Pemberantasan Kasus Narkoba di Laut

Badan Keamanan Laut. BAKAMLA

Badan Narkotika Nasional (BNN) pernah merilis data pada tahun 2015, bahwa 75 persen peredaran narkoba masuk lewat laut. Beberapa waktu berselang, angka tersebut bukannya menurun justru publik digemparkan dengan penggerebekan satu ton sabu di Anyer, Banten pada 12 Juli 2017 silam. Dari kasus tersebut, laut ternyata menjadi lahan bebas para bandar narkoba mendistribusikan barang-barang haram itu.

Dengan tanpa hambatan, kapal MV Wanderlust berbendera Sierra Leon pada saat itu diawaki oleh ABK asal Taiwan mengangkut satu ton sabu dari Taiwan menuju Selat Sunda. Memang perairan itu merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga tidak mungkin petugas kita memeriksa satu per satu kapal yang melintas di perairan tersebut. Terkecuali jika ada informasi yang terkoneksi dengan negara tempat asal kapal melaut.

Sistem terintegrasi dalam hal informasi baik antar institusi yang berwenang di laut maupun dengan intelijen negara lain perlu ditingkatkan. Hal tersebut diakui oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksda TNI Aan Kurnia, S.Sos, ketika masih menjabat, saat ditemui di ruang kerjanya di Mako Koarmabar. Ia juga menambahkan, bahwa hal tersebut harus melibatkan kerja sama intelijen dengan negara asal. Kita tidak bisa setiap kapal lewat memeriksa seperti polisi di darat. Jadi harus ada informasi awal yang harus dibina.

Koarmabar sebagai salah satu unsur pengamanan maritim khususnya di perairan wilayah barat, tetap hanya sebagai perbantuan dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Leading sector keamanan laut berdasarkan amanat undang-undang ada di tangan Bakamla, sedangkan dalam pemberantasan narkoba ada di BNN. Jadi semua instansi tersebut wajib terkoordinasi dalam operasinya.

Laksda TNI Aan Kurnia sangat prihatin dengan adanya kejadian tersebut, mengingat narkoba merupakan ancaman nyata bangsa Indonesia hingga saat ini. Ia juga mengapresiasi kinerja Polri dan BNN mampu memutus distribusi itu ketika sampai di darat. Jika barang haram itu berhasil diedarkan kepada generasi muda di Jakarta yang menjadi pasarnya, bisa dipastikan generasi muda Indonesia mengalami krisis karakter. Pasalnya, RI yang mendapat bonus demografi pada tahun 2030 mendatang tidak akan berarti, jika generasi muda saat ini banyak yang mengonsumsi narkoba.

Network Centric Warfare

Urgensi pertukaran informasi dalam proses pengamanan di laut, menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan intelijen maritim. Terlebih dalam era teknologi informasi seperti saat ini, konsep Network Centric Warfare (NCW) seakan menjadi faktor penentu dari keberhasilan operasi keamanan di laut. Pengamat Intelijen Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta memberi tanggapan bahwa pentingnya NCW sebagai sistem komando dan pengendalian yang fokus pada penggunaan teknologi informasi mutakhir dan berbasis komputer pada kapal, pesawat, pangkalan, dan satuan lainnya yang terintegrasi dalam satu sistem komputer atau digital.

Perempuan yang akrab disapa Nuning tersebut, menjelaskan bahwa konsep NCW dikenal juga sebagai technical intelligence, yakni metode pengumpulan informasi melalui penggunaan teknologi untuk menghasilkan current intelligence or real-time intelligence dalam model keamanan maritim. Seiring perkembangan zaman, dimensi informasi telah memainkan peran penting dalam strategi pertahanan dan keamanan negara. Jika dimensi itu berjalan baik di sistem keamanan negeri ini, maka tidak mungkin kapal yang mengangkut satu ton sabu tersebut bisa masuk dan menurunkan barangnya di Anyer.

Dosen Unhan juga menyatakan, bahwa optimalisasi peran TNI AL dan Bakamla dalam memberantas peredaran ini cukup tinggi. Seharusnya kapal pengangkut narkoba sudah bisa dideteksi oleh TNI AL dan Bakamla sejak masih ZEE Indonesia dan Landas Kontinen. Pihak TNI AL pun bisa diberi kewenangan menangkap kapal yang membawa narkoba. BNN seharusnya memasukan unsur TNI dalam lembaganya.

Salah satu parameter yang menentukan kekuatan dalam keamanan maritim tersebut terletak pada kemampuan pendeteksian serta memberikan reaksi terhadap ancaman secara efektif dan efisien. Di sini lah fungsi Intelijen Maritim sebagai first line of defense and security. Oleh karena itu, NCW sebagai perwujudan Single Agency Multi Task yang terintegrasi, efisien, dan terpadu untuk memudahkan koordinasi dalam pengumpulan data (data gathering) dan respons terhadap ancaman menjadi penting.

Kemudian Nuning memberi masukan, bahwa bangsa ini harus menghindari adanya ego sektoral. Kemudian transformasi Intelijen AL (Naval Intelligence-red) yang terbatas pada dimensi pengamanan dan sektoral menjadi Intelijen Maritim mampu menyediakan informasi menyeluruh kepada pemangku kepentingan maritim nasional di lintas sektoral, termasuk BNN.

Jadi perangkat-perangkat tersebut seharusnya sudah tersedia saat ini, selanjutnya dapat dioptimalkan dan diintegrasikan. Artinya tidak perlu keluhan Kepala BNN yang menyatakan pihaknya perlu fasilitas lagi untuk menanggulangi peredaran narkoba lewat laut. Di sisi lain, penguatan intelijen maritim, mantan anggota Komisi I DPR RI menyebut hard power juga perlu ditingkatkan oleh negara. Ia setuju agar Indonesia membeli Sukhoi 35 dan Kapal Selam kelas Kilo dari Rusia guna memperkuat pengamanan perairan Indonesia.

Masalah Klasik

Permasalahan yang tidak kunjung selesai sejak dicetuskannya visi Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo termasuk permasalahan terkait ego sektoral antar institusi. Setiap instansi yang berwenang di laut, berlomba-lomba untuk mendapat pemutakhiran fasilitas, namun saling menuding ketika terjadi suatu fenomena di laut. Padahal berdasarkan UU No 32/2014 tentang Kelautan dan Perpres No 178/2014, Bakamla RI sudah ditunjuk sebagai leading sector dalam keamanan di laut. Akan tetapi, dasar itu pun masih dianggap belum kuat mengingat adanya beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih dan berbenturan.

Akhirnya, Bakamla sendiri menjalankan tupoksinya di tengah kondisi demikian. Sestama Bakamla RI Laksda TNI Agus Setiadji ketika itu mengakui hal tersebut. Ia memberi arahan bahwa satu-satunya jalan yang dapat dilakukan bisa dengan duduk bersama dan buat Undang-Undang Keamanan Laut Nasional serta revisi aturan-aturan terkait. Lulusan AAL tahun 1985 tersebut memegang prinsip, bahwa harus ada organisasi besar yang mampu berperan penuh dalam operasi keamanan laut, sinergi, dan surveilans serta dapat mewadahi berbagai kepentingan di laut. Sejauh ini antara Bakamla dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sama-sama memperebutkan prestise sebagai Coast Guard-nya Indonesia.

Dalam UNCLOS, realitanya hanya ada Coast Guard yang memerankan keamanan laut suatu negara dalam masa damai. Agus juga menegaskan bahwa kehadiran lembaga itu untuk menertibkan proses keamanan laut, harus ada supaya meminimalisir terjadinya duplikasi. Harapan besarnya, permasalah yang terjadi tidak berlarut-larut supaya meminimalisir daya tarik bandar narkoba untuk menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang aman bagi mereka melakukan transaksi, Khususnya dalam distribusi barang perusak generasi itu lewat laut.