Perlukah RUU Kamla untuk Good Maritime Governance?

Indonesia Bisa Gali Potensi Ekonomi. MARITIM

Visi pemerintah tentang poros maritim dunia, kini mulai didengungkan sejak 20 hari menjelang Pilpres 2014 lalu. Pada saat itulah sinergitas kelembagaan yang berwenang di laut mengalami konvergensi berupaya menjadi yang lebih baik. Atas amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dalam Pasal 59 disebutkan mengenai berdirinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Hal tersebut baru terealisasi setelah keluar Perpres Nomor 178 tahun 2014. Selanjutnya pada 15 Desember 2014, dalam momentum Perayaan Hari Nusantara di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Bakamla resmi berdiri dan di-launching oleh Presiden Jokowi.

Kini di usianya yang menginjak dua tahun lebih, dasar hukum serta legitimasi menjadi Badan Coast Guard Indonesia atau Indonesian Coast Guard masih samar-samar dan belum cukup kuat menopang berbagai tugas yang diemban oleh Bakamla. Begitu juga dengan implementasi di lapangan yang masih ditemui tingginya ego sektoral antar instansi penegak hukum di laut, sehingga pelaksanaan tugas patroli keamanan dan keselamatan di laut diemban oleh Bakamla tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Mantan Menko Polhukam di awal pemerintahan Jokowi, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno saat ditemui oleh Samudra di sekitar Jakarta Selatan (14/1/17) menegaskan bahwa pendirian Bakamla yang dahulu bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), selain amanat UU Kelautan juga merupakan tuntutan dari para stakeholder maritim. Saat itu para pengguna laut seperti INSA, HNSI, dan PTSI banyak mengeluhkan kegiatan operasional kapal-kapal yang berbiaya tinggi, sebagai akibat tidak terkoordinasinya aparat penegak hukum di laut.

“Pada awal 2006 saat saya masih menjadi Asrena Kasal, Ketua Kadin saat itu Bapak MS Hidayat mengeluhkan mekanisme kewenangan lembaga di laut yang berjumlah sekitar 13 instansi,” ujar Tedjo.

Para anggota asosiasi yang tergabung dalam Kadin mengeluhkan banyaknya pemeriksaan di laut yang dilakukan berkali-kali oleh aparat penegak hukum di laut, seperti KPLP, Polair, TNI AL, dan lainnya yang mengakibatkan gangguan operasional armada niaga dan kapal ikan sehingga terlambat untuk sampai di daerah tujuan karena sejak keluar pelabuhan, selama perjalanan, dan saat hendak memasuki pelabuhan tujuan.

Menurut MS Hidayat, mekanisme tersebut menghambat arus perdagangan barang dan jasa serta menyulitkan para pemilik kapal dan pelaku usaha. Artinya satu kapal bisa diperiksa berkali-kali oleh 13 instansi tersebut (enam unsur operasional di laut). Kegiatan pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh beberapa petugas di laut tanpa adanya komando dan pengendalian yang jelas akan rawan terjadinya tindakan pungli di laut.

Kasal di tahun 2008 lalu menggagas penyatuan instansi dengan format single agency multi task, sebagai penyempurnaan dari Bakorkamla yang hanya dapat mengoordinasikan tanpa memiliki kewenangan komando dan pengendalian. Namun setelah Presiden mendirikan Bakamla dengan Perpres Nomor 178 tahun 2014 sebagai dasar hukumnya, keberadaan Bakamla juga belum seutuhnya holistik. Unsur-unsur pemangku operasional dan penegakan hukum di laut belum sepenuhnya dapat dikendalikan sebagaimana amanah Perpres tersebut, sehingga keamanan di laut belum dapat diatasi dengan maksimal.

Lanjut Tedjo, Peraturan Pemerintah (PP) di eranya menjadi Menko Polhukam juga sudah disusun, tinggal menunggu penandatanganan Presiden. Tetapi pasca di-reshuffle, pria asal Magelang itu tidak tahu lagi nasib dari RPP tersebut.

“Jadinya seperti ini! Bakamla seperti salah manajemen. Sehingga ada kasus seperti kemarin ditangkapnya Plt Sestama Bakamla oleh KPK,” tambah Tedjo.

Mantan Politisi Partai Nasdem juga sepakat bila saat ini tengah dirancang RUU Keamanan Laut (Kamla) oleh Bakamla. Yang terpenting isinya harus menegaskan posisi Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard dengan karakteristik single agency multi task.

Semua stakeholder keamanan di laut menyatu dalam satu badan, melaksanakan operasi keamanan di laut secara bersama-sama dalam satu komando dan pengendalian, sehingga efektifitas dan efisiensi operasional di laut terjamin. Setiap unsur operasional yang dioperasikan oleh Bakamla memiliki kewenangan memeriksa semua jenis kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran dan kejahatan di laut.

Hanya saja memang idealnya Bakamla hanya memiliki kewenangan operasional di laut, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan (criminal justice system). Oleh karena itu instansi lain tidak perlu dibubarkan, karena Bakamla dapat menyerahkan para pelaku pelanggaran di laut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

“Kalau Bakamla menangkap para pelaku illegal fishing bisa diserahkan ke KKP, menangkap penyelundupan bisa diserahkan ke Bea Cukai. Jadi lebih efisien kan?” tegasnya.

Keberadaan RUU Kamla menjadi prioritas dalam penguatan Bakamla saat ini. Pasalnya UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan berdirinya Bakamla masih kerap dibenturkan dengan UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan berdirinya Badan Penjaga Laut dan Pantai. Sehingga terkesan ada dualisme dari keberadaan Indonesian Coast Guard.

Oleh karena itu keberadaan RUU Kamla menjadi penting untuk saat ini. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum maritim, Chandra Motik Yusuf terkait dengan penguatan Bakamla.

“Presiden harus lebih bijak saat melihat eksistensi Bakamla saat ini. Bagaimana caranya agar instansi ini diperkuat peran dan fungsinya, ya tentu dengan mengesahkan Undang-undang Kamla,” tutur Motik kepada Samudra (25/1/17).

Mantan Ketua ILUNI UI itu beranggapan bahwa Bakamla RI sebagai lembaga multiguna harus menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan terkait keamanan di laut. Akan tetapi, secara tidak langsung peran Bakamla justru semakin dilemahkan oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Sebut saja dengan adanya Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang berdirinya Satgas Illegal Fishing (IUUF) yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, fungsi pemberantasan illegal fishing juga bisa ditangani oleh Bakamla jadi tidak perlu dengan membangun Task Force baru.

“Nanti takutnya semua instansi pada latah untuk mendirikan satgas, ada satgas illegal logging, satgas trafficking, satgas penyelundupan dan lain-lain,” seluruhnya. Ini semakin merubah keadaan yang tadinya Bakamla itu dibentuk sebagai single agency multi task, menjadi multi agency single task lagi,sebagai akibat kurang diberdayakan perannya. Padahal berbagai kesemrawutan dalam pengamanan laut selama ini telah menjadi buah bibir dalam berbagai seminar, FGD, simposium dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut pandnagan Motik, dalam operasi keamanan laut juga harus dilakukan hanya oleh satu kapal yakni kapal Bakamla. Instansi-instansi lain sudah sepatutnya menyerahkan laut dan personelnya. Setelah diproses, kemudian diserahkan kepada instansi yang berwenang terkait dengan pelanggarannya.

“Nah itu semua kan nanti diatur dalam Undang-undang Kamla, intinya bagaimana agar Bakamla harus diperkokoh untuk kelancaran tol laut dan keberhasilan poros maritim dunia,” pungkas Motik.

Pada saat dikonfirmasi kepada Direktur Hukum Bakamla, Laksma TNI Yuli Dharmawanto, keberadaan RUU Kamla masih wacana dari internal Bakamla yang kini tinggal menunggu persetujuan dari Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Arie Soedewo.

Hal tersebut memang sudah di-sounding oleh Bakamla saat menggelar diskusi maritim bersama wartawan di KN Belut Laut (15/5/16) lalu. Arie sudah memberi sinyal bahwa pihaknya tengah menyusun draft RUU Kamla yang kemudian akan dibawa ke presiden dan Komisi I DPR RI.

Setelah lima bulan berlalu, kabar RUU tersebut tidak terdengar lagi. Sebaliknya publik malah digemparkan dengan penangkapan OTT KPK kepada pejabat Bakamla menjelang hari jadinya yang kedua pada 15 Desember 2016 lalu.

Laksma TNI Yuli Dharmawanto selaku salah satu tim penyusun dari draft RUU mengungkapkan, single agency multi task menjadi poin utama dari draft tersebut.” Poin utamanya diatur secara sinergitas pada masing-masing instansi, di mana Bakamla sebagai leading sector-nya,” ujar Yuli kepada Samudra (26/1/17).

Seluruh stakeholder maritim berharap proses penguatan Bakamla cepat rampung, guna mengatasi polemik yang berkepanjangan. Kembali ke khittah-nya, bahwa keberadaan Bakamla merupakan simbol dari keberhasilan good maritime governance, Presiden Joko Widodo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *