa Indonesia, dalam kancah pertarungan politik luar negeri yang sangat sengit. Perjuangan tersebut menghasilkan salah satu kemenangan besar bagi Indonesia. Satu kemenangan yang jarang diperingati dengan semestinya, satu kemenangan yang mengubah kedudukan Indonesia di mata dunia internasional.

Suatu kemenangan yang tergambar dari suatu keputusan United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982. Dengan adanya UNCLOS ini, Indonesia berhak menyandang gelar sebagai negara kepulauan. Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah laut yang berada di antara dalam dan sekitar kepulauan Indonesia. Indonesia menjadi negara yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan dunia, serta lalu lintas semua jenis kapal yang akan melintasi Samudera Pasifik maupun Samudera Hindia.

Dengan adanya ketetapan internasional berupa UNCLOS, maka Indonesia memiliki kedaulatan wilayah laut sepanjang 12 mil dari garis sempadan pantai dan memiliki hak eksklusif eksploitasi laut beserta semua sumber daya yang ada di bawahnya sejauh 200 mil dari garis sempadan pantai. Wilayah yang luas dan memiliki potensi tinggi, serta dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sumber daya berupa keanekaragaman hayati, mineral, serta semua hal yang berada di dalam laut merupakan hak seluruh bangsa Indonesia dan dapat dimanfaatkan secara keseluruhan.

Akan tetapi, sebagian bangsa Indonesia masih memandang laut dengan menggunakan sudut pandang daratan. Laut hanya sebagai bagian yang terpisah dari daratan dan dalam penerapan kebijakan mengenai laut selalu menggunakan kebijakan yang berlaku di daratan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada pemerintahan Orde Baru, kelautan hanyalah bagian dari pertanian. Pada tahun 1999, perhatian pemerintah Indonesia terhadap laut mulai tumbuh dengan dibentuknya lembaga nomenklatur tersendiri yang bernama Departemen Eksplorasi Laut. Departemen Eksplorasi Laut merupakan cikal bakal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semenjak itu, kepedulian bangsa Indonesia terhadap laut beserta potensinya mulai tumbuh secara perlahan dan pasti.

Munculnya kepedulian membutuhkan penjagaan yang serius serta dikembangkan ke arah lebih baik. Ternyata masih banyak PR yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, agar laut dapat menjadi tumpuan kehidupan rakyat di masa mendatang. Dari sisi pertahanan, masih banyak yang harus dilakukan agar Indonesia bisa menjaga kedaulatan atas lautnya. Dari sisi politik, pembangunan identitas bangsa sebagai bangsa maritim harus terus ditanamkan di semua elemen masyarakat.

Dari sisi ekonomi, potensi ekonomi yang masih banyak dieksplorasi dan digunakan dengan tujuan kesejahteraan bangsa serta memperhatikan kelestarian dan lingkungan hidup. Dari sisi sosial dan budaya, bangsa Indonesia harus menjadikan laut sebagai bagian dari budaya bangsa dan memperlakukannya sebagai satu entitas budaya yang berdiri sendiri dengan pandangan yang utuh.

Pada akhirnya, laut merupakan bagian wilayah Indonesia yang dapat dijadikan sandaran kehidupan bangsa Indonesia. Laut memiliki filosofi yang berbeda dibdanding daratan, walau demikian tetap dalam satu kesatuan atau bagian dari wilayah NKRI. Perbedaan ini dapat dimaknai bahwa melihat lautan hendaknya tidak menggunakan kacamata daratan. Sudah seyogyanya laut dipahami dalam regulasi dan pengelolaan wilayah dalam filosofi yang berbeda dengan daratan. Hal ini dimaksudkan agar laut dapat dijadikan satu wilayah negara Indonesia yang dapat memberi kesejahteraan bagi bangsa dalam batas waktu yang tidak terkira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *