Persaingan Global Negara-negara Super Power, Amerika Serikat dan China

Proteksi Perdagangan Indonesia Menghadapi perang Dagang Global. LIPI

Sejumlah pengamat hubungan internasional menyebutkan bahwa abad ke-21 sebagai ‘Duel of the Century’ antara Amerika Serikat dan China, menggeser posisi Uni Soviet setelah runtuhnya Tembok Berlin tahun 1990 yang menandai bubarnya Blok Sosialis-Komunis. Ada 3 (tiga) masalah krusial yang menjadi ‘flash points’ antara dua aktor New Cold War Amerika Serikat dan China, yaitu Perang Dagang, perairan Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.

Teater pertarungan yang seru antara dua raksasa baru dunia akan berlangsung di wilayah Asia yang dianggap sebagai ‘Sphere of Influence’ atau Wilayah Pengaruh yang di jaman kejayaan Dinasti di China, kerajaan-kerajaan atau penguasa lokal di daerah ini harus mengirimkan upeti kepada Kaisar Kuning di daratan China. Sementara itu, Amerika Serikat mewarisi semangat ‘Containment Doctrine’ dan kebebasan dunia untuk berdemokrasi menghendaki negara-negara di Asia tetap bersahabat baik dengan Washington atau minimal bersikap netral dalam rivalitas AS-China.

Dengan nilai perdagangan kedua negara tercatat US$ 598 milyar pada tahun 2015 saja, Amerika mengalami defisit lebih dari seluruhnya, yaitu US$ 366 milyar. Pada saat pemerintahan Presiden AS Donald Trump lalu, ia menuntut kepada China untuk mengatasi ketimpangan nilai perdagangan yang sangat besar, antara lain melakukan pengaturan tarif bea masuk produk serta penghentian subsidi pemerintah China terhadap sektor pertanian dan industri.

Tahun 2014 lalu, China mengumumkan secara sepihak klaim-nya atas seluruh gugusan karang di Pulau Spratly dan Paracel di Laut China Selatan (LCS). Ia menyatakan bahwa secara tradisional sebagai wilayah tangkapan ikan para nelayan China. Pemerintah China menetapkan ‘Nine-dash line’ seluas sekitar 85 persen wilayah LCS berdasarkan garis yang dibuat oleh pemerintah Republik China (sekarang Taiwan) pada tahun 1947 lalu.

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan tersibuk senilai sekitar US$ 5 triliun tiap tahun, menyumbang 10 persen kebutuhan ikan dunia, serta kaya dengan sumber alam seperti minyak bumi sebesar 11 miliar barel, gas alam sebesar 190 triliun kaki kubik, maupun bahan tambang lainnya. Dalam dua-tiga dekade terakhir, LCS menjadi perhatian dunia bukan saja disebabkan potensi sumber alamnya yang melimpah. Namun, potensi besar ini nyatanya mengundang ketertarikan negara-negara lain karena letaknya berada di perbatasan.

Gejolak yang muncul di wilayah perairan ini, bertujuan memperebutkan kepemilikan baik sebagian maupun keseluruhan oleh negara-negara yang berbatasan langsung atau yang berpantai dengan LCS, seperti China, Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia tidak menjadi pihak peng-klaim gugusan pulau karang di LCS, namun terlibat sengketa dengan China pada garis ‘Nine-dash line’ yang berada di wilayah perairan Natuna.

Selain negara-negara berpantai dengan Laut China Selatan yang menjadi pihak sengketa, sejumlah negara di luar kawasan konflik juga menolak klaim China terhadap jurisdiksi LCS berdasarkan Nine-dash line. Negara Australia, India, Jepang bersama Amerika menghendaki Laut China Selatan tetap menjadi perairan internasional, freedom of navigation operations sesuai dengan UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Amerika Serikat yang menggunakan LCS sebagai jalur perdagangannya senilai US$ 1.2 trilyun per-tahun, menyambut baik keputusan Tribunal di Den Haag. Ia mengabulkan tuntutan Philipina serta menginginkan LCS dipertahankan sebagai perairan internasional. Pemerintah Washington juga tetap memberi dukungan Manila, sekutunya sejak Perang Dunia II, dalam klaim perairan serta pulau-pulau karang di LCS yang berada dalam wilayah ZEE Philipina.

Rivalitas China-Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya, mengingatkan kita pada era Perang Dingin yang membagi dunia menjadi 2 (dua) polar, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat versus Blok Timur pimpinan Rusia (dulu Uni Soviet).

Persaingan China dengan AS di LCS dimensinya agak berbeda, organisasi ASEAN meskipun menjadi pihak ke-3, namun harus ikut aktif mencari penyelesaiannya karena separuh anggotanya menjadi pihak sengketa. China dan ASEAN sudah sepakat memfinalisasi draft tunggal Code of Conduct (CoC) yang akan menjadi pedoman bagi para pihak dalam menyikapi sengketa Laut China Selatan.

Semangat ASEAN Way yang mengutamakan pada penghormatan kedaulatan wilayah, non-intervention, penyelesaian konflik secara damai, serta penetapan keputusan berdasarkan konsultasi dan konsensus diharapkan dapat meredam gejolak meskipun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mencapainya.

Gaya kepemimpinan dan perhatian Presiden Amerika Serikat ikut mempengaruhi tanggapan para pemimpin negara-negara ASEAN. Peralihan kepemimpinan AS dari Barack Obama yang memahami dan punya ikatan emosional dengan Asia (Indonesia) ke Donald Trump, seorang businessman yang melihat semua persoalan berdasarkan untung-rugi sesaat.

Presiden Obama melalui kebijakan ‘Asia Rebalance’ berkunjung ke sejumlah negara Asia, berusaha menyeimbangkan perhatian AS di semua belahan penting dunia. Sementara Presiden Trump hanya sekali berkunjung ke Singapore untuk bertemu dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un. Sehingga timbul persepsi di kalangan politisi ASEAN, bahwa kepedulian AS di Asia Tenggara hanya merupakan pelengkap dari kebijakannya di kawasan Asia Timur.

Sementara itu, China sudah menutup pintu bagi AS untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa LCS, dengan menegaskan bahwa persoalan di LCS harus diselesaikan melalui perundingan oleh pihak-pihak terkait. Pada tahun 2015 Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping menandatangani ‘Agreement on Rules for Military Air-to-Air Encounters’, melengkapi perjanjian setahun sebelumnya tentang ‘The Code of Unplanned Encounters on the Sea’.

Pemerintah Beijing juga menyerukan kepada Washington untuk bekerjasama dengan China berdasarkan ‘Non-Conflict and Non-Confrontation, Mutual Respect, and Win-Win Cooperation’. Hal ini merupakan duplikasi dari ‘mantra’ prinsip bertetangga baik yang disampaikan oleh PM Zhou Enlai pada kunjungan PM India Jawaharlal Nehru ke Beijing tahun 1954 mengenai ‘Five Principle of Peaceful Coexistence, and Non-interference in Each Other’s Internal Affairs’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *