Pemberantasan IUU Fishing untuk Kesejahteraan Nelayan Indonesia

KKP Kembali Tertibkan 7 Kapal Yang Melanggar Daerah Penangkapan Ikan. KKP

Undang-undang dan Peraturan turunannya sudah cukup banyak sebagai alat untuk menjerat atau memberantas pemancing liar (Illegal Fishing). Masalah yang sering muncul terletak pada implementasi penerapan dan penegakan hukum yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Ibu Susi Pudjiastuti pada periode sebelumnya terpilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Kabinet “Kerja-Kerja-Kerja” yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, mengundang perhatian masyarakat luas.

Tidak hanya di kalangan pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, pemerhati, maupun karyawan kelautan dan perikanan), akan tetapi lembaga pendidikan dan masyarakat umum juga tidak luput memberi perhatian. Umumnya masyarakat berharap kiprah Ibu Susi dapat mengurangi atau memberantas IUU Fishing. Babak baru keseriusan, komitmen, dan konsistensi untuk melakukan upaya tersebut.

Persoalan pemancing liar di Indonesia memang sangat komplek. IUU Fishing terjadi dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan asing. Menyelesaikan persoalan IUU Fishing yang dilakukan nelayan dalam negeri tidak kunjung selesai, apalagi persoalan IUU Fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. Nelayan asing (kapal berbendera asing) pada umumnya memiliki sarana lebih canggih dan lebih lengkap bahkan tidak jarang yang melengkapi persenjataan di dalam kapalnya.

Pemberantasan IUU Fishing adalah upaya memberantas atau memberi sanksi tegas kepada nelayan asing yang ilegal. Kebijakan yang dinilai tepat melalui banyak pertimbangan dan keberpihakan pada nelayan lokal. Dalam penerapan kebijakan ini harus tegas, supaya tidak ada lagi nelayan ilegal yang mengambil kekayaan negeri Indonesia.

Setidaknya nelayan lokal bisa berdaulat melakukan penangkapan di perairan sendiri. Selanjutnya dapat diselesaikan oleh kapal atau nelayan sendiri (kapal berbendera RI). Kemiskinan nelayan, juga salah satu faktor yang diakibatkan dari masih maraknya IUU Fishing. Kapasitas pengawasan harus ditingkatkan dengan menambah kapal-kapal pengawas, SDM, perlengkapan beserta anggarannya, sehingga patroli pengawas akan lebih optimal.

Ketidakmampuan bangsa Indonesia mengatasi atau memberantas kapal pencuri ikan di perairan tanah air, karena keterbatasan armada pengawas, sarana, dan SDM termasuk keterbatasan biaya operasional. Apalagi di era pemerintah sebelumnya terkesan belum memberikan perhatian yang maksimal untuk memberantas pencuri ikan di sejumlah perairan Indonesia.

Nelayan asing yang ‘bancakan’ di perairan Indonesia, antara lain Philipina, China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea, Myanmar, dan Jepang yang dipastikan akan menambah kerugian dan mendapatkan negara diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah (diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun). Kurang optimalnya aparat penegak hukum (KKP, TNI-AL, Polairud, Bakorkamla) dalam memberantas pencurian ikan oleh nelayan asing. Alasannya karena minimnya armada pengawasan perikanan yang dimiliki tidak sebanding dengan luas perairan kita. Hal lain disebabkan terbatasnya SDM, biaya operasional dan proses penegakan hukumnya atau penyelesaiannya masih jauh dari keinginan nelayan lokal.

Maraknya kasus IUU Fishing di perairan Indonesia sering membuat Ibu Susi ‘greget’. PNBP sektor perikanan masih relatif rendah, padahal kekayaan sumber daya ikan yang dimiliki cukup besar (7,3 ton pertahun belum termasuk Tuna dan Cakalang). Potensi besar belum dapat memberikan kemakmuran nelayan kita, justru yang terjadi sebaliknya, kerugian besar dialami karena dicuri.

Sampai kapan peristiwa tersebut teratasi sehingga nelayan lokal dapat merasakan kedaulatan dalam memancing atau menikmati kekayaan sendiri. Maka sangat tidak pantas jika memihak pada pemancing ilegal (selain masyarakat lokal). Nelayan asing tidak boleh lebih lebih makmur dibanding nelayan lokal. Mereka tidak boleh dibiarkan berlayar atau menikmati sumberdaya laut di perairan Indonesia, yang membuat nelayan kita semakin terpuruk di negara bahari. Pemberantasan praktek IUU Fishing dapat segera dilakukan, salah satu caranya sosialisasi “Stop IUU Fishing!” Harapan besar slogan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai slogan atau hiasan kata-kata yang tidak diimplementasikan, harus ada tindakan terpadu yang konsisten dan komitmen.

Pemberantasan pencurian ikan perlu segera dilakukan. Dampaknya bagi negara Indonesia, selain mengancam ketahanan pangan dalam negeri, praktek IUU fishing memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan serta berpotensi mengancam pencapaian produk perikanan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberantas IUU Fishing antara lain: Pertama, restrukturisasi kapal penangkapan ikan dari kapal bertonase kecil ke bertonase lebih besar yang memiliki jangkauan penangkapan lebih jauh sampai 200 mil (ZEEI). Saat ini struktur kapal kita yang bertonase > 5 GT sekitar 20 persen, sedang kapal < 5 GT mendominasi yang jumlahnya di atas 80 persen yang jangkauan operasi penangkapan di perairan pantai.

Padahal kapal asing yang melakukan pencurian umumnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dapat digambarkan di perairan kita perbandingan kapal asing lima unit, kapal lokal hanya satu unit. Artinya mana mungkin bisa menghalau kapal pencuri. Dengan mengubah struktur armada atau kapal, kita dapat menghalau kapal asing tersebut. Kedua, pemboikotan negara-negara asing atau negara tujuan yang menampung ikan dari hasil IUU Fishing sudah saatnya untuk dilakukan. Keduanya merupakan kejahatan terorganisir.

Bagi negara Indonesia, Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat selain mengancam ketahanan pangan dalam negeri, praktek IUU Fishing memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan serta berpotensi mengancam pencapaian produk perikanan. Ketiga, menenggelamkan kapal asing yang tertangkap dan memberikan denda besar ke negara yang melakukan pencurian. Keempat, meningkatkan pengawasan dan patroli laut, diutamakan pada perairan yang rawan potensi pencurian dan perairan yang berbatasan dengan negara lain.

Kelima, memberdayakan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di daerah untuk membantu melakukan pengawasan. Keenam, melakukan pengawasan dan patroli secara terpadu, komitmen dan konsisten memberantas illegal fishing. Ketujuh, menertibkan dokumen kapal dan perizinannya.

Dengan cara tersebut, harapan besarnya nelayan Indonesia dapat berdaulat di perairan sendiri. Menikmati hasil pemancingan dengan hasil yang melimpah ruah. Masyarakat juga menikmati ikan yang berbagai jenis, dari yang semula mahal menjadi lebih murah. Itulah dampak positif dari pemberantasan IUU Fishing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *